Sistem pemerintahan lokal Aceh: Perbedaan antara revisi

[[Sistem pemerintahan lokal Aceh]] adalah suatu [[sistem pemerintahan]] yang dipergunakan pada masa [[Kesultanan Aceh Darussalam]] dan sampai sekarang masih dipakai seiring pemberlakuan status istimewa bagi [[Aceh]].

Gampông atau disebut [[kampung]] dalam [[bahasa Melayu]], merupakan sebuah sistem pemerintahan setingkat [[desa]] sekarang yang bediri secara otonom. Sebuah gampông dipimpin oleh kepala desa yang disebut Keuchik atau Geuchik dan dibantu oleh suatu dewan musyawarah yang disebut Tuha Peut.

Mukim merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat [[kecamatan]] yang dahulu diberlakukan pada saat Kesultanan Aceh. Sebuah mukim terdiri dari beberapa buah desa yang disebut gampông. Di tiap-tiap mukim didirikan sebuah [[masjid]] yang dipergunakan untuk [[shalat]] Jumat. Yang memimpin mesjid disebut Teungku Imum Raja (Mesjid).

Nanggroë merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat [[kabupaten]] pada masa sekarang. Dalam bahasa [[Melayu]], nanggroë disebut jugadengan nama [[kenegerian]]. Sebuah nanggroë terdiri dari mukim-mukim layaknya sekarang sebuah kabupaten terdiri dari kecamatan-kecamatan. Sebuah nanggroë dipimpin oleh [[hulubalang]] yang bergelar [[Teuku]] atau disebut Ampon.

Sagoë merupakan suatu sistem pemerintahan yang setingkat dengan [[provinsi]] pada masa sekarang ini. Sebuah sagoë merupakan kumpulan dari nanggroë-nanggroë, layaknya provinsi yang terdiri dari kabupaten-kabupaten.

Sistem pemerintahan ini pada masa yang lampau hanya terdapat di wilayah kabupaten [[Aceh Besar]] sekarang. Oleh karenanya Aceh Besar sering disebut pula dengan nama Acèh Lhèë Sagoë atau Aceh Tiga Sagi. Ada 3 sagoë di Aceh Besar (Acèh Rayek), yaitu Sagoë XXII, Sagoë XXV, dan Sagoë XXVI.