Deklarasi Welles

Deklarasi Welles adalah sebuah pernyataan diplomatik yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1940 oleh Sumner Welles, undang-undang Amerika Serikat Sekretaris Negara Amerika Serikat, yang mengecam penjajahan bulan Juni 1940 oleh Uni Soviet dari tiga negara bagian Baltik Estonia, Latvia dan Lithuania, dan menolak mengakui aneksasi mereka sebagai Republik Soviet. Hal ini merupakan aplikasi dari Stimson Doctrine 1932, untuk tidak mengakui perubahan teritorial internasional yang dieksekusi secara paksa. Hal ini konsisten dengan sikap Presiden AS Franklin D. Roosevelt tentang perluasan wilayah.

Deklarasi Welles, Juli 23, 1940

Negara Baltik kini

Invasi Soviet adalah sebuah implementasi dari Pakta Molotov-Ribbentrop tahun 1939 dengan Nazi Jerman, yang berisi sebuah protokol rahasia di mana kedua kekuatan setuju untuk membagi dan mencabut negara-negara merdeka di antara mereka. Setelah pakta tersebut, Soviet bergerak dalam serangkaian ultimatum dan tindakan yang berakhir dengan aneksasi negara-negara Baltik selama musim panas 1940. Sementara pada daerah tersebut diadakan sedikit kepentingan strategis untuk Amerika Serikat, di mana beberapa legasi Departemen Luar Negeri AS menjalin hubungan diplomatik di sana. Amerika Serikat dan Inggris mengantisipasi keterlibatan masa depan dalam perang tersebut, tetapi isolasionisme AS dan sebuah aliansi Inggris-Soviet yang diduga menghalangi konfrontasi terbuka terhadap Baltik. Welles prihatin dengan perencanaan perbatasan pascaperang, yang diberi wewenang oleh Roosevelt untuk mengeluarkan pernyataan publik yang lebih kuat dalam mengukur langkah menuju intervensi lebih lanjut. Loy Henderson dan pejabat Departemen Luar Negeri lainnya yang akrab dengan daerah tersebut membuat pemerintah mengetahui perkembangan di sana. Henderson, Welles, dan Roosevelt bekerja sama untuk menyusun deklarasi tersebut.

Deklarasi Welles membentuk pengakuan non-anugerah lima dasawarsa negara Baltik.

Dokumen tersebut memiliki arti penting untuk keseluruhan kebijakan Amerika Serikat menuju Eropa pada tahun kritis 1940-an. Sementara Amerika Serikat tidak melibatkan Uni Soviet secara militer di wilayah tersebut, sehingga Deklarasi tersebut memungkinkan negara-negara Baltik untuk mempertahankan misi diplomatik independen, dan Executive Order 8484 melindungi aset keuangan Baltik. Esensinya didukung oleh semua presiden Amerika Serikat dan resolusi Kongres berikutnya. Negara-negara Baltik mendirikan kembali kemerdekaan mereka pada tahun 1990-91.

Latar belakang

Abad ke-19 dan awal abad ke-20

Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20, Kekaisaran Rusia menganeksasi wilayah yang sekarang terdiri dari tiga Negara Baltik dan juga Finlandia. Gerakan kesadaran nasional mereka mulai menguat, dan masing-masing menyatakan dirinya secara independen setelah Perang Dunia I. Semua Negara diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa pada awal 1920-an. Kebangkitan Bangsa Estonia, Kebangkitan Nasional Latvia, dan Kebangkitan Nasional Lituania menyatakan keinginan rakyat untuk menciptakan negara-negara merdeka. Setelah Perang Dunia I, tiga negara menyatakan kemerdekaan mereka - Lithuania didirikan kembali pada tanggal 16 Februari 1918, Estonia pada tanggal 24 Februari 1918 dan Latvia pada 18 November 1918. Negara-negara Baltik sering dipandang sebagai kelompok terpadu, terlepas dari ketidaksamaan dalam bahasa dan sejarah mereka. Lituania yang diakui sebagai negara pada tahun 1253, muncul dari wilayah yang dipegang oleh Konfederasi Livonian (didirikan tahun 1243). Ketiga negara tersebut masuk dalam Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921.

Amerika Serikat telah memberikan pengakuan penuh de jure kepada ketiga negara Baltik tersebut di bulan Juli 1922. Pengakuan diberikan selama pengalihan Pemerintahan Demokrat dari Partai Demokrat (Amerika Serikat) Woodrow Wilson ke pemerintahan Republik Partai Republik (Amerika Serikat) Warren Harding. While the U.S. did not sponsor any meaningful political or economic initiatives in the region during the interwar period, and its administrations did not consider the states strategically important, it maintained normal diplomatic relations with the states.

Amerika Serikat mengalami lebih dari 100.000 kematian selama Perang Dunia I dan menerapkan kebijakan isolasionis, serta bertekad untuk tidak terlibat dalam konflik Eropa selanjutnya. Pada tahun 1932, Sekretaris Negara Henry L. Stimson secara formal mengkritik invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931, dan Doktrin Stimson yang dihasilkan akan terus berfungsi sebagai dasar Deklarasi Welles.

Isi

Pernyataannya berbunyi:

Selama beberapa hari terakhir ini proses licik telah merusak kemerdekaan politik dan integritas wilayah tiga Republik kecil Baltik – Estonia, Latvia, dan Lithuania – akan dengan sengaja dimusnahkan oleh salah satu tetangga mereka yang lebih kuat, telah dengan cepat menarik akhir mereka.

Sejak hari ketika rakyat Republik-republik tersebut pertama kali memperoleh bentuk kemerdekaannya dan demokrasi dari pemerintah warga-warga Amerika Serikat telah menyaksikan kemajuan mengagumkan mereka dalam pemerintahan mandiri dengan minat yang mendalam dan simpatik.

Kebijakan pemerintahan ini telah dikenali secara universal. Rakyat Amerika menentang aktivitas kejahatan, tidak peduli apakah aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Mereka juga menentang segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh suatu negara, walaupun sangat kuat, dalam kepentingan domestik negara berdaulat lainnya, betapapun lemahnya.

Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi yang mendasari hubungan yang ada antara dua puluh satu republik berdaulat di Dunia Baru.

Amerika Serikat akan melanjutkan untuk menegakkan prinsip-prinsip ini, karena keyakinan rakyat Amerika bahwa kecuali doktrin yang mendasari prinsip-prinsip ini sekali lagi mengatur hubungan antar negara, supremasi akal budi, keadilan dan hukum – dalam kata lain, dasar peradaban modern itu sendiri – tidak dapat dilestarikan.

Dampak

Perang dunia II

Welles juga menngumumkan bahwa pemerintah AS akan terus mengakui menteri-menteri asing dari negara Baltik sebagai utusan pemerintah berdaulat. Sementara itu, Departemen Luar Negeri menginstruksikan perwakilan AS untuk menarik diri dari negara-negara Baltik untuk “berkonsultasi." Pada tahun 1940, The New York Times menggambarkan deklarasi tersebut sebagai "salah satu dokumen diplomatik paling luar biasa yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri selama bertahun-tahun."

Deklarasi tersebut menjadi sumber perselisihan selama aliansi berikutnya antara orang-orang Amerika, Inggris, dan Soviet, namun Welles dengan gigih mempertahankannya. Dalam sebuah diskusi dengan media, dia mengeaskan bahwa orang-orang Soviet telah melakukan tindakan untuk memberikan "bau legalitas pada tindakan agresi untuk tujuan pencatatan." Dalam sebuah memorandum yang menggambarkan percakapannya dengan Duta Besar Inggris Lord Halifax pada tahun 1942, Welles menyatakan bahwa dia lebih suka mengkarakterisasi referendum yang mendukung aneksasi sebagai "palsu." Pada April 1942 dia menulis bahwa aneksasinya "tidak hanya tidak dapat dipertahankan dari sudut pandang moral apa pun, tetapi juga sangat bodoh." Ia menafsirkan konsesi apa pun dalam isu Baltik sebagai preseden yang akan mengarah pada pertikaian perbatasan lebih lanjut di Polandia timur dan wilayah lain.

Lihat pula

• Komite Pemilihan Amerika Serikat untuk Menyelidiki Agresi Komunis dan Penggabungan Negara-negara Baltik ke dalam A.S.S. U.S.S.R.

Sumber sekunder

• Alexandra Ashbourne. Lithuania: the rebirth of a nation, 1991-1994. Lexington Books, 1999. ISBN 978-0-7391-0027-1.
• Edward Moore Bennett. Franklin D. Roosevelt and the search for victory: American-Soviet relations, 1939-1945. Rowman & Littlefield, 1990. ISBN 978-0-8420-2365-8.
• Robert Dallek. Franklin D. Roosevelt and American foreign policy, 1932-1945: with a new afterword. Oxford University Press US, 1995. ISBN 978-0-19-509732-0.
• Dennis J. Dunn. Caught between Roosevelt & Stalin: America's ambassadors to Moscow. University Press of Kentucky, 1998. ISBN 978-0-8131-2023-2.
• John Hiden, Vahur Made, David J. Smith, editors. The Baltic question during the Cold War. London: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-37100-1.
• Toivo Miljan. Historical dictionary of Estonia. Volume 43 of European historical dictionaries. Scarecrow Press, 2004. ISBN 978-0-8108-4904-4.