Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
Coat of arms of the People's Consultative Assembly Indonesia.svg
Susunan organisasi
Sekretaris JenderalMa'ruf Cahyono[1]
Inspektorat Jenderal
Biro / Pusat
Biro Persidangan dan Pemasyarakatan KonstitusiDyastasita WB[1]
Biro Sekretariat PimpinanHeri Herawan[1]
Biro Hubungan MasyarakatSiti Fauziah[1]
Biro SDM, Organisasi dan Hukum[1]
Biro Perencanaan dan KeuanganTriyatni[1]
Biro Umum[1]
Biro Pengkajian KonstitusiYana Indrawan[1]
Kantor pusat
Jl. Gatot Subroto No 6 Gedung Nusantara III lantai 5 Jakarta 10270
Situs web
https://www.setjen.mpr.go.id/

KedudukanSunting

  1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI disebut Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

TugasSunting

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

FungsiSunting

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
  2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  3. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  4. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  5. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Struktur OrganisasiSunting

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari:[2]

  • Sekretaris Jenderal
  • Inspektorat Jenderal
  • Deputi Bidang Administrasi
  • Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
  • Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi
  • Biro Sekretariat Pimpinan
  • Biro Hubungan Masyarakat
  • Biro SDM, Organisasi dan Hukum
  • Biro Perencanaan dan Keuangan
  • Biro Umum
  • Biro Pengkajian Konstitusi

Lihat PulaSunting

ReferensiSunting