Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Perbedaan antara revisi

'''Direktorat Jenderal Pengawasan SumberdayaSumber Daya Kelautan dan Perikanan''' ('''Ditjen PSDKP''') adalah lembaga [[pemerintah]] yang berada di bawah pengelolaan [[Kementerian Kelautan dan Perikanan]] . Secara resmi dibentuk pada 23 [[November 2000]] sesuai Kepres Nomor 165 Tahun 2000<ref>{{cite web |url=http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5111/Sejarah-KKP/?category_id=63 | title=Sejarah KKP |date=23 Juli 2014}}</ref>, Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan [[TNI]] Angkatan Laut, Bakorkamla dan Polair.

*Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

*Direktorat PemantauPemantauan Sumber Daya KP Dandan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

(IASFIAFSF) dan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.

Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal "shingfishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain: ''Coordinated patrols'' (patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing