Kadipaten Sumenep: Perbedaan antara revisi

|year_leader2 =

|currency =

}}

 

Selain mata pencaharian penduduknya yang bergantung dari hasil pertanian yang kurang menguntungkan, mata pencaharian penduduknya sebagian besar juga bergelut dalam bidang kelautan, hal inilah yang kelak menciptakan pelau-pelaut tangguh dari bumi pulau garam. Selain itu Mata pencaharian penduduknya juga berupa hasil pertanian Garam, pertanian garam sendiri berkembang pada masa pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan. Hasil bumi tersebut berpusat di sekitar [[Selat Madura]] tepatnya di Desa Pinggirpapas, [[Kalianget, Sumenep|Kalianget]].

 

 

Wilayah Sumenep mulai dibawah pengaruh kerajaan Majapahit semenjak awal pendirian pembangunnya, dengan Rajanya [[Raden Wijaya]] yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawadhana. Selain itu [[Arya Wiraraja]] yang semula menjadi Adipati Sumenep dibawah kerajaan Singhasari diangakat sebagai adipati di wilayah timur Jawa Timur meliputi [[Blambangan]] dan [[Lumajang|Lamajhang]], sesuai janji Raden Wijaya ketika meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam membabat tanah Jawa. Sebagai ganti kedudukannya di Sumenep, ditunjuklah adik dari Arya Wiraraja yang bernama Arya Bangah sebagai Adipati II di wilayah Kadipaten Sumenep dengan gelarnya Arya Wiraraja II. Pada masa pemerintahannya, wilayah kadipaten Sumenep yang notabene sudah masuk dalam wilayah Kerajaan Majapahit diberi keistimewaan dari dibebaskannya Upeti sampai dengan pemerintahan Hayam Wuruk berkuasa atas Majapahit, Selanjutnya ketika Kerajaan Majapahit diperitah oleh Wikramawardhana, wilayah ini kembali diwajibkan menyetor upeti kepada kerajaan Majapahit. Pada masa pengaruh kerajaan Majapahit, wilayah Kadipaten Sumenep meliputi seluruh Pulau Madura den pulau-pulau yang ada di sekitarnya, seperti Pulau Sapudi, Kangean dan Masalembo.

 

 

Pengaruh [[Kesultanan Demak]] secara resmi di Kadipaten Sumenep berlangsung sejak pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan sampai masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa. Ketika dibawah pengaruh Kesultanan Demak, wilayah Sumenep diwajibkan membayar upeti kepada Ratu Japan sebagai wilayah yang melindunginya.

Pada masa-masa ini, kekuasaan wilayah Kadipaten Sumenep meliputi daerah [[Sumenep]] dan [[Pamekasan]] yang lebih dikenal dengan sebutan Madura Timur (''Madura Wetan'')

 

 

Pemerintahan Kadipaten Sumenep mulai dipengaruhi [[Kesultanan Mataram]] pada masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa, namun sebelum dikuasainya wilayah Kadipaten Sumenep oleh Mataram, seluruh wilayah [[Madura]] bergejolak melawan penyerangan yang dilakukan oleh Mataram ke wilayah Madura. Penyerangan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Lor II beserta Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I.

 

 

Pengaruh Kesultanan Mataram begitu terasa di Kadipaten Sumenep sampai saat pembubarannya. Pengaruh yang paling besar adalah pola pemerintahannya dan tata ruang kotanya yang mirip dengan kota-kota kerajaan di Jawa.

===Stuktur Pemerintahan===

 

 

 

Hubungan [[VOC]] dengan pemerintahan di Kadipaten Sumenep sebenarnya sudah berlangsung sebelum perjanjian Pangeran Puger pada tahun 1705. Namun karena pada masa itu situasi di lingkungan [[Kesultanan Mataram]] goyah, maka pada tahun 1705, VOC memaksakan suatu kehendak mengenai kekuasaan Politik di Madura Timur kepada Pangeran Puger sehingga terjadilah perjanjian antara kedua belah pihak,dan akhirnya wilayah [[Sumenep]] dan [[Pamekasan]] diberikan kepada VOC.

 

Pengaruh-pengaruh VOC yang lainnya juga berpengaruh terhadap perkembangan Arsitektur di Sumenep, Sebagian besar bangunan-bangunan pemerintahan dan rumah bangsawan Sumenep sedikit banyak dipegaruhi unsur kebudayaan Eropa.

 

 

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah [[Hindia Belanda]] mulai mengekang beberapa kebijakan Adipati, sampai pada tahun [[1883]], Pemerintah Kolonial mulai mengeluarkan peraturan yang yang menghapuskan pemerintahan pribumi, akibatnya, wilayah Sumenep yang semenjak tahun [[1269]] merupakan wilayah Kadipaten, harus dihapus sistem pemerintahannya dan memberikan tunjangan kepada para bangsawan agar tidak menimbulkan gejolak. Setelah dihapuskannya Ke-Adipatian di Sumenep, maka pada saat itulah wilayah ini mulai diperintah secara langsung oleh ''Nederland Indische Regening'' dengan mengangkat seorang Bupati.

 

{{clr}}

{|class="wikitable"