Tujuh Belas Butir Perjanjian Pembebasan Damai Tibet

Perjanjian Pemerintah Rakyat Pusat dan Pemerintah Lokal Tibet akan Penilaian untuk Pembebasan Damai Tibet, atau Tujuh Belas Butir Perjanjian Pembebasan Damai Tibet untuk singkatnya, adalah sebuah dokumen yang dicapai oleh delegasi Dalai Lama ke-14 dengan pemerintahan baru Republik Rakyat Tiongkok akan penegasan kedaulatan Tiongkok atas Tibet. Perjanjian ini ditanda-tangani oleh Ngapoi Ngawang Jigme dan disegel di Beijing pada tanggal 23 Mei 1951 dan dikonfirmasi oleh pemerintahan di Tibet beberapa bulan kemudian.[1] Sebagai tambahan, surat susulan yang ditulis oleh Dalai Lama menegaskan persetujuannya juga telah dikirimkan ke Beijing dalam bentuk telegram pada tanggal 24 Oktober.

Perjanjian Pemerintah Rakyat Pusat dan Pemerintah Lokal Tibet akan Penilaian untuk Pembebasan Damai Tibet

Hanzi tradisional: 西西
Hanzi sederhana: 西西
Seventeen point plan
Hanzi tradisional:
Hanzi sederhana:

"Pemerintahan Negara Tibet bersama-sama dengan rohaniawan dan rakyat biasa mendukung perjanjian ini sepenuhnya, dan dibawah kepemimpinan Ketua Mao dan Pemerintah Rakyat Pusat, akan mendukung secara aktif Tentara Pembebasan Rakyat di Tibet untuk menyatukan pertahanan nasional, mengusir pengaruh imperialis dari Tibet dan menjaga penyatuan wilayah dan kedaulatan Ibu Pertiwi."[2]

Menurut Pemerintah Tibet di pengungsian, beberapa anggota kabinet (Kashag) tidak pernah setuju akan perjanjian ini. Pada tahun 1952, Perdana Menteri Tibet Lukhangwa memberitahukan Perwakilan dari Tiongkok Zhang Jingwu bahwa "Rakyat Tibet tidak menerima perjanjian ini."[3] Tetapi Majelis Nasional Tibet, "ketika mengenali keadaan yang lebih baik dimana delegasi harus menandatangani "perjanjian", bertanya kepada pemerintah untuk menerima 'Perjanjian'.. Kashag mengatakan kepada Zhang Jingwu bahwa ia akan memberitahukan persetujuannya mengenai 'perjanjian ini'"[4]

Sumber-sumber dari Tiongkok memandang dokumen perjanjian ini sebagai suatu perjanjian resmi yang diterima bersama-sama baik oleh pemerintah maupun rakyat Tibet. Secara umum, pihak Tibet tidak menganggap dokumen perjanjian ini tidak berlaku karena penandatanganan yang tidak sah, berada di bawah ancaman.[5]


Tujuhbelas Butir Perjanjian Pembebasan Damai Negara Tibet sunting

Perjanjian Pemerintah Rakyat Pusat dan Pemerintah Lokal Tibet akan Penilaian untuk Pembebasan Damai Negara Tibet(Hanzi tradisional)
Perjanjian Pemerintah Rakyat Pusat dan Pemerintah Lokal Tibet akan Penilaian untuk Pembebasan Damai Negara Tibet(Bahasa Tibet)

Lihat pula sunting

Referensi sunting

  1. ^ (Inggris) Goldstein 1989, pp. 812-813
  2. ^ (Inggris) Shakya 1999, pg. 90
  3. ^ (Inggris) Lukhangwa berkata: “It was absurd to refer to the terms of the Seventeen-Point Agreement. Our people did not accept the agreement and the Chinese themselves had repeatedly broken the terms of it. Their army was still in occupation of eastern Tibet; the area had not been returned to the government of Tibet, as it should have been.” My Land and My People, Dalai Lama, New York, 1992, p.95
  4. ^ (Inggris) "The 17-Point Agreement" The full story as revealed by the Tibetans and Chinese who were involved
  5. ^ (Inggris) Powers 2004, pp. 116-7
  • Goldstein, Melvyn C. A History of Modern Tibet, 1913–1951: The Demise of the Lamaist State (1989) University of California Press. ISBN 978-0520061408
  • Powers, John. History as Propaganda: Tibetan Exiles versus the People's Republic of China (2004) Oxford University Press. ISBN 978-0195174267
  • Shakya, Tsering. The Dragon In The Land Of Snows (1999) Columbia University Press. ISBN 0-231-11814-7

Pranala luar sunting