Politik Etis: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Sudah bereferensi Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 1:
[[Berkas:Conrad Theodor van Deventer.jpg|jmpl|200px|C.Th. van Deventer, merupakan salah seorang penganjur Politik Etis.]]
'''Politik Etis''' atau '''Politik Balas Budi''' ({{lang-nl|Ethische Politiek}}) adalah kebijakan resmi pemerintah kolonial [[Hindia Belanda]] (sekarang [[Indonesia]]) selama empat dekade dari 1901 sampai [[Pendudukan Jepang di Indonesia|pendudukan Jepang]] tahun 1942. Pada tahun 1901, [[Ratu Belanda]] [[Wilhelmina]] mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab etis untuk kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah ''wingewest'' (wilayah yang menghasilkan keuntungan). Ini juga menandai dimulainya kebijakan [[pembangunan]] modern; sedangkan [[Kolonialisme|kekuatan kolonial]] lainnya berbicara tentang misi peradaban, yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah.
Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Namun, kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, ekspektasi yang membengkak dan kurangnya penerimaan dalam pembentukan kolonial Belanda, dan sebagian besar lenyap oleh permulaan [[Depresi Besar]] pada tahun 1930.<ref name="CribbP225">Cribb, Robert (1993). "Development Policy in the Early 20th Century", in Jan-Paul Dirkse, Frans Hüsken and Mario Rutten, eds, ''Development and Social Welfare: Indonesia’s Experiences under the New Order'' (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde), pp. 225-245.</ref><ref>{{cite book | last =Ricklefs | first =M.C. | title =A History of Modern Indonesia Since c.1300 | publisher =Macmillan | date =1991 | location =London | isbn = 0-333-57690-X | page =151 }}</ref>
| |||