Resolusi 718 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 718 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 31 Oktober 1991. Usai mengulang resolusi-resolusi 668 (1990) dan 717 (1991), dan menyatakan soal Konferensi Paris, sebuah perjanjian politik yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait situasi di Kamboja, DKPBB meminta Sekjen untuk memberikan laporan soal biaya untuk Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja, sebelum pembentukannya.[1][2]
Resolusi 718 Dewan Keamanan PBB | |
---|---|
Tanggal | 31 Oktober 1991 |
Sidang no. | 3.015 |
Kode | S/RES/718 (Dokumen) |
Topik | Situasi di Kamboja |
Ringkasan hasil | 15 mendukung Tidak ada menentang Tidak ada abstain |
Hasil | Diadopsi |
Komposisi Dewan Keamanan | |
Anggota tetap | |
Anggota tidak tetap |
Referensi
sunting- ^ Doyle, Michael W.; Johnstone, Ian; Orr, Robert Cameron (1997). Keeping the peace: multidimensional UN operations in Cambodia and El Salvador. Cambridge University Press. hlm. 90. ISBN 978-0-521-58837-9.
- ^ Mayall, James (1996). The New interventionism, 1991–1994: United Nations experience in Cambodia, former Yugoslavia, and Somalia . Cambridge University Press. hlm. 133. ISBN 978-0-521-55856-3.
Pranala luar
sunting- Karya yang berkaitan dengan Resolusi 718 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wikisource
- Text of the Resolution at undocs.org