Deklarasi Balfour: Perbedaan antara revisi

Segera sesudah memaklumkan perang terhadap Kekaisaran Turki Osmanli pada bulan November 1914, [[kabinet perang]] Inggris Raya mulai memikirkan masa depan Palestina. Dalam tempo dua bulan, Herbert Samuel, anasir Sionis dalam kabinet Inggris Raya, mengedarkan sebuah memorandum di kabinet, berisi usulan untuk mendukung cita-cita kaum Sionis demi mendapatkan dukungan orang Yahudi bagi kepentingan perjuangan Inggris Raya dalam Perang Dunia I. Pada bulan April 1915, Perdana Menteri Inggris Raya [[Herbert Henry Asquith]] membentuk [[Komite De Bunsen|panitia khusus]] untuk merumuskan kebijakan pemerintah Inggris Raya terkait Kekaisaran Turki Osmanli, termasuk Palestina. Herbert Henry Asquith, yang menghendaki agar Kekaisaran Turki Osmanli direformasi seusai perang, meletakkan jabatan pada bulan Desember 1916. Penggantinya, [[David Lloyd George]], justru menghendaki agar Kekaisaran Turki Osmanli dipecah-belah. Perundingan-perundingan awal antara pemerintah Inggris Raya dan kaum Sionis berlangsung dalam sebuah konferensi yang dihadiri Sir [[Mark Sykes]] dan tokoh-tokoh pimpinan Sionis pada tanggal 7 Februari 1917. Menindaklanjuti diskusi-diskusi susulan selepas konferensi, pada tanggal 19 Juni, Arthur Balfour meminta Walter Rothschild dan Chaim Weizmann untuk mengajukan suatu rancangan deklarasi dukungan. Rancangan-rancangan deklarasi yang diajukan selanjutnya dibahas dalam rapat kabinet dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari kubu Yahudi Sionis maupun kubu Yahudi anti-Sionis, tetapi tidak melibatkan wakil-wakil masyarakat Palestina.

 

 

Kalimat pembuka Deklarasi Balfour merupakan ungkapan dukungan terbuka pertama dari sebuah kekuatan politik utama dunia kepada gerakan Sionisme. Istilah "kediaman nasional" ({{lang-en|national home}}) belum pernah muncul di ranah hukum internasional, dan sengaja diciptakan agar bermakna kabur sehingga tidak dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan istilah ini adalah sebuah [[negara Yahudi]]. Tapal batas wilayah yang disebut "Palestina" tidak ditetapkan. Kemudian hari pemerintah Inggris Raya menegaskan bahwa frasa "di Palestina" berarti kediaman nasional orang Yahudi tidak bakal mencakup seantero wilayah Palestina. Bagian kedua dari isi Deklarasi Balfour sengaja ditambahkan untuk menenangkan para penentang kebijakan ini, yakni pihak-pihak yang khawatir kebijakan ini malah akan berdampak buruk terhadap posisi populasi lokal Palestina, dan akan mengobarkan sentimen [[antisemitisme|antisemit]] di seluruh dunia karena "menyifatkan orang Yahudi sebagai kaum pendatang di tanah leluhur mereka". Deklarasi Balfour mengamanatkan perlindungan hak-hak sipil dan keagamaan [[bangsa Palestina|orang Arab Palestina]], yang merupakan [[sejarah demografi Palestina (wilayah)|warga mayoritas di Palestina]], maupun hak-hak dan status politik komunitas-komunitas Yahudi di luar Palestina. Pada tahun 1939, pemerintah Inggris Raya mengakui bahwa pandangan-pandangan populasi lokal semestinya turut pula dijadikan bahan pertimbangan. Pada tahun 2017, pemerintah Inggris Raya mengakui bahwa Deklarasi Balfour semestinya juga mengamanatkan perlindungan hak-hak politik orang Arab Palestina.