Brigjen Pol. (Purn.) Dr. H. Taufiq Effendi, M.B.A. (lahir 12 April 1941) adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Kemudian, Ia menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI.[1]

Taufiq Effendi
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia Ke-13
Masa jabatan
21 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pengganti
Widodo Adi Sutjipto
(ad-interim)
Informasi pribadi
Lahir12 April 1941 (umur 83)
Barabai, Hindia Belanda
KebangsaanIndonesia
AlmamaterUGM
PekerjaanPolisi
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Pencapaian Akademik/Pendidikan Umum

sunting

Pendidikan Kepolisian/ABRI

sunting
  • Kursus Tenaga Inti Sosial Politik ABRI, Seskogab, Bandung, 1988.
  • Sekolah Staf dan Komando ABRI bagian Kepolisian, 1978.
  • Sekolah Komando Kepolisian, 1976.
  • Sekolah Bentukan Dasar Perwira Kepolisian, 1971.

Pendidikan Luar Negeri

sunting
  • Airport Safety and Security, Sydney, Australia, 1983.
  • Advance Narcotics Course, Washington DC, USA, 1977.
  • International Police Academy, Washington DC, USA, 1975.

Perjalanan Karier

sunting
  • Anggota DPR-RI, 2009-2014.[5]
  • Ketua Umum PB INKANAS (Institut Karate-Do Nasional), 2006-2009 dan 2010-2014.
  • Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu, 2004-2009.
  • Anggota DPR-RI (Wakil Ketua Fraksi Demokrat), 2004
  • Direktur Utama PT. Nawakara Bangun Nusantara, 1998-2003.
  • Senior Scientist/ Kepala Divisi Proyek Khusus UPT Industri Hankam, BPPT, 1993-1998.
  • Staf Ahli Kapolri, 1992-1993.
  • Ka-set Deputi Operasi Kapolri, 1990-1992.
  • Kasubdit Ramarda Bimmas, Mabes Polri, 1989-1990.
  • Kepala Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Semarang, 1987-1989.

Karya Tulis

sunting
  • Jati Diri Bangsa Indonesia Menuju Indonesia Jaya (2008).
  • Menuju Demokrasi Yang Waras (2006).
  • Menulis Kembali Republik (2006).
  • Agenda Strategis Revitalisasi Birokrasi (2005).

Rujukan

sunting