Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia): Perbedaan antara revisi

PerpuPerppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, PerpuPerppu harus diajukan ke [[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]] dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan '''RUU tentang Penetapan PerpuPerppu Menjadi Undang-Undang'''. Pembahasan RUU tentang penetapan PerpuPerppu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat ''menerima'' atau ''menolak'' PerpuPerppu.

Jika PerpuPerppu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan PerpuPerppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.