Petronas

Perusahaan minyak milik Pemerintah Malaysia

Petroliam Nasional Berhad atau biasa disingkat menjadi Petronas, adalah sebuah perusahaan minyak dan gas asal Malaysia. Didirikan pada tahun 1974 dengan seluruh sahamnya dipegang oleh Pemerintah Malaysia, perusahaan ini diberi semua sumber minyak dan gas di Malaysia dan diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan menambah nilai dari sumber-sumber minyak dan gas tersebut. Pada daftar Forbes Global 2000 tahun 2017, Petronas Gas menempati peringkat ke-1881.[8] Petronas juga menempati peringkat ke-48 dalam daftar Bentley Infrastructure 500 tahun 2020.[9]

Petroliam Nasional Berhad
Badan usaha milik negara
IndustriMinyak dan gas
Didirikan17 Agustus 1974; 48 tahun lalu (1974-08-17)[1]
Kantor
pusat
Menara 1, Menara Petronas, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Wilayah operasi
Seluruh dunia
Tokoh
kunci
Abdool Aziz Bafayed, Pendiri
Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, Presiden & CEO[2]
Ahmad Nizam Salleh, Chairman[3]
Mohd Bakke Salleh, Chairman terpilih[4]
ProdukMinyak bumi, gas alam, petrokimia
JasaSPBU dan pengapalan
PendapatanPenurunan US$46,06 milyar (2016)[5]
Kenaikan US$26,5 milyar (2018)
Total asetPenurunan US$144,43 milyar (Q3 2020) [6]
Total ekuitasKenaikan US$95,22 milyar (2016)
PemilikPemerintah Malaysia
Karyawan
47.669 (2020)[7]
Situs webwww.petronas.com

Sejak didirikan, Petronas telah tumbuh menjadi sebuah perusahaan minyak dan gas terintegrasi dengan bisnis di 35 negara. Hingga akhir bulan Maret 2005, perusahaan ini memiliki 122 anak usaha dan 57 perusahaan terasosiasi. Financial Times pun menyebut Petronas sebagai salah satu dari "tujuh saudari baru",[10] yakni tujuh perusahaan minyak dan gas paling berpengaruh yang berasal dari negara di luar OECD.

Perusahaan ini terlibat dalam berbagai bisnis di sektor minyak bumi, mulai dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas hingga pemurnian minyak; pemasaran dan distribusi produk minyak bumi; perdagangan; pemrosesan dan pencairan gas; pengoperasian jaringan jalur pipa dan transmisi gas; pemasaran gas alam cair; produksi dan pemasaran petrokimia; pengapalan; rekayasa otomotif; serta investasi properti.[butuh rujukan]

Petronas menyumbang pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah Malaysia, yakni lebih dari 15% dari total pendapatan pemerintah Malaysia mulai tahun 2015 hingga 2020.[11]

Perusahaan ini berkantor pusat di Menara Petronas.

SejarahSunting

Sebelum Malaysia dibentuk, Royal Dutch Shell menjadi yang pertama untuk mengeksplorasi minyak di Malaysia, tepatnya Miri, Sarawak; setelah Charles Johnson Brooke meneken Kontrak Pertambangan Minyak pertama pada tahun 1909. Setahun kemudian, sumur minyak pertama mulai dibor di Miri. Sumur minyak tersebut kemudian dikenal sebagai Grand Old Lady.[12][13] Pada tahun 1929, minyak ditemukan di Brunei. Tidak ada aktivitas pengeboran minyak lain di Borneo atau Malaya Britania hingga dekade 1950-an.[14] Pada tahun 1966, pemberlakuan Undang-Undang Pertambangan Minyak Bumi memberi hak kepada Exxon dan Shell untuk mengeksplorasi minyak di Malaysia, serta membayar royalti minyak dan pajak kepada pemerintah Malaysia.[15] Pada akhir dekade 1960-an, Esso dan Continental Oil diberi konsesi untuk mengeksplorasi minyak di lepas pantai Semenanjung Malaysia bagian timur.[16] Pada tahun 1974, produksi minyak mentah Malaysia telah mencapai sekitar 90,000 barel per hari (14,3089 m3/d) hingga 99,000 barel per hari (15,7397 m3/d).[16]

Pendirian BUMN minyak dan gas: 1970-anSunting

Sejumlah faktor yang muncul pada awal dekade 1970-an membuat pemerintah Malaysia tertarik untuk mendirikan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang minyak dan gas. Pada tahun 1972, harga minyak per barel mencapai US$1,50, dan kemudian meningkat menjadi US$2,28 per barel. Perang di Timur Tengah dan embargo minyak oleh OPEC lalu menyebabkan harga minyak per barel meningkat menjadi US$12.00, sehingga membuat pemerintah Malaysia makin bersemangat untuk mendirikan BUMN minyak dan gas. Sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Mesir, dan Indonesia telah mengadopsi kontrak bagi hasil, bukannya sistem konsesi untuk eksplorasi minyak. Pemerintah Malaysia juga percaya bahwa perusahaan minyak asal luar Malaysia tidak memberi informasi yang tepat kepada pemerintah mengenai aktivitas eksplorasi minyak di konsesi yang sedang dipegang (seperti penemuan ladang minyak baru), sehingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pemerintah. Penyusunan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia pada awal dekade 1970-an lalu mendorong warga negara Malaysia untuk mengendalikan berbagai industri modern dan membuka lebih banyak kesempatan berwirausaha untuk bumiputera.[14]

Mantan perdana menteri Sarawak, Abdul Rahman Ya'kub adalah salah satu warga negara Malaysia pertama yang mengusulkan pembentukan BUMN minyak dan gas pada tahun 1971.[17] Usul tersebut akibat tekanan dari warga Sarawak yang ingin mengklarifikasi batas resmi dari perairan teritorial Sarawak. Bahkan, sejak Malaysia dibentuk pada tahun 1963, isu perairan teritorial Sabah dan Sarawak belum diselesaikan, sehingga interpretasinya masih sangat luas. Pemerintah Sarawak mendeklarasikan bahwa perairan teritorialnya melebihi batas tiga mil yang ditetapkan oleh pemerintah federal Malaysia. Namun, Abdul Rahman Ya'kub ingat bahwa Tun Abdul Razak lah yang menunjuknya sebagai perdana menteri Sarawak. Sehingga, Rahman memutuskan untuk menahan konflik tersebut agar tidak meledak. Keponakan Rahman, Abdul Taib Mahmud, lalu menjadi Menteri Pertambangan dan Pertanahan, setelah Rahman menjadi perdana menteri Sarawak. Taib yakin pada pembagian royalti minyak antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Pada saat itu, aktivitas pertambangan minyak di Sarawak masih dikendalikan secara eksklusif oleh Shell. Taib Mahmud awalnya berencana memperbolehkan kontraktor independen untuk memasarkan minyak pemerintah. Taib lalu menemukan seorang pedagang asal Lebanon membeli minyak Malaysia, tetapi, pedagang tersebut gagal membayar minyak yang telah ia beli, sehingga menyebabkan pemerintah Malaysia merugi sebesar US$4 juta. Pemerintah Malaysia kemudian mendirikan sebuah komite hidrokarbon. Taib Mahmud lalu juga mengunjungi Indonesia dan berdiskusi dengan Pertamina. Taib pun berencana menghapus sistem konsesi dan menggantikannya dengan kontrak bagi hasil. Namun, tidak ada peraturan yang memungkinkan pemerintah Malaysia untuk mengambil kembali konsesi yang telah diberikan tanpa membayar kompensasi.[18] Walaupun begitu, Taib memutuskan untuk mendirikan sebuah badan hukum yang diberi nama "HIKMA" (Hidrokarbon Malaysia),[14] yang akan memegang hak penuh atas minyak yang ditemukan di perairan teritorial Sabah dan Sarawak. Namun, Rahman Ya'kub memprotes keputusan keponakannya tersebut dan mengancam akan menuntut pemerintah federal ke pengadilan apabila pemerintah Sarawak tidak diikutsertakan dalam kontrak. Tengku Razaleigh Hamzah (chairman Perbadanan Nasional) lalu berkunjung ke rumah pribadi Rahman. Tengku Razaleigh mengungkapkan rencananya untuk membentuk sebuah perusahaan, bukannya badan hukum, untuk mendistribusikan laba yang didapat dari eksplorasi minyak secara merata antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Rahman pun setuju dengan rencana tersebut. Tengku Razaleigh lalu merancang Undang-undang Pengembangan Minyak Bumi bersama asosiasinya secara diam-diam, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Tun Razak, untuk diselesaikan sebelum pemilihan umum Malaysia 1974. Rahman Ya'kub kemudian menelepon Tengku Razaleigh untuk menanyakan aturan yang ditawarkan oleh pemerintah federal Malaysia. Tengku Razaleigh lalu memberi tahu Rahman mengenai penghapusan sistem konsesi. Sementara itu, royalti minyak sebesar 5% akan diberikan ke pemerintah dari negara bagian yang menjadi lokasi eksplorasi minyak. Rahman pun setuju dengan aturan tersebut.[18]

Pada tahun 1974, Undang-Undang Pengembangan Minyak Bumi resmi diajukan ke parlemen dan kemudian disetujui. Petronas lalu didirikan pada tanggal 17 Agustus 1974, dengan Tengku Razaleigh menjadi chairman pertamanya. Awalnya, Exxon dan Shell menolak untuk memberi konsesi mereka dan menolak untuk bernegosiasi dengan Petronas. Petronas lalu memberitahukan kepada semua perusahaan minyak asing yang beroperasi di Malaysia bahwa setelah tanggal 1 April 1975, semua perusahaan minyak asing akan dinyatakan beroperasi secara ilegal di Malaysia jika tidak mulai bernegosiasi dengan Petronas. Setelah serangkaian negosiasi, perusahaan minyak asing akhirnya menyerahkan konsesi mereka ke Petronas. Saat semua negara bagian di Malaysia yang menjadi lokasi eksplorasi minyak bersedia meneken perjanjian, Tun Mustapha, perdana menteri Sabah, menolak untuk meneken perjanjian tersebut, karena kurang setuju dengan royalti minyak sebesar 5%. Mustapha ingin royalti minyak sebesar 10 hingga 20%, yang jika tidak dituruti, ia mengancam akan memerdekakan Sabah dari Malaysia. Tengku Razaleigh lalu menolak untuk ikut campur, sehingga pemerintah federal Malaysia kemudian membuat kesepakatan lain dengan Datuk Harris Salleh (yang berlawanan dengan Tun Mustapha) untuk mendirikan Partai BERJAYA dan melengserkan Tun Mustapha dari jabatan perdana menteri. Namun, Harris enggan menjadi perdana menteri Sabah, sehingga Fuad Stephens pun diminta untuk menjabat sebagai perdana menteri Sabah apabila Partai BERJAYA berhasil memenangkan pemilihan umum. BERJAYA akhirnya berhasil melengserkan Tun Mustapha melalui pemilihan umum Sabah tahun 1976.[18] Seminggu setelah kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1976 yang menewaskan perdana menteri Fuad Stephens dan lima menteri yang lain, Harris pun meneken kontrak tersebut.[19] Dengan pemerintah Sabah meneken perjanjian tersebut, Petronas akhirnya menguasai semua cadangan minyak dan gas di Malaysia.

Petronas pertama kali melakukan eksplorasi dan produksi minyak dengan membentuk Petronas Carigali Sdn Bhd pada tahun 1978. Dua tahun kemudian, Petronas mengembangkan bisnis hilirnya dengan mendirikan Pabrik Pupuk ASEAN Bintulu di Sarawak.[20]

Melawan penurunan produksi: akhir dekade 1980-anSunting

Eksplorasi minyak sama sekali belum berakhir dan masih bisa ditemukan lebih banyak cadangan minyak. Ladang minyak Seligi, yang ditemukan pada akhir tahun 1988 dan dikembangkan oleh Esso Production Malaysia, dulu adalah salah satu ladang minyak terkaya di perairan Malaysia, dan konsesi yang diberikan kepada perusahaan minyak besar pun dapat meningkatkan eksplorasi pada perairan dalam di seantero Malaysia, di mana cadangan minyak baru dapat ditemukan. Sementara itu, seismografi terkomputerisasi juga memungkinkan eksplorasi ulang terhadap ladang minyak yang sebelumnya telah ditinggalkan, atau diperkirakan tidak lagi produktif, dalam satu abad terakhir. Pada tahun 1990, Petronas mengundang perusahaan asal luar Malaysia untuk mengeksplorasi ulang sebagian perairan di Sabah dan Sarawak dengan didasarkan pada survei baru yang menggunakan teknik terbaru.

Cara lain untuk menunda penurunan produksi adalah dengan mengembangkan sumber minyak, dan substitusinya, yakni gas alam, di luar Malaysia. Pada akhir tahun 1989, pemerintah Vietnam dan Myanmar (Burma) pun mengundang Petronas Carigali untuk berpartisipasi dalam eksplorasi minyak di perairannya.

ReferensiSunting

  1. ^ Petronas celebrates a milestone The Sun Daily (6 August 2019). Retrieved on 2 June 2020.
  2. ^ "PETRONAS Bids Farewell To Tan Sri Wan Zulkiflee As Its President & Group CEO; Welcomes The Appointment Of Tengku Muhammad Taufik As The New PETRONAS' President & Group CEO". Diakses tanggal 7 July 2020. 
  3. ^ Alzahrin Alias (1 August 2018). "Ahmad Nizam dilantik Pengerusi Petronas" [Ahmad Nizam appointed Petronas Chairman] (dalam bahasa Melayu). Harian Metro. Diakses tanggal 2 June 2020. 
  4. ^ "Malaysia PM appoints Bakke Salleh as Petronas chairman". CNA. 12 July 2021. Diakses tanggal 13 July 2021. 
  5. ^ "Petronas Annual Report FY 2016". 14 March 2017. 
  6. ^ "Petronas posts RM3.4 billion net loss in Q3 on assets impairment". 27 November 2020. 
  7. ^ "Petronas". owler. 
  8. ^ "Forbes Global 2000". Forbes. Diakses tanggal 31 October 2020. 
  9. ^ "Bentley Infrastructure 500 Top Owners". Bentley. Diakses tanggal 15 January 2022. 
  10. ^ The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals, by Carola Hoyos, Financial Times. 11 March 2007
  11. ^ "Rating report: Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)". 11 December 2020. 
  12. ^ Sorkhabi, Rasoul. "Historical Highlight: Miri Field Seeps Helped, But Success Was a Higher Calling". American Association of Petroleum Geologists (AAPG). Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 March 2015. Diakses tanggal 24 March 2015. 
  13. ^ Sorkhabi, Rasoul (2010). History of oil: Sarawak - Miri 1910. GEO ExPro Magazine Vol 7, No 2. hlm. 44. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 March 2015. Diakses tanggal 24 March 2015. 
  14. ^ a b c Dr Fred R, von der Mehden; Al, Troner (March 2007). Petronas: a national oil company with an international vision (PDF). James A Baker III Institute for public policy, Rice university. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 16 May 2017. Diakses tanggal 16 May 2018. 
  15. ^ The Malaysian Oil and Gas Infustry: Challenging times, but fundamentals intact (PDF). Price Waterhouse Coopers. May 2016. Archived from the original on 2022-07-23. Diakses tanggal 17 May 2018. 
  16. ^ a b Report on Malaysia oil and gas exploration and production. Bank Pembangunan (Malaysian Development Bank). 2011. hlm. 60. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 April 2017. Diakses tanggal 17 May 2018. 
  17. ^ Lau, Leslie (14 March 2010). "Ex-Sarawak CM says Kelantan has no right to oil royalty". The Malaysian Insider. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 March 2010. Diakses tanggal 27 April 2015. 
  18. ^ a b c Ranjit, Gill (1986). "19 and 20". Razaleigh: An Unending Quest. Petaling Jaya, Selangor: Pelanduk publication. hlm. 118–129. ISBN 967-978-101-1. When Taib became Minister of Land and Mines, he showed considerable interest in the development of this resource, and in his view, there should be a sharing of royalties between the State (i.e. Sarawak) and the federal government.(page 121) ... Tengku Razaleigh visited Datuk Rahman, ... I suggested the formation of a company, not a statutory corporation, which would distribute profits equally between the Federal government and Sarawak in the form of cash payments. He accepted the proposal and I rushed back to Tun Razak with the news. (page 122) ... The proceeds would accrue to Petronas, but 5 percent of the oil revenue thereafter would go to the state, and a similar amount to the Federal government. Rahman agreed (page 123). 
  19. ^ "Bid to nullify the oil royalty deal". Daily Express. 26 September 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 October 2012. Diakses tanggal 30 May 2015. 
  20. ^ "About us - milestones". Petronas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 August 2018. Diakses tanggal 30 August 2018. 

Pranala luarSunting