Revisi per 22 Januari 2015 12.11 sunting RaFaDa20631 (bicara \| kontrib) Pengurus 84.325 suntingan →‎Pengeluaran Dekret Presiden 1959 ← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Januari 2015 12.31 sunting balikkan RaFaDa20631 (bicara \| kontrib) Pengurus 84.325 suntingan →‎Pengeluaran Dekret Presiden 1959 Revisi selanjutnya →
Baris 25: Dengan ini menjatakan dengan chidmat: Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ~~yang~~jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja; Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai ~~masyarakat~~masjarakat jang adil makmur; Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh ~~keyakinan~~kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi; Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, Baris 45: Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 ~~Juli~~Djuli 1959<br> Atas nama Rakjat Indonesia<br> Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang<br>

Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959: Perbedaan antara revisi