Syafruddin Prawiranegara: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Ibensis (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Ibensis (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 53:
|signature =
}}
'''[[Meester in de Rechten|Mr.]] Syafruddin Prawiranegara''' atau juga ditulis '''Sjafruddin Prawiranegara''' ({{lahirmati|[[Kabupaten Serang|Serang]], [[Banten]]|28|2|1911|[[Jakarta]]|15|2|1989}}) adalah seorang pejuang kemerdekaan, menteriMenteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Ketua (setingkat presiden) [[Pemerintah Darurat Republik Indonesia]] (PDRI). Ia menerima mandat dari presiden Sukarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribukota di [[Yogyakarta]] jatuh ke tangan [[Belanda]] akibat [[Agresi Militer Belanda II]] pada tanggal [[19 Desember]] [[1948]].<ref>{{cite news|author = Rasyid Ridho
<ref>{{cite news|author = Rasyid Ridho
|url = http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927
|title = Syafruddin Prawiranegara, Presiden 207 Hari yang Terlupakan
Baris 60 ⟶ 59:
|date = 25 Oktober 2014
|accessdate = 19 Agustus 2015
}}</ref><ref>{{cite news|author = Badriah
<ref>{{cite news|author = Badriah
|url = http://tempo.co.id/hg/nasional/2006/08/01/brk,20060801-80996,id.html
|title = Sederhana Hingga Akhir Hayat:Obituari Halimah Syafruddin Prawiranegara
Baris 67 ⟶ 65:
|date = 01 Agustus 2006
|accessdate = 19 Agustus 2015
}}</ref><ref name=radiobuku>{{cite news|author = Akbar Tri Kurniawan
}}</ref>
<ref>{{cite news|author = Akbar Tri Kurniawan
|url = http://radiobuku.com/2011/03/novel-tentang-sjafruddin-prawiranegara-diterbitkan/
|title = Novel Tentang Sjafruddin Prawiranegara Diterbitkan
Baris 74 ⟶ 71:
|date = 1 Maret 2011
|accessdate = 19 Agustus 2015
}}</ref> Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi kabinet tandingan [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia]] (PRRI) di [[Sumatera Tengah]] tahun 1958.
}}</ref>
 
== Masa muda dan pendidikan ==
Baris 88 ⟶ 85:
 
== Pemerintah Darurat RI ==
Syafruddin adalah orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI), ketika Presiden [[Soekarno]] dan Wakil Presiden [[Mohammad Hatta]] ditangkap pada Agresi Militer II, kemudian diasingkan oleh Belanda ke [[Pulau Bangka]], 1948. SyafruddinHatta menjadiyang Ketuatelah Pemerintahmenduga DaruratSoekarno RIdan padadirinya [[1948]]bakal ditahan Belanda segera memberi mandat Sjafruddin untuk melanjutkan pemerintahan, agar tak terjadi kekosongan kekuasaan.<ref name=radiobuku />
 
Syafruddin adalah orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI), ketika Presiden [[Soekarno]] dan Wakil Presiden [[Mohammad Hatta]] ditangkap pada Agresi Militer II, kemudian diasingkan oleh Belanda ke [[Pulau Bangka]], 1948. Syafruddin menjadi Ketua Pemerintah Darurat RI pada [[1948]].
 
Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.
Baris 102 ⟶ 98:
 
== Keterlibatan dalam PRRI ==
Pada awal tahun [[1958]], Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia [[PRRI]] berdirididirikan di Sumatera Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh [[komunis]] (terutama [[PKI]]) yang semakin menguat. Syafruddin diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda, di Jawa., Kabinetnamun PRRI berbasis di Sumatera Tengah. PRRI masih tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena ia diangkat secara konstitusional.
 
PadaPRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI.
 
== Politik ==