New Public Management

New Public Management (NPM) atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai Manajemen Publik Baru adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik/pemerintahan baik pada level pusat maupun daerah, yang menitikberatkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul dari pada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Paradigma baru ini mulai mendapat banyak sorotan pada tahun 1990an setelah Christopher Hood pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam tulisannya pada tahun 1991[1], meski pada perkembangannya paradigma ini juga kerap disamakan dengan istilah-istilah lain yang berkembang setelahnya seperti Post-bureaucratic Paradigm yang dikenalkan Michael Barzeley pada 1992[2], dan Reinventing Government yang dikenalkan Osborne dan Gaebler pada 1992[3].

Pandangan UmumSunting

NPM beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah cara yang lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada birokrasi publik. Karena itu, buruknya sistem manajemen dalam organisasi publik dapat diselesaikan dengan pengadopsian beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor bisnis/swasta seperti mekanisme pasar, kompetisi tender, hingga privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikelola birokrasi organisasi publik/negara[4][5][6].

Penerapan konsep New Public Management telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat[4].

Sebagai sebuah paradigma, banyak ahli ikut menulis pandangannya terhadap New Public Management, terdapat banyak persamaan dan perbedaan khususnya dalam penekanan aspek apa yang mendasar dan paling penting dalam penerapan NPM. Meski berakhir pada kesimpulan tidak adanya kesepakatan umum pada semua ahli mengenai pengertian dan aspek di dalamnya, namun secara objektif para ahli sepakat bahwa NPM bertujuan untuk mereformasi pemerintahan agar lebih efektif dan responsif terhadap permintaan warga[7][8].

AspekSunting

New Public Management telah dikenal sebagai reformasi brilian terhadap pelayanan organisasi publik pada tahun 1990an[9]. Menurut Hood, beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini diantaranya[1]:

  1. Manajemen profesional di sektor publik.
  2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja.
  3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome.
  4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik.
  5. Menciptakan persaingan di sektor publik.
  6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik.
  7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Pergeseran PrinsipSunting

Osborne dan Gaebler menyimpulkan bahwa NPM adalah usaha memasukkan nilai-nilai wirausaha dan memberlakukannya di dalam lingkungan birokrasi publik. Mereka menyebut setidaknya ada sepuluh nilai baru yang seharusnya dapat mengganti nilai birokrasi yang lama, yaitu[10]:

No. Prinsip Lama Prinsip Baru
1. Pemerintahan yang mengayuh Pemerintahan katalis: hanya mengarahkan
2. Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat Pemerintah milik masyarakat: masyarakat punya kontrol
3. Monopoli pelayanan publik Menyuntukkan persaingan dalam pemberian pelayanan
4. Digerakkan oleh peraturan Digerakkan oleh misi
5. Berorientasi prosedur/proses Berorientasi hasil
6. Berorientasi memenuhi kebutuhan birokrasi Berorientasi memenuhi kebutuhan pelanggan
7. Cenderung membelanjakan Cenderung menghasilkan
8. Pemerintahan hadir untuk menyelesaikan masalah Pemerintahan hadir untuk mencegah masalah
9. Hirarkis dan sentralistis Desentralisasi yang membuka partisipasi dan membentuk tim kerja
10. Pemerintah sebagai pemasok barang dan jasa Pemerintahan yang berorientasi pasar

ReferensiSunting

  1. ^ a b Hood, Christopher (1991). "A Public Management for All Seasons?". Public Administration (dalam bahasa Inggris). 69 (1): 3–19. doi:10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x. ISSN 1467-9299. 
  2. ^ Barzelay, Michael. (1992). Breaking through bureaucracy : a new vision for managing in government. University of California Press. ISBN 0-520-07801-2. OCLC 895400340. 
  3. ^ Weiss, Janet A.; Osborne, David; Gaebler, Ted; Review, National Performance (1995-01). "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector". The Academy of Management Review. 20 (1): 229. doi:10.2307/258896. ISSN 0363-7425. 
  4. ^ a b Hughes, Owen E. (1998). Public Management and Administration. London: Macmillan Education UK. hlm. 52–80. ISBN 978-0-333-74849-7. 
  5. ^ Murlis, Helen (1987-03). "Performance‐related pay in the public sector". Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Public Money. 6 (4): 29–33. doi:10.1080/09540968709387408. ISSN 0261-1252. 
  6. ^ Broadbent, Jane; Guthrie, James (1992-06). "Changes in the Public Sector: A Review of Recent "Alternative" Accounting Research". Accounting, Auditing & Accountability Journal. 5 (2). doi:10.1108/09513579210011835. ISSN 0951-3574. 
  7. ^ Binod Atreya (2016). "New Public Management: Its Criticisms and Prospects in the 21st Century" (dalam bahasa Inggris). doi:10.13140/RG.2.1.3022.6329. 
  8. ^ OECD (2000). Government of the future. ISBN 92-64-18448-1. OCLC 463976269. 
  9. ^ Farazmand, Ali (1999-11). "Globalization and Public Administration". Public Administration Review. 59 (6): 509. doi:10.2307/3110299. ISSN 0033-3352. 
  10. ^ Osborne, David, 1951- (1992). Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Gaebler, Ted. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co. ISBN 0-201-52394-9. OCLC 24320157.