Niccolò Machiavelli: Perbedaan antara revisi

Konsepsi lain yang menghubungkan antara Virtú dengan pelaksanaan kekuasaan yang efektif adalah Fortuna. Fortuna adalah musuh dari tatanan politik, merupakan ancaman bagi keselamatan dan keamanan negara. Penggunaan konsep fortuna ini menimbulkan banyak perdebatan. Secara konvensional, fortuna diartikan sebagai keramahan, sesuatu yang lunak dan tidak berbahaya, tetapi juga sifat ketuhanan yang berubah-ubah sebagai sumber dari kebaikan sekaligus keburukan manusia. Sedangkan Machiavelli mengartikan fortuna sebagai kedengkian dan sumber kesengsaraan manusia yang tidak dapat ditoleransi (uncomprommising fount of human misery), penderitaan, dan musibah. Jika fortuna menentukan kemajuan yang dicapai umat manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat bertindak secara efektif berhadapan dengan ketuhanan.

 

 

Kesuksesan politik bergantung kepada apresiasi berjalannya fortuna. Pengalaman Machiavelli mengajarkan bahwa adalah lebih baik bergerak cepat (impetuous) daripada berhati-hati, karena fortuna adalah seorang perempuan dan diperlukan untuk menempatkannya di bawah kita, mengacaukan dan menganiayanya. Dengan kata lain, fortuna menuntut respon kekerasan dari mereka yang hendak mengontrolnya.

Jika buku the Prince banyak menimbulkan perdebatan, maka tidak demikian halnya dengan buku the Discourses on the Ten Books of Titus Livy yang oleh banyak ahli dipandang mewakili komitmen dan kepercayaan politik pribadi Machiavelli, khususnya terhadap republik. Dalam semua karyanya, secara konsisten Machiavelli membagi tatanan kehidupan sipil dan politik menjadi yang bersifat minimal dan yang penuh yang memengaruhi pencapaian kehidupan bersama.

 

 

Nicolo Machiavelli memandang kekuasaan bukanlah semata – mata untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi itu semua adalah untuk kehormatan dan kesejahteraan negara, itulah prinsip Machiavelli. Ada beberapa hal yang diungkapkan Machiavelli kepada seorang penguasa dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, seorang penguasa harus respect terhadap situasi dan kondisi negaranya. Jangan sampai seorang penguasa melakukan tindakan yang salah dalam mengambil tindakan politik.<ref> Mujahid, Haikal. 2011. Etika dan Kekuasaan: Pemikiran Niccolo Machiavelli Atas Etika dan Kekuasaan dalam Ranah Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta (Skripsi)</ref> Mengenai kekuasaan dan penguasa, bagi Machiavelli kekuasaan merupakan ''raison d’etre'' negara. Negara itu merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua serta mutlak. Bertolak dari pandangan Machiavell itu, menurut Ahmad Suhelmi tokoh ini memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan dimana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum. Machiavelli juga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan dapat saja menggunakan cara-cara keji dan tidak baik. Namun hal tersebut hanya menjadikan ia sebagai penguasa yang berkuasa bukan penguasa yang dihormati. Dan negara yang maju harus dibentuk oleh satu orang, peraturan-peraturan dan pemerintah yang diciptakannya menentukan watak nasional daripada bangsanya.<ref>Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3. Bumi Aksara: Jakarta.</ref>

Selama kariernya sebagai sekretaris dan diplomat pada Republik Florentine, Machiavelli mendapatkan pengalaman di lingkungan inti pemerintahan Prancis yang menurut pandangannya adalah model konstitusional minimal (the “secure” [but not free] polity). Machiavelli melihat kerajaan Prancis dan Rajanya memiliki dedikasi terhadap hukum. Dia menyatakan bahwa kerajaan Prancis merupakan kerajaan yang pada saat itu paling baik pengaturan hukumnya. Raja Prancis dan para bangsawan yang berkuasa dikontrol oleh aturan hukum yang dilaksanakan oleh otoritas independen dari parlemen. Oleh karena itu, kesempatan adanya tindakan tirani yang tak terkendali dapat dieliminasi.

 

 

{{Commonscat|Niccolò Machiavelli}}