Revisi per 30 Mei 2019 03.09 sunting 180.253.216.40 (bicara) →‎Rujukan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 30 Januari 2020 11.07 sunting balikkan Metramator (bicara \| kontrib) 137 suntingan perbaikan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android Revisi selanjutnya →
Baris 9: Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan ~~ewean a ada~~pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. Selain itu, YLBHI ingin menjadikan hukum dan advokasi hukum sebagai alat untuk melawan kemiskinan struktural dan memngubah politik kenegaraan yang menciptakan kemiskinan struktural itu:<ref>{{Cite web\|url=https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/bantuan-hukum-struktural-dan-karakter-rejim-kenegaraan/\|title=Bantuan Hukum Struktural dan Karakter Rejim Kenegaraan – YLBHI\|language=en-US\|access-date=2019-05-13}}</ref> LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari [[Banda Aceh]] hingga [[Papua]].

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Perbedaan antara revisi