Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:Logo_bea_cukai.png|thumb|Logo Bea Cukai]]

 

== Lembaga ==

 

== Kewenangan DJBC ==

=== Cukai ===

{{main|Cukai}}

kiranya perlu pula diketahui sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh DJBC dalam proses [[impor]]. Keempat jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen risiko berdasarkan profil importir, jenis [[komoditi]] barang, track record dan informasi-informasi yang ada dalam data base [[intelejen]] DJBC. Sistem penjaluran juga telah menggunakan sistem [[otomasi]] sehingga sangat kecil kemungkinan diintervensi oleh petugas DJBC dalam menentukan jalur-jalur tersebut pada barang tertentu. terdapat 4 (empat) penjaluran secara teknis. Pada tahun 2007 DJBC telah memperkenalkan Jalur MITA, yaitu sebuah jalur fasilitas yang khusus berada pada kantor Pelayanan Utama (KPU).

 

# Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomasi) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan maka importir jenis ini akan dikenakan sistem [[Post Clearance Audit]] (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.

# Jalur hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan [[track record]] yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena [[random sampling]] oleh sistem, adanya nota hasil intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah [[instansi]] yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah [[Indonesia]]. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghidari [[birokrasi]] panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

 

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 disebutkan susunan organisasi tingkat pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

 

 

Untuk unit vertikal, berdasar Peraturan Menteri Keuangan nomor [http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/168~PMK.01~2012Per.htm 168/PMK.01/2012] disebutkan susunanan unit vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

 

 

== Direktur Jenderal Bea dan Cukai ==

 

== Pranala luar ==

* {{id}} [http://www.kanwilbckepri.com Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau]

* {{id}} [http://www.bckalbagtim.net Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur]