Wikipedia

Hubungan bisnis dengan pemerintah di Jepang

Hubungan bisnis dengan pemerintah dilakukan dalam banyak cara dan melalui berbagai kanal di Jepang. Kanal terpenting pada periode pascaperang adalah kementerian ekonomi: Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI, sebelumnya Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional, dikenal sebagai MITI). Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab operasional untuk semua urusan fiskal, termasuk penyusunan anggaran nasional. Itu menginisiasikan kebijakan fiskal dan, melalui kontrol tidak langsungnya atas Bank of Japan, bank sentral, juga bertanggung jawab untuk kebijakan moneter. Kementerian Keuangan mengalokasikan investasi publik, merumuskan kebijakan perpajakan, memungut pajak, dan mengatur devisa.

Kementerian

sunting
  • Kementerian Keuangan menetapkan suku bunga yang rendah dan, dengan demikian, mengurangi biaya dana investasi untuk perusahaan, mendorong ekspansi industri.[1]
  • METI bertanggung jawab atas pengaturan produksi dan distribusi barang dan jasa. Itu adalah "pelayan" ekonomi Jepang, mengembangkan rencana mengenai struktur industri Jepang. MITI terdahulu memiliki beberapa fungsi khusus: mengendalikan perdagangan luar negeri Jepang dan mengawasi perdagangan internasional; menjamin kelancaran arus barang dalam perekonomian nasional; mendorong pengembangan industri manufaktur, pertambangan, dan distribusi; dan mengawasi pengadaan pasokan bahan baku dan sumber energi yang andal.[1]
  • Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi bertanggung jawab untuk mengawasi semua transportasi darat, laut, dan udara. Itu memiliki tugas mengawasi semua konstruksi di Jepang dan konstruksi yang didukung Jepang di luar negeri. Tanggung jawabnya juga mencakup pengadaan tanah untuk penggunaan umum dan perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan konstruksi.[1]
  • Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua layanan kesehatan dan kesejahteraan.[1]
  • Kementerian Pos dan Telekomunikasi terdahulu bertanggung jawab atas layanan pos dan komunikasi elektronik, fungsi yang sekarang diisi oleh Japan Post dan Nippon Telegraph and Telephone dan pesaing pribadi mereka.[1]

Model ekonomi pasar Jepang

sunting

Model ekonomi pasar Jepang membentuk hubungan antara pemerintah dan bisnis. Terdapat perdebatan di antara para cendikiawan mengenai bagaimana mengklasifikasikan model ekonomi pasar dan negara kesejahteraan Jepang.[2] Ada yang berpendapat bahwa fokus pemerintah, bisnis, dan buruh Jepang hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi.[3] Ini dianggap sebagai model kapitalisme kesejahteraan produktif atau pembangunan.[2][3] Segi kelembagaan di Jepang yang mengarah pada model ini termasuk kerjasama antara MITI dengan bisnis dalam mengarahkan ekonomi Jepang menuju tujuan produktivitas yang tinggi.[4] Subordinasi buruh adalah aspek lain dari model ini yang memungkinkan pemerintah Jepang untuk fokus hanya pada pembangunan ekonomi daripada pengembangan program sosial.[2]

Model ekonomi pasar dan negara kesejahteraan lainnya yang dianggap sesuai dengan Jepang adalah model hibrida.[5] Model hibrida adalah kombinasi dari negara kesejahteraan liberal dan kooperatif. Serupa dengan ekonomi pasar liberal lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang memiliki tingkat pengeluaran kesejahteraan yang sangat rendah.[6] Namun, tidak seperti pada ekonomi liberal lainnya, pemerintah Jepang memainkan peran langsung dalam mengoordinasikan tindakan bisnis Jepang melalui penggunaan birokrasi. MITI bertanggung jawab untuk menyusun rencana ekonomi skala besar termasuk memilih sektor industri yang berhasil dan gagal berikutnya yang harus diinvestasikan atau didukung oleh pemerintah Jepang.[4] Aspek ekonomi pasar Jepang ini serupa dengan kerjasama antara bisnis dan pemerintah. Aspek lain dari ekonomi pasar Jepang yang mengikuti model kooperatif adalah peran nilai-nilai kekeluargaan.[7] Nilai-nilai meritokrasi dan kerja keras Jepang mencerminkan kondisi tenaga kerja dalam perekonomian Jepang. Namun, tidak seperti ekonomi pasar kooperatif yang mengambil nilai-nilai mereka dari pemikiran Kristen, nilai-nilai pasar Jepang berasal dari Konfusianisme.[7] Perbedaan paralel antara ekonomi pasar liberal dan kooperatif ini menjadi alasan mengapa para cendikiawan berpendapat bahwa Jepang sesuai dengan model ekonomi pasar hibrida.[5]

Sikap terhadap arahan pemerintah

sunting

Sikap Jepang terhadap pemerintah secara historis telah dibentuk oleh Konfusianisme. Jepang sering didefinisikan sebagai negara Konfusianisme, tetapi menganggap kesetiaan lebih penting daripada kebajikan. Kepemimpinan berasal dari pemerintah dan otoritas pada umumnya, dan bisnis melihat kepada pemerintah untuk arahan. Sikap ini, ditambah dengan pandangan bangsa sebagai keluarga, memungkinkan pemerintah untuk mempengaruhi bisnis, dan bisnis bekerja keras tidak hanya untuk keuntungan mereka sendiri tetapi juga untuk kesejahteraan nasional. Terdapat konsensus nasional bahwa Jepang harus menjadi kekuatan ekonomi dan bahwa tugas seluruh rakyat Jepang adalah mengorbankan diri untuk tujuan nasional ini. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dengan bisnis adalah sebagai kolaborator daripada sebagai musuh yang saling curiga.[1]

Organisasi perusahaan

sunting

Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah di Jepang dipertahankan melalui tiga organisasi nasional: Federasi Organisasi Ekonomi (Keizai Dantai Rengokai—Keidanren), didirikan pada tahun 1946; Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang (Keizai Dōyukai), didirikan pada tahun 1946; dan Federasi Asosiasi Pengusaha Jepang (Nihon Keieishadantai Renmei—Nikkeiren), didirikan pada tahun 1948. Keidanren dianggap yang paling penting. Keanggotaannya mencakup 750 perusahaan terbesar dan 110 asosiasi produsen. Kantor pusatnya di Tokyo berfungsi sebagai sejenis "pusat saraf" bagi perusahaan-perusahaan paling penting di negara itu, dan bekerja erat dengan Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) yang kuat. Namun, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kekuatan federasi tidak seperti dulu, sebagian karena perusahaan-perusahaan besar, yang telah mengumpulkan uang dalam jumlah besar pada akhir 1980-an, semakin mampu beroperasi tanpa bantuannya.[8]

Nikkeiren sangat prihatin dengan hubungan antara buruh dengan manajemen dan dengan mengorganisir front bisnis serikat untuk bernegosiasi dengan serikat buruh mengenai tuntutan upah selama "Perlawanan Musim Semi" tahunan. Keizai Dōyukai, yang terdiri dari para pemimpin bisnis yang lebih muda dan lebih liberal, menugaskan dirinya sendiri untuk mempromosikan tanggung jawab sosial dari bisnis. Sedangkan Keidanren dan Nikkeiren adalah "organisasi puncak", yang anggotanya sendiri adalah asosiasi, anggota Keizai Dōyukai adalah pemimpin bisnis individu.[8]

Karena dukungan finansial dari korporasi, kelompok kepentingan bisnis pada umumnya lebih independen dari partai politik daripada kelompok lain. Baik Keidanren dan Keizai Dōyukai, misalnya, menunjukkan kesediaan untuk berbicara dengan Partai Sosialis Jepang setelah skandal politik tahun 1988-1989 dan juga menyarankan agar LDP dapat membentuk pemerintahan koalisi dengan partai oposisi. Namun melalui sebuah organisasi yang disebut Asosiasi Politik Rakyat (Kokumin Seiji Kyokai), mereka dan kelompok bisnis kelas atas lainnya memberi sumber pendanaan partai terbesar kepada Partai Demokrat Liberal (LDP).[8]

Usaha kecil

sunting

Jalanan di Jepang dipenuhi dengan toko-toko kecil, toko grosir, restoran, dan kedai kopi. Meskipun supermarket dan toko serba ada diskon besar lebih umum di tahun 1980-an, kekuatan politik asosiasi usaha kecil tercermin dalam keberhasilan mereka memblokir nasionalisasi dari sistem distribusi negara. Hukum Toko Eceran Berskala Besar tahun 1973, diubah pada tahun 1978, membuat sulit pengecer Jepang atau asing pada akhir 1980-an untuk mendirikan gerai besar yang efisien secara ekonomi dalam komunitas lokal.[9]

Banyak barang industri ringan, seperti mainan, alas kaki, pensil, dan peralatan dapur, masih diproduksi oleh perusahaan lokal kecil daripada diimpor dari Republik Korea, Taiwan, atau Hong Kong. Kerajinan tradisional, seperti tembikar, tenun sutra, dan barang kerajinan lak, diproduksi menggunakan metode berabad-abad di ruang kerja kecil, berkembang di setiap bagian negara. Terlepas dari proteksionisme jenis "hambatan non-tarif", pemerintah memastikan kelangsungan ekonomi usaha kecil melalui kebijakan pajak yang lunak dan akses pada kredit dengan persyaratan yang sangat menguntungkan.[9]

Asosiasi-asosiasi besar yang mewakili usaha kecil dan menengah termasuk Kamar dagang dan Industri Jepang yang umumnya pro-LDP (Nihon Shoko Kaigisho, atau Nissho), yang didirikan pada tahun 1922 tetapi asal-usulnya dapat ditelusuri pada pendirian Kamar dagang dan Industri Tokyo pada tahun 1878, Asosiasi Usaha Menengah dan Kecil Asosiasi Pusat Nasional, Organisasi Usaha Kecil dan Menengah Liga Jepang, dan Partai Komunis Jepang yang disponsori Asosiasi Pedagang dan Produsen Demokrat.[9]

Meskipun usaha kecil di bidang jasa dan manufaktur melestarikan tradisi budaya dan menghidupkan daerah perkotaan, motivasi utama pemerintah untuk memelihara usaha kecil adalah kesejahteraan sosial. Dalam kutipan Calder, "Banyak usaha kecil, khususnya di sektor distribusi, berfungsi sebagai reservoir tenaga kerja. Inefisiensinya membantu menyerap surplus pekerja yang akan menganggur jika distribusi, jasa, dan manufaktur tradisional sama efisiennya dengan sektor ekspor yang sangat kompetitif dan modern.[9]

Akhir-akhir ini, meski begitu, lembaga hubungan pemerintah seperti GR Japan dan ShinNihon Public Affairs juga mulai bermunculan di Jepang, dijalankan oleh mantan diplomat, anggota parlemen, dan pegawai negeri.[10]

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ a b c d e f "THE ROLE OF GOVERNMENT AND BUSINESS" (dalam bahasa Inggris). countrystudies.us. Diakses tanggal 02-11-2021. 
  2. ^ a b c Lee, Yih-Jiunn; Ku, Yeun-wen (2007). "East Asian Welfare Regimes: Testing the Hypothesis of the Developmental Welfare State". Social Policy & Administration. 41 (2): 197–212. doi:10.1111/j.1467-9515.2007.00547.x. ISSN 1467-9515. 
  3. ^ a b Holliday, Ian (September 2000). "Productivist Welfare Capitalism: Social Policy in East Asia". Political Studies. 48 (4): 706–723. doi:10.1111/1467-9248.00279. ISSN 0032-3217. 
  4. ^ a b Goldfrank, Walter L.; Johnson, Chalmers (November 1983). "MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975". Contemporary Sociology. 12 (6): 722. doi:10.2307/2068112. ISSN 0094-3061. JSTOR 2068112. 
  5. ^ a b Esping-Andersen, Gøsta (August 1997). "Hybrid or Unique?: the Japanese Welfare State Between Europe and America". Journal of European Social Policy. 7 (3): 179–189. doi:10.1177/095892879700700301. ISSN 0958-9287. 
  6. ^ Estévez-Abe, Margarita, 1962- (2008). Welfare and capitalism in postwar Japan. Cambridge University Press. ISBN 9780521856935. OCLC 177819822. 
  7. ^ a b Coates, David (2015). Models of Capitalism Growth and Stagnation in the Modern Era. Wiley. ISBN 9780745697390. OCLC 932073622. 
  8. ^ a b c "Japan Business Interests" (dalam bahasa Inggris). photius.com. Diakses tanggal 02-11-2021. 
  9. ^ a b c d "Japan Small Business" (dalam bahasa Inggris). country-data.com. Diakses tanggal 02-11-2021. 
  10. ^ "About GR Japan" (dalam bahasa Inggris). GR Japan. Diakses tanggal 02-11-2021. 
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_bisnis_dengan_pemerintah_di_Jepang&oldid=21984690"