Adat Minangkabau: Perbedaan antara revisi

Di bawah ini adalah ikhtisar Adat Minang, sering disebut ''Undang nan Empat'', sebagaimana dipahami dan hidup dalam masyarkat Minangkabau.

 

 

Adat Minangkabau sebagai peraturan dapat diringkas dalam sistematika yang disebut ''Undang nan Emapat'' yaitu:

 

 

 

Bunyi undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Dalam perkembangannya, di daerah [[Rantau]], meskipun terdapat juga suku-suku dan Penghulu, tiap-tiap Rantau dipimpin oleh seorang Raja yang biasanya berasal dari daerah Luhak juga, atau mendapat mandat dari Raja Pagaruyung.

 

Nagari bakaampek suku

Dalam suku babuah paruik

Selain prasarana ekonomi seperti sawah dan ladang, jalan dan jembatan, serta sarana kebersihan, [[Nagari]] juga harus mampu mendirikan sebuah [[Masjid]] unutuk tempat ibadah dan sebuah [[Balairung]] tempat para [[Penghulu]] bersidang.

 

 

Barek samo dipikue, ringan samo dijinjing

Termasuk dalam undang-undang dalam Nagari adalah adat-istiadat yang menyangkut hiburan dan rekreasi, seperti [[Randai]], pertandingan layang-layang dan [[buru babi]].

 

 

Undang-undang nan Duapuluh adalah duapuluh fasal yang dipakai oleh para [[Penghulu]] dalam mengadali dan memutus perkara [[kejahatan]] yang terjadi dalam Nagari. Delapan fasal yang pertama merinci nama-nama [[tindak kejahatan]], sedang duabelas fasal berikutnya berisi nama-nama tuduhan dan dugaan tindak kejahatan.

Kejahatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan hanya dapat dihukum jika terbukti secara meyakinkan.

 

 

* St. Mahmud BA, A. Manan Rajo Pangulu, ''Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah'', Pustaka Indonesia Medan Cetakan ke IV 1987

* Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, ''Seluk Beluk Adat Minangkabau'', N.V. Nusantara Bukittinggi -- Djakarta

 

* [[Kato nan Empat]]

* [[Cupak nan Duo]]