Buka menu utama

Partai Gerakan Pemberdayaan Hutu (bahasa Prancis: Parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu, Parmehutu), juga dikenal dengan nama Gerakan Demokratik Republikan – Parmehutu (Mouvement démocratique republicain – Parmehutu, MDR-Parmehutu), adalah sebuah partai politik di Rwanda. Gerakan ini memiliki ideologi yang ingin mewujudkan kekuasaan kelompok etnis Hutu sebagai kelompok mayoritas di negaranya. Partai ini merupakan partai terpenting yang terlibat dalam Revolusi Hutu tahun 1959–61 yang berujung pada pendirian republik Rwanda dan berkuasanya kelompok etnis Hutu (menggantikan kelompok Tutsi).[1]

Partai Gerakan Pemberdayaan Hutu

Parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu
SingkatanParmehutu
PendiriGrégoire Kayibanda
DibentukJuni 1957
DibubarkanJuli 1973
Diteruskan olehPergerakan Revolusi Nasional untuk Pembangunan (1975)
Kantor pusatKigali, Rwanda
IdeologiSupremasi Hutu[1]

Partai ini didirikan oleh Grégoire Kayibanda pada bulan Juni 1957 dengan nama "Gerakan Sosial Hutu", yaitu partai nasionalis Hutu yang memperjuangkan pemberdayaan untuk kelompok etnis Hutu yang menjadi mayoritas tetapi malah ditindas. Nama partai ini diganti pada tanggal 25 September 1959 dan partai ini mendominasi pemilu lokal pada tahun 1960 dengan memenangkan 2.390 dari 3.125 kursi dewan komunal dan 160 dari 229 jabatan burgomaster.[2]

Pada tahun 1961, diadakan pemilu parlemen bersamaan dengan sebuah referendum mengenai sistem monarki di Rwanda. MDR-Parmehutu berhasil memenangkan 35 dari 44 kursi di Dewan Perwakilan, sementara hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas menginginkan pembubaran sistem monarki. Kayibanda mendirikan pemerintahan Hutu dan menjadi presiden setelah kemerdekaan Rwanda pada Juli 1962. Pada tahun 1965, partai ini adalah satu-satunya partai yang legal di negara Rwanda. Dalam pemilu tahun 1965, Kayibanda menjadi calon tunggal dan partai ini berhasil memenangkan semua kursi di parlemen.

Di bawah kekuasaan Parmehutu, orang Tutsi didiskriminasi, ditindas, dan berkali-kali dibantai,[3] sehingga ratusan ribu orang Tutsi mengungsi dari negara tersebut. Pembantaian Tutsi 1963 telah dideskripsikan oleh Bertrand Russell sebagai pembantaian terburuk setelah peristiwa Holocaust. Pada tahun 1967, 20.000 orang Tutsi kembali dibantai.[4]

Kayibanda dijatuhkan dalam kudeta Juli 1973 oleh sepupunya, Mayor-Jenderal Juvénal Habyarimana. Seperti pemimpin-pemimpin lainnya dari Rwanda Utara, ia merasa dikesampingkan oleh rezim Parmehutu yang didominasi oleh orang selatan.[5] Partai Parmehutu dibekukan dan secara resmi dilarang dua tahun kemudian. Rwanda lalu menjadi negara satu partai yang didominasi oleh partai baru Habyarimana.[1]

ReferensiSunting

  1. ^ a b c Niesen, Peter (2013). Political party bans in Rwanda 1994–2003: three narratives of justification. Ethnic Party Bans in Africa. Routledge. hlm. 113. 
  2. ^ Somerville, Keith (2012). Radio Propaganda and the Broadcasting of Hatred: Historical Development and Definitions. Palgrave Macmillan. hlm. 164. 
  3. ^ Mckinney, Stephanie L. (2012). Narrating genocide on the streets of Kigali. The Heritage of War. Routledge. hlm. 160–161. 
  4. ^ Aspegren, Lennart (2006). Never again?: Rwanda and the World. Human Rights Law: From Dissemination to Application — Essays in Honour of Göran Melander. The Raoul Wallenberg Institute human rights library. 26. Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 172–173. ISBN 9004151818. 
  5. ^ Somerville, hlm.167