Revisi per 7 Maret 2022 06.56 sunting 111.94.8.164 (bicara) . Tag: Pengembalian manual VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 7 Maret 2022 08.17 sunting balikkan 111.94.8.164 (bicara) . Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 71: Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari ~~pemerintah~~negara dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.<ref>{{en}}[http://www.worldcoalition.org/modules/smartsection/item.php?itemid=325&sel_lang=english Indonesian activists face upward death penalty trend]{{Pranala mati\|date=Juni 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> == Lihat pula ==

Hukuman mati: Perbedaan antara revisi