Teori Empat Tahap Republik Tiongkok

Teori Empat Tahap Republik Tiongkok adalah sebuah sudut pandang yang dicanang oleh Chen Shui-bian, Presiden Republik Tiongkok (Taiwan) dari 2000 sampai 2008, pada 2005. Ini adalah sudut pandang terkait status politik Republik Tiongkok (RT), terkait pemerintahan yang berpindah ke Taiwan setelah Perang Saudara Tiongkok pada 1949. Gagasan utama dari teori tersebut adalah bahwa garis masa perkembangan Republik Tiongkok dapat terklasifikasikan dalam empat tahap, yang meliputi:

  1. Republik Tiongkok di daratan utama. (Tionghoa: 中華民國在大陸, Republik China (1912–49)) (1912–1949)
  2. Republik Tiongkok datang ke Taiwan. (Tionghoa: 中華民國來臺灣) (sebelum kepresidenan Lee Teng-hui) (1949–1988)
  3. Republik Tiongkok di Taiwan. (Tionghoa: 中華民國在臺灣) (pada masa kepresidenan Lee Teng-hui) (1988–2000)
  4. Republik Tiongkok adalah Taiwan. (Tionghoa: 中華民國是臺灣) (pada masa kepresidenan Chen Shui-bian) (2000–2008)[1][2][3]
Teori Empat Tahap Republik Tiongkok
Hanzi tradisional: 中華民國四階段論
Hanzi sederhana: 中华民国四阶段论

Dengan teori ini, Chen menunjukkan bahwa Republik Tiongkok berada di tahap keempat setelah rotasi partai berkuasa atas pemerintah pusat yang pertama pada tahun 2000. Maka, Taiwan, dengan nama resmi "Republik Tiongkok", telah menjadi negara berdaulat yang merdeka dan terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Teori ini disambut baik oleh Koalisi Pan-Hijau arus utama (dipimpin oleh Partai Progresif Demokratik) di Taiwan, yang mendukung kemerdekaan Taiwan de jure nantinya; namun tidak disambut oleh kebanyakan anggota Koalisi Pan-Biru (Kuomintang), yang mendukung reunifikasi Taiwan dengan Tiongkok daratan sebagai bagian dari "bangsa Tionghoa" yang tunggal nantinya. Sebagian anggota Uni Solidaritas Taiwan yang lebih keras sikapnya yang pro-kemerdekaan juga menentang pandangan ini karena mereka menganggap RT sebagai rezim asing yang tidak sah dan kolonial yang harus diganti dengan usulan "Republik Taiwan". Koalisi Pan-Biru setuju dengan tiga tahap pertama, tapi tidak setuju dengan tahap keempat, dan lebih memilih mempertahankan perbedaan antara "Republik Tiongkok" (entitas politik) dan "Taiwan" (bagian dari teritori yang diperintah entitas politik tersebut). Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok juga menyuarakan penentangan terhadap tahapan keempat dengan alasan interpretasi tersebut selangkah lebih dekat menuju kemerdekaan Taiwan secara de jure (secara resmi, RRT mengakui keberadaan RT hanya hingga tahun 1949).[2][3][4]

Referensi sunting

  1. ^ Mainland Policy and Work - August 2, 2005, Mainland Affairs Council, 2005
  2. ^ a b Chen says name variance is simply an expedient, Taipei Times, 2005/8/3
  3. ^ a b Chen urges unity to deal with China, Taipei Times, 2005/8/3
  4. ^ International Business Publications, USA, Position of the Republic of China (ROC)[pranala nonaktif permanen], Taiwan Country Study Guide: Strategic Information and Developments, 2012/3/3, p45

Pranala luar sunting