Satyalancana Bhakti

tanda kehormatan satyalancana militer

Satyalancana Bhakti adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada seorang prajurit TNI yang terluka maupun gugur akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya sendiri sehingga perlu mendapat perawatan medis. Tanda kehormatan ini juga dapat diberikan kepada seorang warga negara Indonesia bukan anggota militer yang memenuhi syarat tersebut.[1][2] Tanda kehormatan ini ditetapkan pada tahun 1959.[3]

Satyalancana Bhakti
Satyalancana Bhakti.svg
TipeSatyalancana
Negara Indonesia
Dipersembahkan olehPresiden Indonesia
SyaratMiliter
StatusMasih dianugerahkan
Didirikan1958
Satyalancana Bhakti rib.svg
Pita tanda kehormatan
Keutamaan
SetaraSemua satyalancana sama tingkatannya

BentukSunting

Satyalancana Bhakti berbentuk bundar berwarna perunggu yang terbuat dari logam kuningan. Di dalam lingkaran tersebut terdapat relief berbentuk segi tujuh. Tepat di tengah tanda kehormatan tertulis tulisan "BHAKTI". Tanda kehormatan ini digantungkan pada sebuah pita penggantung yang berwarna hijau laut dan kuning. Di tengah-tengah pita membujur sebuah lajur berwarna putih yang membagi lajur berwarna hijau laut dan kuning sama lebar.[4]

Sebelumnya, Satyalancana Bhakti tidak berbentuk bundar dengan segi tujuh di dalamnya. Satyalancana Bhakti berbentuk benar-benar segi tujuh yang di tengahnya bertuliskan "BHAKTI". Bentuk ini sesuai dengan dasar hukum pertama yang ditetapkan tahun 1958.[3]

GaleriSunting

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-04-28. 
  2. ^ "Satyalancana Bhakti" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2021-06-09. 
  3. ^ a b "Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang" (PDF). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Diakses tanggal 2021-06-02. 
  4. ^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010" (PDF). JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 2021-04-20.