Buka menu utama

Program penyesuaian struktural (bahasa Inggris: Structural adjustment programme; SAP) terdiri dari pinjaman yang diberikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi.[1] Dua lembaga Bretton Woods mensyaratkan negara peminjam untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu supaya bisa mendapatkan pinjaman baru (atau mengurangi bunga pinjaman pertama). Syarat pinjaman ini menuai kritik karena memiliki dampak besar terhadap sektor sosial.[1]

SAP bertujuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal negara peminjam dalam jangka pendek dan menengah dan menyiapkan ekonomi nasional untuk pertumbuhan jangka panjang.[2] Bank pemberi pinjaman menyusun SAP sesuai kebutuhan. IMF biasanya menerapkan kebijakan stabilisasi dan WB menangani tindakan penyesuaian.[2]

SAP memungkinkan ekonomi negara-negara berkembang semakin berorientasi ke pasar. Hal ini kemudian memaksa mereka berfokus pada perdagangan dan produksi agar ekonominya tumbuh.[3] Lewat persyaratan pinjaman, SAP umumnya memperkenalkan program dan kebijakan "pasar bebas". Program-program ini meliputi perubahan dalam negeri (terutama swastanisasi dan deregulasi) dan perubahan luar negeri (terutama pengurangan hambatan perdagangan). Negara-negara yang gagal melaksanakan program tersebut akan dikenai sanksi fiskal ketat.[2] Para kritikus berpendapat bahwa ancaman finansial terhadap negara-negara miskin mirip seperti pemerasan, dan negara miskin pun tak punya pilihan kecuali mematuhi persyaratan pinjaman tersebut.[butuh rujukan]

Sejak akhir 1990-an, sejumlah pendukung penyesuaian struktural seperti Bank Dunia telah mengusung "pemberantasan kemiskinan" sebagai tujuan utamanya. SAP sering dikritik karena menerapkan kebijakan pasar bebas generik dan tidak adanya kemauan dari negara peminjam. Untuk meningkatkan keterlibatan negara peminjam, negara-negara berkembang saat ini disarankan untuk memanfaatkan Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), pengganti SAP. Beberapa pihak yakin bahwa peningkatan keterlibatan pemerintah daera dalam pembuatan kebijakan akan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dan kebijakan fiskal yang lebih baik. Syarat PRSP mirip dengan syarat SAP bank yang asli. Para kritikus mengatakan bahwa kemiripan ini menunjukkan bahwa pihak bank dan negara yang mendanainya masih sangat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.[butuh rujukan]

SyaratSunting

Kebijakan stabilisasi biasanya terdiri dari:[1][4]

  • pengurangan defisit neraca pembayaran melalui devaluasi mata uang
  • pengurangan defisit anggaran dengan menaikkan pajak dan mengurangi anggaran belanja pemerintah (biasanya disebut austeritas)
  • restrukturisasi utang luar negeri
  • kebijakan moneter untuk menutup defisit pemerintah (biasanya dalam bentuk pinjaman dari bank sentral)
  • peningkatan harga pangan untuk memangkas beban subsidi
  • peningkatan harga pelayanan masyarakat
  • pemotongan upah
  • pemotongan nilai kredit dalam negeri.

Kebijakan penyesuaian jangka panjang biasanya terdiri dari:[1][4]

Syarat-syarat di atas kadang disebut Konsensus Washington.

Negara donorSunting

IMF saat ini ditopang oleh negara-negara anggotanya, sedangkan Bank Dunia ditopang oleh sumbangan anggota dan obligasi perusahaan. Saat ini ada 185 anggota IMF (per Februari 2007) dan 184 anggota Bank Dunia. Setiap anggota diberi kuota untuk dievaluasi kembali dan dibayar sesuai jadwal yang dirotasi. Kuota ini didasarkan pada ukuran ekonomi negara donor di dunia. Salah satu kritik terhadap SAP adalah negara donor terbesar memiliki pengaruh besar dalam memutuskan negara yang berhak mendapatkan pinjaman dan SAP pinjamannya.

Beberapa negara donor terbesar adalah:

  • Britania Raya
  • Amerika Serikat
  • Jepang
  • Kanada
  • Jerman
  • Prancis

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ a b c d Lensink, Robert (1996). Structural adjustment in Sub-Saharan Africa (edisi ke-1st). Longman. ISBN 9780582248861. 
  2. ^ a b c Lall, Sanjaya (1995). "Structural adjustment and African industry". World Development. 23 (12): 2019–2031. doi:10.1016/0305-750x(95)00103-j. Diakses tanggal 12 June 2014. 
  3. ^ Greenberg, James B. 1997. A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Case of the Dominican Republic. Culture & Agriculture 19 (3):85-93
  4. ^ a b White, Howard (1996). "Adjustment in Africa". Development and Change. 27: 785–815. doi:10.1111/j.1467-7660.1996.tb00611.x. Diakses tanggal 12 June 2014. 

Daftar pustakaSunting

Pranala luarSunting