Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Perbedaan antara revisi

Dahulu sebelum Perubahan (Amandemen) [[UUD 1945]], Ketetapan MPR merupakan [[Peraturan Perundangan di Indonesia|Peraturan Perundangan]] yang secara hierarkhi berada di bawah UUD 1945 dan di atas [[Undang-Undang]]. Namun saat ini Ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. <Ref name=tapmpr http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMDoiZD1hcisxJmY9aGlyYXJraV91dTEwLTIwMDQuaHRtIjs= <{{br />}} TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 adalah: <{{br />}}

1. UUD-RI;<{{br />}}

2. Ketetapan (TAP) MPR;<{{br />}}

3. Undang-Undang (UU);<{{br />}}

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);<{{br />}}

5. Peraturan Pemerintah (PP);<{{br />}}

6. Keputusan Presiden (Keppres); dan<{{br />}}

7. Peraturan Daerah (Perda).<{{br />}}

<ref>TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003<{{br />}}

PASAL 1<{{br />}}

TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan) <{{br />}}

PASAL 2<{{br />}}

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan) <{{br />}}

PASAL 3<{{br />}}

Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan) <{{br />}}

PASAL 4<{{br />}}

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya<{{br />}}

undang-undang (11 Ketetapan) <{{br />}}

PASAL 5<{{br />}}

TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan<{{br />}}

Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan) <{{br />}}

PASAL 6<{{br />}}

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih<{{br />}}

lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai<{{br />}}

dilaksanakan (104 Ketetapan) <{{br />}}</ref>