'''Kerja paksa''' adalah melakukan [[pekerjaan]] di bawah ancaman sanksi atau [[hukuman]] dimana [[pekerja]] tidak memiliki kebebesankebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan suka rela.<ref name="Suwarto">Suwarto.2010.Hubungan industrial dalam praktek. Publisher:Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.237</ref> <ref name="Shirley">David Shirley.2012.Panduan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Jakarta: Better Work Indonesia.</ref>
Contoh [[sanksi]] [[hukuman]] dapat mencakup ancaman [[kekerasan]], ataupunatau pembayaran upah ditunda.<ref name="Shirley"></ref> Penyitaan atau penahan [[dokumen]] [[pribadi]] [[pekerja]] seperti [[akte kelahiran]], [[ijazah]] [[sekolah]] atau [[kartu tanda penduduk]] juga dapat dikategorikan ancaman kerja paksa karena pekerja mungkin tidak bebas untuk meninggalkan pekerjaan mereka ataupunatau untuk mencari pekerjaan ditempatdi tempat lain.<ref name="Shirley"></ref> Dalam [[Undang-Undang Dasar]] [[Republik Indonesia]] telah diatur tentang kebebesankebebasan [[individu]] untuk memilih pekerjaannya sehingga dengan adanya pengesahan UndangUndang[[Undang-Undang]] tersebut tidak ada yang boleh melanggarnya.<ref name="Shirley"></ref> [[Indonesia]] telah mengesahkan dua [[konvensi]] [[ILO]] mengenai larangan kerja paksa yaitu [[konvensi]] kerja paksa No. 29 tahun 1930 (K29), dan [[konvensi]] penghapusan kerja paksa No. 15 tahun 1957 (K150).<ref name="Shirley"></ref> Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka dengan ancaman [[hukuman]] dapat menjadi tanda dari kerja paksa.<ref name="Shirley"></ref> Meskipun paksaan untuk bekerja dilakukan [[waktu]] saat [[kerja]] biasa atau [[kerja]] lembur.<ref name="Shirley"></ref>
