Ratu Hemas: Perbedaan antara revisi

| president = [[Soeharto]]</br />[[B.J. Habibie]]</br />[[Abdurrahman Wahid]]</br />[[Megawati Soekarnoputri]]</br />[[Susilo Bambang Yudhoyono]]

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Inhuldiging van Sultan Hamengku Buwana X in de kraton met naast hem de Gusti Kanjeng Ratu Hemas TMnr 20018311.jpg|thumb|275px|left|Penobatan Sultan Hamengkubuwana X]] Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dilahirkan dengan nama Tatiek Dradjad Supriastuti adalah anak ketiga (perempuan tunggal) dari tujuh bersaudara.<ref name="viva"/> Ia tinggal dan dibesarkan di [[Kebayoran Lama]], [[Jakarta Selatan]]. Ayah, Soepono Digdosastropranoto, seorang ABRI yang berasal dari [[Yogyakarta]], dan ibu, Susamtilah Soepono, seorang ibu rumah tangga, yang berasal dari [[Wates]], [[Kulonprogo]]. <ref name="viva"/> Hingga SMA Tatiek di Jakarta, dan sempat kuliah di Fakultas Arsitektur, Trisakti, Jakarta namun tidak diselesaikan karena menikah pada tahun 1968. <ref name="viva"/> <ref name="Tribun">[http://jogja.tribunnews.com/2012/07/16/momen-langka-sultan-dan-ratu-mesra-di-depan-publik Yogya Tribun News: Momen Langka, Sultan dan Ratu Mesra di Depan Publik]</ref> Tatiek kemudian pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1972 mengikuti suaminya.<ref name="viva"/>

Sejak kecil setiap tahun keluarganya di Jakarta berlibur ke rumah kakeknya, bekas abdi dalem Kraton di Yogyakarta, di Soronatan.<ref name="viva"/> Pada tahun 1970-an di Yogyakarta, Tatiek (GKR Hemas) bertemu Herjuno Darpito, putera tertua Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu berkuasa, yang kemudian dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono X di gang.<ref name="viva"/> Pada umur 19 tahun Tatiek menikah dengan Herjuno Darpito (6 tahun lebih tua) dan meninggalkan kuliahnya. <ref name="viva"/> Namanya diganti untuk pertama kalinya menjadi Mangkubumi, dan berganti tiga kali hingga yang terakhir Gusti Kanjeng Ratu Hemas saat Herjuno Darpito naik takhta menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono X.<ref name="viva"/> Pernikahannya dikaruniai lima puteri; [[GKR Pembayun]], GKR Candrakirana, [[GKR Maduretno]], [[GKR Hayu]], dan [[Nurastuti Wijareni|GKR Bendara]].<ref name="Tribun"/>

{{Templat: Keluarga Kerajaan Yogyakarta}}

==Kegiatan sosial, kiprah dan karirkarier politik==

* Pada awal kegiatannya di Kraton Yogyakarta aktivitas sosial GKR Hemas berkisar di [[Yayasan Sayap Ibu]] dan pemberantasan buta aksara di Yogyakarta sebagai pengajar.<ref name="viva"/> Sebelumnya, GKR Hemas juga pernah menjadi anggota [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] masa jabatan 1997-1999 dari Fraksi Utusan Golongan, dan pernah pula menjadi Pemimpin Redaksi Majalah [[Kartini (majalah)|Kartini]]. <ref name="Tribun"/>

* Pada tahun 2009 GKR Hemas terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI independen (tanpa partai politik) untuk masa jabatan 2009-2014 dengan perolehan 941.153 suara, yang di klaim sebagai delapan puluh persen dari masyarakat Yogya. <ref name="dpd"/> <ref name="viva2">[http://us.fokus.news.viva.co.id/news/read/193015-hemas--saya-tidak-berpolitik Vivanews Fokus: Ratu Hemas: Saya Masuk DPD Tanpa Parpol]</ref>

* Pada November 2012 GKR Hemas bersama dengan [[Laode Ida]], [[I Wayan Sudirta]], dan [[John Pieris]] mewakili Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggugat uji materiil [[Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009]] dan [[Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011]] ke [[Mahkamah Konstitusi]] terkait dengan pasal 22 D UUD 45 mengenai hak hak yang sama antara lembaga DPD dan DPR, dan melemahkan hubungan antara pusat dan daerah. <ref name="SP"/> Selama ini pada proses pembuatan hukum DPD mendapat kekuasaan untuk memberi masukan, namun tidak mendapat peran untuk meloloskan hukum tersebut. <ref name="Jakpos">{{en}} [http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/07/dpd-seeks-more-authority-lawmaking.html DPD seeks more authority in lawmaking]</ref> DPD ingin badan legislasi giat mendukung keinginan rakyat di daerah, dan mendapat peran untuk kuasa ini.<ref name="Jakpos"/> Wayan menambahkan bahwa berdasar konstitusi DPD juga berhak mengajukan RUU dan telah mengajukan 35 usulan RUU dari DPD RI, namun tidak pernah dibahas DPR.<ref name="SP"/> Pendapat sebaiknya DPD RI diperkuat atau dibubarkan saja.<ref name="SP"/> Lima gugatan uji materiil diantaranya adalah 1) kesetaraan peran DPD dalam meloloskan Undang Undang; 2) usulan RUU dari DPD diperlakukan setara dengan usulan pemerintah; 3) Pelibatan DPD dalam semua tingkatan pembahasan; 4) pembahasan RUU hanya oleh tiga lembaga; 5) DPD ikut memberikan persetujuan pembuatan UU.