Sabam Sirait: Perbedaan antara revisi

181 bita ditambahkan ,  7 bulan yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Tidak ada ringkasan suntingan
=== Partai Kristen Indonesia ===
[[File:Sabam Sirait, Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1971, p982.jpg|thumb|Sabam Sirait, {{circa|1971}}]]
Setelah menjadi ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Jakarta, ia diajak oleh ayahnya untuk bergabung dengan [[Partai Kristen Indonesia|Partai Kristen Indonesia (Parkindo)]]. Dia dengan cepat naik jabatan, dan pada tahun 1961 dia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Parkindo, dan tujuh tahun kemudian dia menjadi Sekretaris Jenderal Partai.<ref name=":0" />
 
Pada tahun 1965, sehari setelah [[Gerakan 30 September|upaya kudeta September 1965]], ia diundang untuk membahas penumpasan [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) oleh Panglima [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] sebagai wakil dari Parkindo. Dalam diskusi itu, ia berpendapat bahwa PKI harus dibubarkan, tetapi tidak dengan menyerahkan sepenuhnya prosesnya kepada [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat|Angkatan Darat]]. Dia berpendapat bahwa semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi situasi tersebut. Argumentasi tersebut ditolak oleh semua perwakilan dalam diskusi, dan keputusan akhir adalah mempercayakan penumpasan PKI sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata.<ref name=tempo>{{cite web|last=Tanjung|first=Leanika|url=https://majalah.tempo.co/read/76606/sabam-sirait-saya-sering-ditertawakan-tapi-terbukti-saya-benar|title=Sabam Sirait: "Saya Sering Ditertawakan, tapi Terbukti Saya Benar"|date=14 January 2002|website=tempo.co|publisher=Tempo|access-date=13 May 2019}}</ref>
 
Setelah Soeharto menjadi presiden Indonesia pada tahun 1967, ia mengeluarkan perintah untuk menyederhanakan partai politik berdasarkan ideologi. Awalnya, Parkindo dan [[Partai Katolik (Indonesia)|Partai Katolik]] digabung menjadi kelompok agama dan membentuk [[Partai Persatuan Pembangunan]]. Setelah mengamati dominasi Islam di Partai Persatuan Pembangunan, Sabam dan tokoh politik lain dari kedua partai menolak penggabungan dan mengusulkan untuk melebur menjadi kelompok baru, tetapi gagasan ini tidak mendapatkan penerimaan luas oleh tokoh politik lainnya. Akhirnya, kedua belah pihak dilebur ke dalam kelompok nasionalis.<ref>{{harvnb|Sirait|2006|p=124}}</ref>
Akibatnya, pada tanggal 7 Maret 1970, Sabam bersama perwakilan dari berbagai partai mengadakan pertemuan untuk membahas pengelompokan partai. Pada pertemuan kedua pada tanggal 9 Maret 1970 diadakan pertemuan kedua untuk memulai penyusunan pernyataan bersama tentang kelompok. Pernyataan bersama itu selesai dan dilaporkan kepada presiden pada 12 Maret 1970, yang menyatakan kesediaan partai-partai politik dalam kelompok nasionalis untuk bekerja sama untuk pembangunan Indonesia.<ref>{{harvnb|Sirait|2006|p=126}}</ref>
 
Selama kampanye [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|pemilihan umum 1971]], Sabam ditangkap dua kali. Pertama, dia ditangkap polisi setelah dilaporkan palsu karena mengeluarkan pernyataan bahwa "[[Tentara Nasional Indonesia|Tentara Indonesia]] adalah kelompok [[Fasisme|fasis]]". Kedua, ditangkap usai menggelar aksi unjuk rasa bersama sekelompok aktivis mahasiswa di Jakarta menentang pembangunan proyek [[Taman Mini Indonesia Indah]] (TMII) yang dinilai terlalu mahal oleh para demonstran.<ref name=tempo/>
 
=== Partai Demokrasi Indonesia ===
Selama menjabat sebagai anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dan [[Dewan Pertimbangan Agung]], Sabam dikenal karena advokasi melawan monopoli di Indonesia. Ia kerap mengungkit masalah itu pada masa jabatan pertamanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan menyusun undang-undang anti monopoli. Dia sering ditertawakan oleh rekan-rekannya ketika membicarakan masalah ini.<ref name=tempo/>
 
Sabam kembali mengangkat masalah itu saat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Pada tahun 1987, ia berdebat tentang hal itu selama enam jam dengan Menteri Kehakiman, [[Ismail Saleh]], dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, [[Baharuddin Lopa]]. Akhirnya, mereka semua sepakat bahwa diperlukan undang-undang anti monopoli, dan surat dikirim ke presiden tentang undang-undang anti monopoli. Undang-undang tersebut disahkan sebelas tahun kemudian, selama [[Krisis finansial Asia 1997|krisis keuangan Indonesia]]. Dia berpendapat, jika undang-undang itu disahkan pada 1987, Indonesia akan bisa terhindar dari [[Krisis finansial Asia 1997|krisis keuangan]].<ref name=tempo/>
 
==== Pemilihan umum Indonesia ====
Pada tahun 1992, dalam sidang yang diketuai oleh [[Ketua Dewan Perwakilan Rakyat]] [[Wahono]], Sabam menginterupsi sidang dan pergi ke meja Wahono untuk meminta amandemen Ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu tentang pemilihan umum, yang ia anggap tidak demokratis.<ref>{{cite web|last=Munir|first=Misbahol|url=https://news.okezone.com/read/2015/03/23/337/1122874/sabam-dianugerahi-gelar-bapak-demokrasi-bangsa|title=Sabam Dianugerahi Gelar Bapak Demokrasi Bangsa|date=23 March 2015|website=Okezone|access-date=13 May 2019}}</ref> Setelah sesi itu, dia didakwa dengan [[subversi]] dan anti-pembangunan.<ref name=tempo/>
 
=== Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ===