Wirjono Prodjodikoro: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 4:
Pada masa kepemimpinan Wirjono lahir UU No 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini semakin menegaskan posisi subordinasi MA dengan pemerintah. Pasal 19 UU itu merumuskan, Demi kepentingan [[revolusi]], kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan.
Meski berada di bawah tekanan [[eksekutif]] dan [[legislatif]], Ketua MA pada masa [[Orde Lama]] dikenal sebagai orang yang terbebas dari [[korupsi]]. Hal ini berlangsung sampai 1970-an<ref>Sebastiaan Pompe, The Indonesian Supreme Court : A Study of Institusional Collapse</ref>.
==Rujukan==
| |||