Pemindahan penduduk: Perbedaan antara revisi

Menurut ilmuwan politik [[Norman Finkelstein]], Pemindahan penduduk dianggap sebagai solusi yang dapat diterima untuk masalah [[konflik etnis]] sampai sekitar Perang Dunia II dan bahkan untuk beberapa waktu setelahnya. Pemindahan dianggap sebagai cara yang keras tetapi "sering diperlukan" untuk mengakhiri konflik etnis atau [[perang saudara]]. Pemindahan penduduk justru meningkatkan kelayakan penciptaan jaringan kereta api pada pertengahan abad ke-19. [[George Orwell]], dalam esainya tahun 1946 "''Politics and the English Language''" (ditulis selama evakuasi dan pengusiran Perang Dunia II di Eropa), mengemukakan :<blockquote>"Di zaman kita, pidato dan tulisan politik sebagian besar merupakan pembelaan terhadap suatu hal yang tidak dapat dipertahankan. Hal-hal tentang ... memang dapat dipertahankan, tetapi hanya dengan argumen yang terlalu brutal untuk dihadapi kebanyakan orang dan yang tidak sesuai dengan tujuan yang dianut partai politik. Bahasa politik sebagian besar terdiri dari [[eufemisme]], pertanyaan-pertanyaan dan ketidakjelasan belaka.... Jutaan petani dirampok dari pertanian mereka dan dikirim dalam perjalanan panjang yang berat tanpa membawa persediaan cukup dari yang bisa mereka bawa: apakah ini disebut transfer populasi atau pekerja kasar di perbatasan."</blockquote>Pandangan [[hukum internasional]] tentang pemindahan penduduk mengalami evolusi yang cukup besar selama abad ke-20. Sebelum Perang Dunia II, sebagian besar pemindahan penduduk merupakan hasil dari [[perjanjian bilateral]] dan mendapat dukungan dari badan-badan internasional seperti [[Liga Bangsa-Bangsa]]. Pengusiran Jerman setelah Perang Dunia II dari Eropa Tengah dan Timur sebagai sanksi oleh [[Sekutu]] dalam Pasal 13 dari [[Perjanjian Potsdam]], tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa baik delegasi Inggris ataupun Amerika di Potsdam sangat keberatan dengan ukuran pemindahan penduduk yang telah terjadi dan dipercepat pada musim panas 1945. Perancang utama ketentuan tersebut, Geoffrey Harrison, menjelaskan bahwa pasal tersebut dimaksudkan bukan untuk menyetujui pengusiran tetapi untuk menemukan cara untuk mentransfer kompetensi ke Dewan Kontrol di Berlin untuk mengatur aliran. Gelombang mulai berubah ketika Piagam [[Pengadilan Nuremberg]] dari para pemimpin [[Nazi-Jerman|Nazi Jerman]] menyatakan deportasi paksa penduduk sipil sebagai [[kejahatan perang]] dan [[kejahatan terhadap kemanusiaan]]. Pendapat itu secara progresif diadopsi dan diperluas sepanjang sisa abad ini. Yang mendasari perubahan tersebut adalah kecenderungan untuk memberikan hak kepada individu, sehingga membatasi hak negara untuk membuat perjanjian yang merugikan mereka.▼

Saat ini nyaris tidak ada perdebatan umum tentang status hukum pemindahan penduduk secara paksa : "Di mana pemindahan penduduk dulunya diterima sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik etnis, hari ini, pemindahan penduduk secara paksa dianggap sebagai pelanggaran [[hukum internasional]]." Tidak ada perbedaan hukum yang dibuat untuk alasan pemindahan satu arah maupun petukaran dua arah karena setiap individu berhak atas kemerdekaan diri dari belenggu orang lain.▼

"Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh [[Statuta Roma]] dalam [[Mahkamah Pidana Internasional]] (Pasal 7). Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia telah mendakwa dan menghukum sejumlah politisi dan komandan militer atas dakwaan deportasi paksa di wilayah itu.▼