Satyalancana Wira Karya

Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.[1] Tanda kehormatan ini ditetapkan pada tahun 1962. Satyalancana ini juga dapat diberikan secara anumerta. Selain kepada warga negara Indonesia, warga negara asing yang telah memenuhi syarat juga dapat diberikan tanda kehormatan ini.[2][3]

Satyalancana Wira Karya
39 Satyalancana Wirakarya.png
TipeSatyalancana
Negara Indonesia
Dipersembahkan olehPresiden Indonesia
PersyaratanSipil
StatusMasih dianugerahkan
Didirikan1962
Satyalancana Wira Karya.gif
Pita tanda kehormatan
Keutamaan
SetaraSemua satyalancana sama tingkatannya

BentukSunting

Satyalancana Wira Karya berbentuk lingkaran berwarna perunggu yang sisi luarnya berupa bentuk setangkai padi dan kapas. Setangkai kapas tersebut terdiri atas 17 daun dan 8 bunga kapas sementara setangkai padinya terdiri atas 45 butir padi. Angka-angka ini menunjukkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di bagian tengah atas Satyalancana terdapat bintang bersudut 5 yang di belakangnya terlukis 11 berkas sinar. Di tengah satyalancana terlukis perisai yang berisi lambang-lambang Pancasila. Di bawah perisai tersebut terdapat pita yang bertuliskan "WIRA KARYA".[4]

Satyalancana ini digantungkan pada pita penggantung yang berwarna dasar hijau dengan 5 lajur putih di atasnya. Sama seperti satyalancana lainnya, penerima tanda kehormatan ini akan menerima bentuk satyalancana dan miniaturnya.[4]

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Satyalancana Wirakarya" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-05-26. 
  2. ^ "Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pemberian Satyalancana Wira Karya" (PDF). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Diakses tanggal 2021-05-26. 
  3. ^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-04-28. 
  4. ^ a b Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010" (PDF). JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 2021-04-20.