Buka menu utama

Pasca-Islamisme (bahasa Inggris: Post-Islamism) adalah neologisme dalam ilmu politik. Definisi dan penerapannya memancing perdebatan intelektual. Asef Bayat dan Olivier Roy adalah salah satu penggagas utama konsep ini.[1]

Istilah dan definisiSunting

Istilah ini diciptakan oleh sosiolog politik asal Iran, Asef Bayat, lektor kepala sosiologi di The American University in Cairo, dalam sebuah esai di jurnal Middle East Critique tahun 1996.[2][3]

Menurut definisi Bayat, pasca-Islamisme adalah "kondisi lenyapnya daya tarik, semangat, simbol, dan sumber legitimasi Islamisme, bahkan di kalangan pendukung utamanya, setelah melewati satu tahap uji coba. Karena itu, pasca-Islamisme bukan anti-Islam, tetapi justru mencerminkan keinginan agar agama disekulerkan kembali." Istilah pasca-Islamisme awalnya digunakan untuk menyebut Iran. Di sana, "pasca-Islamisme tercerminkan dalam gagasan penggabungan Islam (sebagai keyakinan pribadi) dengan kebebasan dan pilihan individu; dan pasca-Islamisme berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan aspek modernitas".[4] Dalam konteks ini, awalan pasca- tidak memiliki makna historis, tetapi mengacu pada peralihan kritis dari diskursus Islamis.[5] Bayat mengatakan pada tahun 2007 bahwa pasca-Islamisme adalah "kondisi" sekaligus "proyek".[1]

Istilah "Islamisme Pascamodern" dan "Islamisme Zaman Baru" juga sering dipakai.[6]

Politikus Prancis, Olivier Carré, mengangkat istilah ini pada tahun 1991 dengan sudut pandang yang berbeda. Istilah ini digunakan Carré untuk menyebut periode antara abad ke-10 dan abad ke-19, ketika aliran Syiah dan Sunni "memisahkan politik-militer dari ranah agama, baik secara teori maupun secara praktik".[1]

ContohSunting

Di Iran, kelompok Reformis[7][8] Melli-Mazhabi (yang ideolognya lebih dekat dengan Gerakan Kebebasan Iran)[9] disebut sebagai kaum pasca-Islamis.

Berdirinya partai moderat Partai Al-Wasat di Mesir serta Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko menyerupai bangkitnya pasca-Islamisme. Namun, beberapa ilmuwan politik mengatakan bahwa kedua partai ini tidak pasca-Islamis.[10][11] Istilah ini juga disematkan untuk Partai Islam Se-Malaysia.[12]

Penelitian Lowy Institute for International Policy tahun 2008 menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki tergolong pasca-Islamis.[13] Menurut Ahmet T. Kuru dan Alfred Stepan (2012), berbagai analis mempertimbangkan AKP Turki sebagai contoh pasca-Islamis, sama seperti partai-partai demokrasi Kristen, tetapi berhaluan Islam.[14] Namun, sejumlah ilmuwan politik seperti Bassam Tibi masih ragu.[15] İhsan Yılmaz berpendapat bahwa ideologi AKP setelah tahun 2011 berbeda dengan tahun 2001 sampai 2011.[16]

Sejumlah pihak menggunakan "pasca-Islamisme" untuk menyebut perubahan ideologi dalam Gerakan Ennahda di Tunisia.[17]

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

Catatan kakiSunting

  1. ^ a b c Gómez García 2012.
  2. ^ Mojahedi 2016, hlm. 52.
  3. ^ Badamchi 2017, hlm. 1.
  4. ^ Bayat 1996, hlm. 45.
  5. ^ Badamchi 2017, hlm. 4.
  6. ^ Ismail 2008, hlm. 626.
  7. ^ Fazeli 2006, hlm. 169.
  8. ^ Badamchi 2017, hlm. 3.
  9. ^ Shahibzadeh 2016, hlm. 103.
  10. ^ Stacher 2002, hlm. 432.
  11. ^ Lauzi`ere 2005, hlm. 242.
  12. ^ Muller 2013.
  13. ^ Bubalo, Fealy & Mason 2002, hlm. 51, 76.
  14. ^ Kuru & Stepan 2012, hlm. 172.
  15. ^ Hale & Ozbudun 2009, hlm. 148.
  16. ^ Yılmaz 2016, hlm. 115.
  17. ^ Cavatorta & Merone 2015.

SumberSunting