Buka menu utama
Jangan gunakan templat {{kembangkan}}!
Gunakan {{subst:kembang}}.

Templat {{kembangkan}} hanya boleh digunakan untuk artikel-artikel yang dibuat sebelum tahun 2007.

Ketua DPRD Kabupaten/kota Adalah jabatan politis yang penetapan jabatannya di ajukan oleh ParPol pemenang Pemilu Legislatif, di putuskan oleh surat keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan di kukuh kan oleh Pengadilan Negeri dalam satu sidang paripurna istimewa. Jabatan Ketua di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari sisi hak dan tanggung jawab ibarat di majukan selangkah, di naik kan seranting di banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

Tugas Ketua DPRD Kabupaten KotaSunting

  • Memimpin rapat-rapat di DPRD.
  • Mewakili anggota dalam kegiatan resmi pemerintahan.
  • Mewakili anggota dalam persidangan pengadilan yang melibat kan DPRD
  • Menjadi anggota Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKORPIMDA) [[kabupaten / kota
  • Menandatangani MOU Kebijakan Umum Anggaran/Pagu Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten bersama Bupati


ReferensiSunting

Baca jugaSunting

  1. (Indonesia)dprd.riau.go.id[1]
  2. (Indonesia)usulan-asosiasi-dprd-kota-seluruh-indonesia-adeksi-dalam-revisi-uu-no-27-tahun[2]
  3. (Indonesia)naskah-undang-undang-nomor-17-tahun-2014-tentang-mpr-dpr-dpd-dan-dprd[3]
  4. (Indonesia)Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia