Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
JayaGood (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Lukman Tomayahu (bicara | kontrib)
kotak info / tugas dan fungsi
Baris 1:
{{InfoboxKotak info kementerian Indonesia
| nama = Kementerian Sekretariat Negara </br> Republik Indonesia
| gambar = [[Image:Logo Setneg RI.svg|125px]]
| menterididirikan = [[6 =Maret]] [[Pratikno1962]]
| dasar_hukum = Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 </br> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010
| wakil =
| pegawai = <!--diisi jumlah pegawai pada tahun berjalan beserta referensinya -->
| sekretariat_jenderal =
| anggaran = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya -->
| koordinasi =
| badanmenteri = [[Daftar =Menteri Sekretaris Negara Indonesia|Menteri]]
| pusat nama_menteri = [[Pratikno]]
| wakil = <!--diisi "Wakil Menteri" beserta link daftar wakil menteri-->
| nama_wakil = <!--nama menteri wakil yang sedang menjabat-->
| sekretaris = <!--diisi "Sekretaris Kementerian" atau "Sekretaris Jenderal" (disesuaikan dgn nomenklatur)-->
| nama_sekretaris = <!--nama "Sekretaris Kementerian" atau "Sekretaris Jenderal" (disesuaikan dgn nomenklatur)-->
| dirjen_deputi = <!--diisi "Direktur Jenderal" atau "Deputi"-->
| dirjen_deputi1 = <!--diisi nama "Direktur Jenderal" atau "Deputi"-->
| nama_dirjen_deputi1 = <!--diisi nama pejabat "Direktur Jenderal" atau "Deputi"-->
| dirjen_deputi2 =
| nama_dirjen_deputi2 =
| dirjen_deputi3 =
| nama_dirjen_deputi3 =
| dirjen_deputi4 =
| nama_dirjen_deputi4 =
| dirjen_deputi5 =
| nama_dirjen_deputi5 =
| dirjen_deputi6 =
| nama_dirjen_deputi6 =
| dirjen_deputi7 =
| nama_dirjen_deputi7 =
| dirjen_deputi8 =
| nama_dirjen_deputi8 =
| dirjen_deputi9 =
| nama_dirjen_deputi9 =
| dirjen_deputi10 =
| nama_dirjen_deputi10 =
| inspektur = <!--diisi "Inspektur" atau "Inspektur Jenderal" (disesuaikan dgn nomenklatur)-->
| nama_inspektur = <!--diisi nama pejabat "Inspektur" atau "Inspektur Jenderal"-->
| staf_ahli1 = <!--diisi nama jabatan staf ahli-->
| nama_staf_ahli1 = <!--diisi nama pejabat staf ahli-->
| wakil staf_ahli2 =
| nama_staf_ahli2 =
| koordinasistaf_ahli3 =
| nama_staf_ahli3 =
| staf_ahli4 =
| nama_staf_ahli4 =
| staf_ahli5 =
| nama_staf_ahli5 =
| badan_pusat1 = <!--diisi nama badan atau pusat-->
| kepala_badan_pusat1 = <!--diisi nama kepala badan atau pusat-->
| badan_pusat2 =
| kepala_badan_pusat2 =
| badan_pusat3 =
| kepala_badan_pusat3 =
| badan_pusat4 =
| kepala_badan_pusat4 =
| badan_pusat5 =
| kepala_badan_pusat5 =
| koordinasi = <!--diisi kementerian yang dikoordinasikan (khusus kementerian koordinator)-->
| alamat = Jl. Veteran No. 17 - 18 [[Jakarta Pusat]] 10110
| situs web = http://www.setneg.go.id
| catatan =
}}
 
'''Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia''' (dahulu '''Sekretariat Negara Republik Indonesia''', disingkat '''Setneg RI''') adalah [[kementerian Indonesia|kementerian]] [[Indonesia]] yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia|presiden]] dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.
 
Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh [[Menteri Sekretaris Negara Indonesia|Menteri Sekretaris Negara]] (Mensesneg) yang sejak [[27 Oktober]] [[2014]] dijabat oleh [[Pratikno]].
 
== Tugas dan Fungsi ==
===Tugas===
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:
#Kementerian PemberianSekretariat Negara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada [[Presiden Indonesia|presiden]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|wakil presiden]] dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara
Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.
# Penyiapan naskah-naskah presiden dan wakil presiden
 
# Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden
===Fungsi===
# Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas [[TNI-AD|Angkatan Darat]], [[TNI-AL|Angkatan Laut]], dan [[TNI-AU|Angkatan Udara]]
Dalam melaksanakan tugasnyatugas, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:
# Penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat [[Pegawai Negeri Sipil]] di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara
# pemberian dukungan data, informasi, dan analisis dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
# Pemberianpemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian [[Rancangan Undang-Undang, (Indonesia)|rancangan undang-undang]],Rancangan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]], dan [[Rancangan Peraturan Pemerintah]], serta pemberian pertimbangan kepada [[Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|Sekretaris Kabinet]] dalam penyusunan rancanganRancangan [[Peraturan Presiden]], penyiapan pendapat hukum, serta penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabililitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.
# Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan presiden dan wakil presiden
# pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden.
# Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
# penyiapan naskah-naskah bagi Presiden dan Wakil Presiden.
# pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.
# pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden.
# pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga daerah,lembaga non struktural, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
# penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kerja sama teknik antara pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri.
# penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
# pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
# penyelenggaraan pelayanan dan dukungan perencanaan, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kehumasan, teknologi informasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara, penyediaan prasarana dan sarana, serta administrasi umum lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
# Pelaksanaanpelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.
 
== Organisasi ==
Kementerian Sekretariat Negara terdiri dari<ref>[http://www.ekonbpkp.go.id/mediauu/documentsfiledownload/20115/034/17/p/e/perpres_80_-_20101870.pdfbpkp Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010]</ref>:
# [[Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Indonesia|Sekretariat Presiden]]
# [[Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Indonesia|Sekretariat Wakil Presiden]]
Baris 36 ⟶ 96:
# Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
# Deputi Bidang Perundang-undangan
# Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan
# Staf Ahli Bidang Hukum, dan Hak Asasi Manusia
# Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
# Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika
# Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah
 
== Menteri Sekretaris Negara ==