'''NASionalismeNasionalisme, Agama, dan KOMunismeKomunisme''' (disingkat: '''NASAKOMNasakom''') adalah konsep politik yang dicetuskan oleh [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]] di Indonesia, serta merupakan ciri khas dari [[Demokrasi Terpimpin]].<ref>{{Citation|last=Echols|first=John M.|last2=Shadily|first2=Hassan|title=Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian-English Dictionary|place=Jakarta|publisher=PT Gramedia|year=1989|edition=3|isbn=979-403-756-7}}</ref><ref>{{cite book|last=Friend|first=T.|title=Indonesian Destinies|publisher=Harvard University Press|year=2003|isbn=0-674-01137-6|pages=25, 82–83}}</ref><ref>{{cite book|title=A History of Modern Indonesia since c. 1300|last=Ricklefs|first=M. C.|publisher=MacMillan|year=1991|isbn=0-333-57689-6|edition=2|page=268|lccn=94102636|oclc=30320024|ol=1135607M|id=ISBN 0-333-57690-X}} [http://books.google.com/books?id=ukurAAAAIAAJ&printsec=frontcover alternate version at Google Books with preview]<!-- Citaiton was to 0-333-57689-X, which is invalid. Given that the two ISBNs are so close together it is not possible to be certain which was intended. The Google Books URL is to an alternate version. It should also be noted that the two books referred to by those ISBNs are listed as being published in 1993, not 1991. --></ref><ref>{{cite book|last=Vickers|first=Adrian|title=A History of Modern Indonesia|publisher=Cambridge University Press|year=2005|page=146|isbn=0-521-54262-6}}</ref>
Pada tahun 1956, [[Soekarno]] secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan harmoni Indonesia sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem desa tradisional dengan mengedepankan diskusi dan konsensus, dibawah bimbingan para tetua desa. Ia mengusulkan campuran antara tiga unsur yakni; [[nasionalisme]], [[agama]], dan [[komunisme]] menjadi pemerintahan kooperatif yang disingkat 'Nas-A-Kom'. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan dari militer, pada bulan Februari 1956, ia menyatakan 'Demokrasi Terpimpin', dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting (termasuk [[PKI]]).
