Nomor rute: Perbedaan antara revisi

Nomor rute di Indonesia diberlakukan untuk ruas Jalan Nasional, Jalan Tol, dan Jalan Provinsi.{{sfn|Perdirjenhubdat KP.1324/AJ.001/DRJD/2019|loc=Pasal 3 ayat (1)}} Syarat ruas jalan yang akan ditetapkan nomor rutenya adalah status jalan sebagai jalan nasional (untuk ketetapan oleh Dirjen Hubdat Kemenhub) atau jalan provinsi (untuk ketetapan oleh Gubernur), berfungsi sebagai [[jalan arteri]], dan jalan bersifat menerus.{{sfn|Perdirjenhubdat KP.1324/AJ.001/DRJD/2019|loc=Pasal 3 ayat (2)}} Kewenangan penetapan nomor rute bagi jalan nasional dan jalan tol ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.{{sfn|Perdirjenhubdat KP.1324/AJ.001/DRJD/2019|loc=Pasal 3 ayat (3) a.}} Sementara, kewenangan penetapan nomor rute untuk jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur di provinsi setempat.{{sfn|Perdirjenhubdat KP.1324/AJ.001/DRJD/2019|loc=Pasal 3 ayat (3) b.}} Nomor rute ini dibuat dalam di dalam bentuk [[segi enam]], dengan warna dasar huruf putih dan warna angka hitam.{{sfn|Perdirjenhubdat KP.1324/AJ.001/DRJD/2019|loc=Pasal 5 ayat (1)}} Muatan nomor rute bagi setiap status jalan adalah sebagai berikut.{{sfn|Perdirjenhubdat KP.1324/AJ.001/DRJD/2019|loc=Pasal 4 ayat (1)}}

Hingga tahun 2019, Kemenhub telah menetapkan 31 nomor rute jalan nasional di Pulau Jawa, 55 nomor rute Pulau Sumatra, dan 6 nomor rute di Pulau Bali. Khusus untuk penomoran jalan tol, Kemenhub telah menetapkan 11 nomor rute di Pulau Jawa, 5 nomor rute di Pulau Sumatra, dan 1 nomor rute di Pulau Bali.