Organisasi masa ini awalnya bergerak di bidang pendidikan agama yang dipengaruhi oleh paham islam reformis sebagai jawaban dari penyebaran organisasi Muhammadiyah yang disokong oleh para Uleebalang. Saat pendudukan jepang, beliau bekerjasama dengan jepang melalui partisipasinya dalam Maibkatra.Beliau adalah republiken sejati, menolak kemerdekaan yang ditawarkan Van Mook saat berkunjung ke Aceh dengan tetap memilih berada di pangkuan Indonesia.
Konsistensinya terhadap penegakan syariat islam dimulai dari sejak dakwah dipada masa muda, sampai di awal masa revolusi. Dalam suatu kesempatan bersama Teuku Nyak Arief, beliau memberi pandangan bahwa Indonesia sepatutnya berasaskan Islam. Namun Teuku Nyak Arief menolak seraya menjelaskan keragaman yang ada di wilayah cikal bakal Indonesia nantinya. Keteguhan itu tidak surut sampai ketika Presiden Soekarno bertemu dengan Teungku Daud Beureueh dalam muhibahnya Juni 1948. Beliau berpesan agar selepas perang kemerdekaan Aceh diberi kebebasan menjalankan syariat Islam, dan Soekarno mengiyakannya Namun pada tahun 1953 Soekarno melanggar perjanjian itu dan mengatakan "Indonesia adalah negara nasional yang berideologi Pancasila,dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu." .<ref>{{Cite web|url=https://historia.id/politik/articles/air-mata-bung-karno-meleleh-di-aceh-vqrx1|title=Air Mata Bung Karno Meleleh di Aceh|last=Jo|first=Hendi|date=|website=Historia.id|access-date=}}</ref>
=== Setelah kemerdekaan ===
Di Masa revolusi Teungku Muhammad Daud Beureueh muncul sebagai tokoh utama yang mendirikan Masyumi di Aceh pada tahun 1946. Memulai kariernya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama pada akhir 1945, dia diangkat oleh Pemerintah Pusat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor. Jabatan Gubernur Militer ini dipegangnya sampai akhir 1949; ketika jabatan ini dihapus kemudian dia menjadi Gubenur Aceh. Beliau dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pada awal 1950 seiring dengan penciutan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Utara.
Frustasi akan perkembangan politik setelah kemerdekaan, dia memimpin pemberontakan [[Negara Islam Indonesia|Darul Islam]] di Aceh pada 1953-1962. Atas usaha mediasi dan persuasi dari Gubernur [[Ali Hasyimi|Ali Hasjimi]] (yang merupakan anak didik beliau dipada masa revolusi), [[Komando Daerah Militer Iskandar Muda|Pangdam Iskandar Muda]] Kol. Muhammad Jasin serta tokoh lainnya, beliau turun gunung mengakhiri pemberontakan selama 9 tahun dengan peristiwa yang dikenal dengan [[Ikrar Lamteh]]. Beliau selanjutnya menyatakan memundurkan diri dari panggung politik, untuk terjun dalam masyarakat sahaja. Namun pengaruh politik beliau kekal hingga wafatnya tahun 1987, sampai-sampai rezim orde baru pernah mengungsikan beliau ke Jakarta karena takut beliau dipengaruhi oleh pemberontakan yang kelak bertransformasi menjadi [[Gerakan Aceh Merdeka]].<ref>{{Cite book|title=Revolusi di Serambi Mekkah|last=Sjamsudin|first=Nazaruddin|publisher=Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)|year=1999|isbn=9794561878|location=Jakarta|pages=300-301|url-status=live}}</ref>
