Abdullah II dari Yordania: Perbedaan antara revisi

Karena sejak pendiriannya Yordania ditopang dari subsidi negara imperialis, kebijakan ekonomi penguasa Yordania tidak lebih selain mengikuti arahan para donatur yang memberikan utang. Jeratan utang ini pulalah yang menyebabkan ambruknya ekonomi Yordania. Atas nama reformasi ekonomi dan perbaikan kualitas hidup, Raja Abdullah II bekerja sama dengan [[Dana Moneter Internasional|IMF]]. Rezimnya juga melakukan liberalisasi perdagangan dengan menjadi anggota [[Organisasi Perdagangan Dunia|WTO]] (2000) serta melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan AS. '''Akibatnya yang menderita ialah rakyat. Utang luar negeri sebagian besar bocor dan masuk ke kantong penguasa. Dan investasi maupun cadangan berada dalam kontrol raja dan kroninya yang terdiri dari para tokoh maupun pejabat. Mereka melakukan utang luar negeri sesuai arahan IMF. Mereka melaksanakan apapun yang dituntut baik dalam masalah dana, budaya maupun sosial. Mereka mendanaianya dengan dana publik dari suap, spekulasi, maupun komisi. Selanjutnya, untuk menyempurnakan aktivitasnya, mereka menyempurnakan UU ekonomi, seperti tentang inestasi, privatisasi, otonomi wilayah Aqobah, pajak umum penjualan, dsb. Ini dilakukan di bawah jargon ‘perbaikan ekonomi’. Ini membuat adanya penjualan tanah dan perusahaan terhadap nonmuslim termasuk Yahudi. Ini mengakibatkan kefakiran, kelaparan, PHK massal, merajalelanya penyakit dan kehinaan. Saat utang itu telah jatuh tempo, untuk menutupi dan membayar bunganya, dengan bantuan pemerintah IMF menaikkan pajak maupun pungutan, meningkatkan harga, mengurangi dana publik dengan memensiundinikan pegawai negeri. Raja Abdullah juga mendukung perang melawan terorismenya AS dengan latih perang bersama antara tentara AS dengan Yordania. Ini kebohongan, karena AS mempersiapkan serangan serangan ke Irak dan penguasa Yordania memfasilitasi AS untuk itu. Sebagai imbalannya, hadiahnya ialah utang.

Dalam Pemilu pertama di bawah pemerintahan Raja Abdullah II pada Juni 2003, dua pertiga kursi dimenangkan loyalis raja, yang kekritisan dan kekonsekuenannya untuk mengurusi urusan rakyat dipertanyakan.'''