Hauptstadtbeschluss

Hauptstadtbeschluss (Indonesia: keputusan ibu kotacode: id is deprecated ) adalah keputusan yang diambil oleh Bundestag Jerman pada tanggal 20 Juni 1991 usai penyatuan kembali Jerman untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Bonn ke Berlin. Istilah ini sedikit melenceng karena Berlin sebenarnya sudah ditetapkan sebagai ibu kota Republik Federal Jerman pada tahun 1990 sesuai Perjanjian Penyatuan Jerman.^[1]

Keputusan dan pelaksanaan sunting

Latar belakang sunting

Seiring bersatunya Jerman, Berlin kembali menjadi ibu kota Jerman, status yang pernah dipegang kota ini sejak 1871 hingga 1945. Akan tetapi, pusat pemerintahannya tetap di Bonn, ibu kota "sementara" Jerman Barat sejak 1949 hingga 1990. Sejumlah pihak menginginkan pusat pemerintahan tetap berada di Bonn sehingga Jerman menyerupai Belanda (ibu kotanya di Amsterdam, tetapi pusat pemerintahannya di Den Haag). Mereka tidak hanya mempertimbangkan kaitan masa lalu Berlin dengan Jerman Nazi, tetapi juga dekatnya jarak Bonn ke Brussel, ibu kota Masyarakat Eropa. Bonn juga terletak di daerah termakmur dan terpadat di Jerman, sedangkan negara-negara bagian di sekitar Berlin cenderung miskin dan sedikit penduduknya.

Rancangan undang-undang "Penyelesaian Penyatuan Jerman" yang bertujuan menetapkan ibu kota pemerintahan masa depan di Berlin telah dirumuskan dan diangkat oleh sejumlah anggota parlemen dari berbagai partai, termasuk anggota SPD (Willy Brandt, Hans-Jochen Vogel, Wolfgang Thierse), FDP (Burkhard Hirsch, Hermann Otto Solms, Rainer Ortleb), CDU/CSU (Günther Krause, Wolfgang Schäuble, Oscar Schneider), dan Aliansi 90 (Wolfgang Ullmann).

Pemungutan suara sunting

Setelah dibahas selama lebih dari sepuluh jam, Bundestag mengesahkan rancangan undang-undang "Vollendung der Einheit Deutschlands" (Indonesia: penyelesaian penyatuan Jermancode: id is deprecated ) dengan 338 suara banding 320. Karena sempat salah hitung, hasil awalnya 337 banding 320, lalu jumlah suara mendukung dikoreksi menjadi 338. Hasilnya menunjukkan perbedaan daerah: anggota dari selatan dan barat memilih Bonn, sedangkan anggota dari utara dan timur memilih Berlin.^[2]^[3] Dari 328 anggota terpilih, 169 di antaranya memilih Bonn dan 153 memilih Berlin. Di antara anggota-anggota yang terpilih di tingkat regional, 185 di antaranya memilih Berlin dan 151 memilih Bonn. Hasilnya juga menunjukkan adanya perbedaan generasi; anggota tua yang pernah hidup di tengah masa kejayaan Berlin memilih Berlin, sedangkan anggota muda memilih Bonn. Pada akhirnya, suara anggota-anggota dari Jerman timur membuat Berlin meraup suara terbanyak.^[4]

Suara anggota Bundestag yang terpilih tanggal 20 Juni 1991:
mendukung Berlin (153)
mendukung Bonn (169)
tidak memilih atau tidak terpilih (6)

Hasil menurut keanggotaan partai^[5]
Partai	mendukung Berlin		mendukung Bonn
Partai	Suara	Persen	Suara	Persen
CDU	146	54,1	124	45,9
CSU	8	16,7	40	83,3
SPD	110	46,6	126	53,4
FDP	53	67,1	26	32,9
Bü90	4	66,7	2	33,3
PDS	17	94,5	1	5,5
Independen	0	0,0	1	100,0
Sum	338	51,5	320	48,5

Pelaksanaan sunting

Sebagai bentuk tindak lanjut, banyak keputusan diambil di berbagai lapisan pemerintahan untuk mempermudah pemindahan ibu kota Jerman ke Berlin. Untuk menjamin "keadilan pembagian kerja" antara kedua kota tersebut, pemerintah memutuskan untuk memindahkan kantor-kantor pemerintahan berikut ini ke Berlin dan mendirikan cabang yang lebih kecil di Bonn:

Kementerian federal berikut ini bertahan di Bonn dan memiliki cabang di Berlin:

Undang-Undang Berlin-Bonn disahkan tahun 1994. Awalnya, pemindahan kementerian federal ke Berlin dijadwalkan terlaksana tahun 1995, tetapi molor dari tenggat waktu. Kabinet kemudian memutuskan pemindahan harus rampung tahun 2000 dengan anggaran sebanyak-banyaknya 20 miliar mark Jerman (10,2 miliar euro).

Dalam periode tersebut, pemerintah juga mengambil keputusan-keputusan penting, antara lain:

gedung Reichstag adalah kantor permanen Bundestag
sebagian besar kementerian federal pindah ke Berlin
sebagian besar pegawai kementerian bertahan di Bonn
menteri federal di Bonn dan Berlin memiliki kantor kedua
presiden federal berkantor di Berlin

Berlin secara resmi berstatus penuh sebagai pusat parlemen dan pemerintahan Republik Federal Jerman pada tahun 1999.

Lihat pula sunting

Sejarah Berlin

Referensi sunting

^ Art. 2 Abs. 1 Diarsipkan 2010-03-04 di Wayback Machine. EV
^ "Nationalatlas aktuell", "Hauptstadtbeschluss" Diarsipkan 2012-04-16 di Wayback Machine. by Sebastian Lentz, "Published 17 Juni 2011". Retrieved 9-20-12.
^ Laux, Hans-Dieter, "Berlin oder Bonn? Geographische Aspekte eine Parlamentsentscheidung", "Geographische Rundschau", 43:12, 740–743, 1991.
^ Thompson, Wayne C. (2008). The World Today Series: Nordic, Central and Southeastern Europe 2008. Harpers Ferry, West Virginia: Stryker-Post Publications. ISBN 978-1-887985-95-6.
^ Lehmann, Hans Georg (11 May 2011). "Infografik: Abstimmung vom 20. Juni 1991". Bundeszentrale für politische Bildung. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-22. Diakses tanggal 6 May 2017.

Bahan bacaan sunting

Andreas Salz: Bonn-Berlin. Die Debatte um Parlaments- und Regierungssitz im Deutschen Bundestag und die Folgen. Monsenstein und Vannerdat, Münster 2006, ISBN 3-86582-342-4 (zugleich: Bonn, Univ., Magisterarbeit).

[1] Art. 2 Abs. 1 Diarsipkan 2010-03-04 di Wayback Machine. EV

[2] "Nationalatlas aktuell", "Hauptstadtbeschluss" Diarsipkan 2012-04-16 di Wayback Machine. by Sebastian Lentz, "Published 17 Juni 2011". Retrieved 9-20-12.

[3] Laux, Hans-Dieter, "Berlin oder Bonn? Geographische Aspekte eine Parlamentsentscheidung", "Geographische Rundschau", 43:12, 740–743, 1991.

[4] Thompson, Wayne C. (2008). The World Today Series: Nordic, Central and Southeastern Europe 2008. Harpers Ferry, West Virginia: Stryker-Post Publications. ISBN 978-1-887985-95-6.

[bpb-5] Lehmann, Hans Georg (11 May 2011). "Infografik: Abstimmung vom 20. Juni 1991". Bundeszentrale für politische Bildung. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-22. Diakses tanggal 6 May 2017.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]