Kesepakatan Helsinki: Perbedaan antara revisi

'''Kesepakatan Helsinki''' adalah sebutan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]] (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.<ref>{{Cite book|title=Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki|last=Bhakti|first=Ikrar Nusa|publisher=P2P LIPI dan Pustaka Pelajar|year=2008|isbn=9786028300049|location=Jakarta|pages=33|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.merdeka.com/emerintah-ri-gam-tandatangani-kesepakatan-damai-kuaren7|title=Pemerintah RI-GAM Tandatangani Kesepakatan Damai|website=merdeka.com|language=en|access-date=2019-09-25}}</ref> Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.<ref name=":0">{{Cite web|url=https://drive.google.com/file/d/1RoMhlktqKufdYy8oDimo_bccJvNnvzTx/view?usp=embed_facebook|title=Dokumen MoU Helsinki (Bahasa Indonesia).pdf|website=Google Docs|access-date=2019-09-25}}</ref>

 

Kesepakatan Helsinki terdiri dari empat bagian: <ref name=":0" />

 

Terdapat 71 butir pasal dalam Kesepakatan Helsinki. Di antaranya, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah RepublikIndonesia sesuai dengan Konstitusi.<ref name=":0" />

 

Setelah 14 tahun Kesepakatan Helsinki, belum keseluruhan pasal di dalamnya telah terealisasi. Di antaranya, poin 1.4.5 yang menyatakan  semua kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.<ref>{{Cite web|url=https://www.kanalaceh.com/2019/06/13/yak-ada-10-butir-butir-mou-helsinki-yang-belum-terealisasi/|title=YAK: Ada 10 Butir-butir MoU Helsinki yang Belum Terealisasi|last=Danirandi|date=2019-06-13|website=Kanal Aceh|language=en-US|access-date=2019-09-25}}</ref>

 

Kesepakatan Helsinki tercapai melalui perundingan yang berlangsung lima putaran, dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Putaran pertama berlangsung dari 27 hingga 29 Januari 2005, putaran kedua dari 21 Februari 2005 hingga 23 Februari 2005, putaran ketiga dari 12  April 2005 hingga 14 April 2005, putaran keempat dari 26 Mei 2005 hingga 31 Mei 2005, putaran kelima dari 12 Juli 2005 hingga 17 Juli 2005 dan penandatanganan kesepakatan pada 15 Agustus 2005.

 

 

Naskah asli Kesepakatan Helsinki terdiri dari tiga rangkap, ditandatangani oleh Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan HAM atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Malik Mahmud, selaku pimpinan tim perunding GAM dan Martti Ahtisaari, Mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis Managemet Initiative selaku fasilitator proses negosiasi.