Tuan Manullang

Tuan Manullang (lahir dengan nama Mangihut Hezekiel Manullang di Peanajagar, Silindung, Tarutung, 20 Desember 1887 – meninggal 20 April 1979 pada umur 91 tahun) adalah seorang pendeta Indonesia. Ayahnya berasal dari Bakkara dan menjadi pengikut Singamangaraja.[1] Pada tahun 1918 dalam kongres HKB (Hatopan Kristen Batak), Tuan Manullang terpilih menjadi Ketua dan Polin Siahaan sebagai Wakil Ketua.[2] Pendeta Mangihut Mangaradja Hezekiel Manullang (gelar: Tuan Manullang) merupakan pahlawan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelopor semangat kemandirian Gereja di tanah Batak yang berkiprah dari 1887-1979.

KehidupanSunting

Tuan Manullang yang lahir dari Ayah yang bernama Singal Daniel Manullang dan Ibu Chaterine Aratua br. Sihite. Mangihut Mangaradja Hezekiel Manullang pernah mengenyam Pendidikan di Sekolah Anak Raja di Narumonda, Porsea, Tapanuli Utara pada Tahun 1903, dan tahun 1905 diberhentikan dari Sekolah Anak Raja. Tuan Manullang diberhentikan bukan karena kebodohan beliau, tetapi karena beliau sangat kritis terhadap Sekolah Anak Raja, salah satu kekritisan beliau adalah mempertanyakan masa depan tamatan Sekolah Anak Raja.

Tahun 1905 Tuan Manullang menerbitkan Binsar Sinondang Batak di Padang, lewat surat kabar berbahasa Batak itu, MH Manullang mengawali gerakan membuka mata warganya agar memperjuangkan nasibnya. Ia juga mulai mengkritik tindakan pemerintah kolonial Belanda, yang menyakiti jiwa masyarakat dengan rodi-stelsel. .

Beliau kemudian melanjutkan pendidikan sekolah di Methodist Senior Cambridge School (MSCS), Singapura, Tahun 1907- 1910.

Aktivitas pergerakanSunting

  • Tuan Manullang menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda, karena penggunaan tanah pribumi kepada perkebunan besar tanpa menghiraukan hak rakyat. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan konsesi (hak erfpacht) kepada perkebunan besar tanpa memperhatikan penguasaan marga-marga dalam struktur kepemilikan tanah orang Batak.
  • Perjuangan MH menentang penjajah semakin intens setelah Pemerintah Belanda, melalui perantaraan kesultanan-kesultanan ciptaannya di daerah Sumatra Timur, membagi-bagi tanah pribumi kepada perkebunan besar tanpa menghiraukan hak rakyat. Tanah dinyatakan milik “kesultanan” yang kemudian disewakan kepada Belanda. Pemerintah kolonial itu lalu memberikan konsesi kepada pemodal perkebunan untuk mengolahnya. Rakyat yang ingin menggarap tanah harus menyewa kepada Pemilik Afdeling. Penguasaan atas tanah ini menyengsarakan rakyat. Padahal, dari tanahlah sumber kehidupan rakyat diperoleh. Akal-akalan itulah yang ditentang oleh MH Manullang. Dia menyadarkan, menghimpun dan menyuarakan tuntutan masyarakatnya dengan menerbitkan surat kabar Soeara Batak pada tahun 1919. Sebagai pemimpin redaksi sekaligus editor, ia menyuarakan semangat anti kolonialisme.
  • MH Manullang juga pernah menulis kasus Pansoer Batu pada surat kabar Poestaha, yang terbit di Padang Sidempuan. Pada Poestaha edisi 4 Juli 1919, MH Manullang menulis: “Teman-teman Batak! Dengan sangat menyesal saya memberitahukan kepada Saudara-saudara: tanah di Pansurbatu di subdistrik Tarutung telah dicuri oleh pengisap darah (kapitalis bermata putih). Ada ribuan pohon kemenyan dan ratusan bau lahan yang ditanami padi, milik saudara-saudara kita, tetapi pemerintah di Tapanuli tidak melarangnya …sekarang kita mengetahui bahwa pemerintah hanyalah bersandiwara.” (Lance Castles: 2001). Gugatannya terhadap insiden Pansoer Batu mengantarkannya ke depan pengadilan kolonial di Padang Sidempuan. Dengan tegar, ia membela dirinya sendiri di depan pengadilan dan menggugat penindasan Belanda kepada bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan yang ia kobarkan di depan pengadilan dan semangat anti kolonialisme membuat ia memprakarsai Persatuan Tapanuli (1921) dan Persatuan Sumatera (1922). Ini bertahun-tahun sebelum pelaksanaan Sumpah Pemuda tahun 1928. Pengadilan kemudian memvonisnya hukuman penjara kolonial untuk 3 tahun di pembuangan Nusakambangan. Rakyat menyambutnya dengan protes dan demonstrasi di mana-mana. Mereka menulis surat kepada gubernur jenderal sampai Ratu Wilhelmina. Rapat-rapat besar diadakan di mana-mana, di alun-alun, di gereja-gereja. Reaksi itu memaksa Belanda mengurangi hukuman menjadi 15 bulan di penjara Cipinang, Jakarta.

PenghargaanSunting

Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Indonesia melalui SK Menteri Sosial RI No. POL. 677/67/PK, 2 Oktober 1967.

ReferensiSunting

  1. ^ Castles, Lance. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940, (Jakarta:KPG, 2001). Hal. 109
  2. ^ Castles, Lance. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940, (Jakarta:KPG, 2001). Hal. 112

Lihat jugaSunting

Bacaan lebih lanjutSunting

  • Castles, Lance. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940. Jakarta: KPG, 2001.
  • Dr. PTD. Sihombing, M.Sc., S.Pd. "TUAN MANULLANG". N/A: Jakarta, 2008.

Pranala luarSunting