Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

jajak pendapat nasional untuk mengukur dukungan pelegalan pernikahan sesama jenis di Australia

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia adalah survei nasional yang diadakan untuk mengetahui tingkat dukungan warga Australia terhadap perkawinan sesama jenis. Survei ini diadakan lewat pos dari tanggal 12 September hingga 7 November 2017. Tidak seperti pemilihan umum yang bersifat wajib di Australia, warga Australia dapat menanggapi survei ini secara sukarela.

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia
Durasi12 September - 7 November 2017
LokasiAustralia
JenisSurvei
Anggaran$122 juta
PenyelenggaraAustralian Bureau of Statistics
Peserta/Pihak terlibatOrang dewasa dalam daftar pemilih
HasilHasil akan diumumkan pada tanggal 15 November 2017
Situs webmarriagesurvey.abs.gov.au
Formulir survei

Formulir survei, petunjuk dan amplop balasan yang sudah dibayar oleh pemerintah dikirim oleh Australian Bureau of Statistics (ABS) kepada semua orang yang ada di dalam daftar pilih. Pertanyaannya adalah "apakah hukum sebaiknya diganti untuk mengizinkan perkawinan sesama jenis?"[1]

Hasil survei ini tidak mengikat secara hukum. Apabila mayoritas memilih "tidak", pemerintahan koalisi Liberal-Nasional tidak akan mengizinkan debat legalisasi perkawinan sesama jenis di parlemen dan menetapkan status quo. Namun, jika mayoritas memilih "ya" (seperti yang telah diprediksi oleh hasil jajak pendapat), pemerintah berjanji akan memfasilitasi rancangan undang-undang untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. RUU ini akan memulai debat parlemen dan pemungutan suara, dan kemungkinan akan melegalkan perkawinan sesama jenis (walaupun masih belum terjamin). Partai koalisi maupun oposisi (Partai Buruh Australia) telah berjanji akan mengizinkan anggota parlemen mereka untuk memilih sesuai hati nurani mereka.

Banyak pendukung perkawinan sesama jenis yang menentang survei pos ini karena dianggap membuang-buang uang untuk survei yang tidak mengikat secara hukum, walaupun sebenarnya isu ini dapat langsung diselesaikan dengan pemungutan suara berdasarkan hati nurani di parlemen.[2] Survei ini menghadapi dua tuntutan hukum terkait dengan wewenang ABS untuk mengadakan survei dan hak pemerintah untuk membiayai survei dari dana yang secara hukum hanya dapat digunakan untuk situasi "mendesak" atau "tak terduga". Kedua tuntutan ini gagal dan Pengadilan Tinggi Australia memutuskan bahwa survei ini sah secara hukum.

Orang dewasa dalam daftar pemilih di Australia pada tanggal 24 Agustus 2017 diperbolehkan turut serta dalam survei ini. Formulir survei dibagikan dari tanggal 12 September dan ABS meminta agar formulir dikembalikan secepat mungkin. Survei ditutup pada tanggal 7 November dan hasilnya telah diumumkan pada tanggal 15 November 2017.

Hasil sunting

Tingkat nasional sunting

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia[3]
Pilihan Suara %
  Ya 7,817,247 61.6
Tidak 4,873,987 38.4
Suara sah 12,691,234 99.71
Suara tidak sah/kosong 36,686 0.29
Total suara 12,691,234 100.00
Pemilih terdaftar 16,006,180 79.5

Berdasarkan negara bagian sunting

Hasil[3]
State/Territory Ya Tidak Tidak sah
% %
New South Wales 2,374,362 57.8 1,736,838 42.2 11,036
Victoria 2,145,629 64.9 1,161,098 35.1 11,028
Queensland 1,487,060 60.7 961,015 39.3 7,088
Australia Barat 801,575 63.7 455,924 36.3 3,188
Australia Selatan 592,528 62.5 356,247 37.5 2,778
Tasmania 191,948 63.6 109,655 36.4 805
Wilayah Ibu kota Australia 175,459 74.0 61,520 26.0 534
Teritori Utara 48,686 60.6 31,690 39.4 229
Jumlah 7,817,247 61.6 4,873,987 38.4 36,686

Catatan kaki sunting

  1. ^ "About: Australian Marriage Law Postal Survey". marriagesurvey.abs.gov.au. 12 September 2017. 
  2. ^ Barlow, Karen (10 August 2017). "Marriage Equality Proponents Are Considering A Boycott Which Would Let The 'No' Case Win". HuffPost Australia. Diakses tanggal 12 September 2017. 
  3. ^ a b "Results: Australian Marriage Law Postal Survey". marriagesurvey.abs.gov.au. 15 November 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-08. Diakses tanggal 2017-11-15.