Wikipedia

Badan Otorita Pariwisata Danau Toba: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
kTidak ada ringkasan suntingan
k copyedit - perubahan posisi isi agar intro artikel lebih menjelaskan ttg badan otorita ini
Baris 1:
'''Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba''' ditetapkanadalah berdasarkanbadan [[Peraturanlayanan Presidenumum (Indonesia)|Peraturanyang Presiden]]dirancang Nomorsebagai 49lembaga Tahun 2016. Badan ini debentukkhusus untuk melaksanakanmempercepat pengembangan Kawasan Pariwisata [[Danau Toba]] sebagai Kawasansalah Strategissatu Pariwisatatujuan Nasionalpariwisata (KSPN)prioritas [[Danau TobaIndonesia]]. PeraturanBadan PresidenOtorita iniPariwisata selanjutnyaDanau disebutToba Otoritamerupakan Danausebuah Toba.satuan Badankerja Otoritadi Pengelolabawah Kawasan[[Kementerian Pariwisata DanauIndonesia|Kementerian TobaPariwisata Republik Indonesia]] dan juga melakukan kordinasi bertanggungjawabdi kepadabawah [[PresidenKementerian Indonesia|PresidenKoordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.]].
 
Badan Otorita Pariwisata Danau Toba adalah badan layanan umum yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan [[Danau Toba]] sebagai salah satu tujuan pariwisata prioritas Indonesia. Badan Otorita Pariwisata Danau Toba merupakan sebuah satuan kerja di bawah [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata Republik Indonesia]] dan juga melakukan kordinasi di bawah [[Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia]].
 
Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba yang diatur oleh [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] No. 49/2016 memberikan hak pengelolaan setidaknya 500 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu yang dikelola secara profesional untuk mengimplementasikan fungsi otoritatif lembaga ini.▼
 
Selain fungsi otoritatifnya, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi koordinatif yang secara aktif berkoordinasi dengan [[Kementerian Indonesia|Kementerian]] dan Lembaga terkait, baik pemerintah pusat, maupun [[Pemerintah daerah di Indonesia|pemerintah daerah]] dari 8 [[kabupaten]] di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional.▼
 
Badan ini dibentuk melalui [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] Nomor 49 Tahun 2016 untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba bertanggungjawab kepada [[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]].
▲Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba yang diatur oleh [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] No. 49/2016ini memberikan hak pengelolaan setidaknya 500 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu yang dikelola secara profesional untuk mengimplementasikan fungsi otoritatif lembaga ini.
 
▲Selain fungsi otoritatifnya, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi koordinatif yang secara aktif berkoordinasi dengan [[Kementerian Indonesia|Kementerian]] dan Lembaga terkait, baik pemerintah pusat, maupun [[Pemerintah daerah di Indonesia|pemerintah daerah]] dari 8delapan [[kabupaten]] di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional.
== Referensi ==
{{Reflist}}
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Otorita_Pariwisata_Danau_Toba"