Revolusi Prancis: Perbedaan antara revisi

Sebagian besar [[sejarawan]] berpendapat bahwa sebab utama Revolusi Prancis adalah ketidakpuasan terhadap ''[[Ancien Régime]]''. Lebih khusus, para sejarawan juga menekankan adanya konflik kelas dari perspektif [[Marxis]]; hal yang umum terjadi pada akhir abad ke-19. Perekonomian yang tidak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan, dan sistem transportasi yang tidak memadai adalah hal-hal yang memicu kebencian rakyat terhadap pemerintah. Rentetan peristiwa yang mengarah ke revolusi dipicu oleh kebangkrutan pemerintah karena sistem pajak yang buruk dan utang yang besar akibat keterlibatan Prancis dalam berbagai perang besar. Upaya Prancis dalam menantang [[Inggris]]{{ndash}}kekuatan militer utama di dunia pada saat itu{{ndash}}dalam [[Perang Tujuh Tahun]] berakhir dengan bencana, menyebabkan hilangnya jajahan Prancis di [[Amerika Utara]] dan hancurnya Angkatan Laut Prancis. Tentara Prancis dibangun kembali dan kemudian berhasil menang dalam [[Perang Revolusi Amerika]], namuntetapi perang ini sangat mahal dan secara khusus tidak menghasilkan keuntungan yang nyata bagi Prancis. Sistem keuangan Prancis terpuruk dan kerajaan tidak mampu menangani utang negara yang besar. Karena dihadapkan pada krisis keuangan ini, raja lalu memanggil [[Majelis Bangsawan]] pada tahun [[1787]], pertama kalinya selama lebih dari satu abad.

Sementara itu, keluarga kerajaan hidup nyaman di [[Istana Versailles|Versailles]] dan terkesan acuh tak acuh terhadap krisis yang semakin meningkat. Meskipun secara teori pemerintahan [[Louis XVI dari Prancis|Raja Louis XVI]] berbentuk [[monarki absolut]], namuntetapi dalam praktiknya ia sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. [[Louis XVI]] memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah, namuntetapi lawannya di ''[[parlement]]'' berhasil menggagalkan upayanya untuk memberlakukan reformasi yang lebih luas. Penentang kebijakan Louis semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan berbagai cara, misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya, yang semakin memperkuat opini publik dalam melawan monarki.<ref name="britannicatraite">{{cite web|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/602094/traite|title=Encyclopædia Britannica&nbsp;— Traite|accessdate=16 October 2008}}</ref>

Usulan Necker ini tidak diterima dengan baik oleh para menteri Raja, dan Necker, yang berharap bisa memperkuat posisinya, berpendapat bahwa ia harus diangkat sebagai menteri, namuntetapi Raja menolaknya. Necker dipecat dan [[Charles Alexandre de Calonne]] ditunjuk menjadi bendahara yang baru.<ref name="Hib35"/> Calonne dengan cepat menyadari situasi keuangan negara yang sedang kritis dan mengusulkan pembentukan [[kode pajak]] yang baru.<ref name="D34">Doyle, ''The French Revolution: A very short introduction'', hal. 34</ref>

Pada 10 Juni 1789, Abbé Sieyès pindah keanggotaan menjadi ''Etats'' Ketiga, dan sekarang mengikuti pertemuan sebagai ''Communes'' (Rakyat Biasa). Ia mengajak dua ''etats'' lainnya untuk ikut serta, namuntetapi ajakannya ini tidak diindahkan.<ref>John Hall Stewart. ''A Documentary Survey of the French Revolution''. New York: Macmillan, 1951, hal. 86.</ref> ''Etats'' Ketiga yang sekarang menjadi lebih radikal mendeklarasikan diri sebagai [[Majelis Nasional (Revolusi Prancis)|Majelis Nasional]], majelis yang bukan berasal dari ''etats'', namuntetapi dari golongan "Rakyat". Mereka mengajak yang lainnya untuk bergabung, namuntetapi menegaskan bahwa "dengan atau tanpa bantuan, mereka tetap akan mengatasi permasalahan bangsa."<ref>Schama 2004, hal.303</ref>

Necker kembali menduduki jabatannya, namuntetapi kejayaannya berumur pendek. Necker memang seorang ahli keuangan yang cerdik, namuntetapi sebagai politisi, ia kurang terampil. Necker dengan cepat kehilangan dukungan rakyat setelah menuntut amnesti umum.<ref>Schama 2004, hal.248</ref>

Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis menerbitkan [[Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara]], yang memuat pernyataan prinsip, bukannya konstitusi dengan efek hukum. Majelis Konstituante Nasional tidak hanya berfungsi sebagai [[legislatif]], namuntetapi juga sebagai [[Majelis konstituen|badan untuk menyusun konstitusi baru]].

Necker, Mounier, Lally-Tollendal dan yang lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan senat, yang keanggotaannya ditunjuk oleh Raja dan dicalonkan oleh rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan agar [[majelis tinggi]] dipilih oleh kaum bangsawan. Sidang segera dilakukan pada hari itu, yaang memutuskan bahwa Prancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Kekuasaan Raja terbatas hanya untuk "menangguhkan [[veto]]"; ia bisa menunda implementasi undang-undang, namuntetapi tidak bisa membatalkannya. Pada akhirnya, Majelis menggantikan [[Provinsi di Prancis|provinsi]] bersejarah di Prancis dengan 83 ''départements,'' yang dikelola secara seragam menurut daerah dan jumlah penduduk.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Prancis [[Louis XVI dari Prancis|Louis XVI]] (memerintah [[1774]]-[[1792]]) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Prancis, yang secara keuangan sama dengan negara Prancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan [[Louis XV dari Prancis|Louis XV]] ([[1715]]-[[1774]]) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk [[Anner Robert Jacques Turgot, Baron de Laune|Turgot]] (Pengawas Keuangan Umum [[1774]]-[[1776]]) dan [[Jacques Necker]] (Direktur-Jenderal Keuangan [[1777]]-[[1781]]), mengusulkan sistem perpajakan Prancis yang lebih seragam, namuntetapi gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan terus-menerus dari ''[[parlement]]'' (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu akhirnya diberhentikan. [[Charles Alexandre de Calonne]], yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada [[1783]], mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Prancis.

Ketika Etats-Généraux bertemu di [[Versailles]] pada [[5 Mei]] [[1789]], pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara akhirnya akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namuntetapi Kelompok Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai kelompok. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak berhasil, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Pada tanggal [[28 Mei]] 1789, Romo [[Emmanuel Joseph Sieyès|Sieyès]] memindahkan Estate Ketiga itu, kini bertemu sebagai ''Communes'' (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil bagian, namuntetapi bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan proses itu pada tanggal [[17 Juni]]. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri sebagai [[Majelis Nasional (Revolusi Prancis)|Majelis Nasional]], majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namuntetapi kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai [[legislatur]], namuntetapi juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak berhasil mengusulkan sebuah [[senat]], yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan [[majelis tinggi]] aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompok rakyat menyatakan pada hari itu: Prancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namuntetapi tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Para pemilih awalnya memilih anggota [[Dewan Jenderal Prancis|Dewan Jenderal]] untuk bertugas dalam setahun, namuntetapi dengan [[Sumpah Lapangan Tenis]], ''commune'' tersebut telah sepakat bertemu terus menerus hingga Prancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namuntetapi Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namuntetapi menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membuat kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di [[Montmedy]].

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui benar, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namuntetapi tak melaksanakan apapun." [http://www.outfo.org/literature/pg/etext06/8hfrr10.txt]

Di bawah Konstitusi 1791, Prancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan [[Majelis Legislatif (Prancis)|Majelis Legislatif]] yang terpilih, namuntetapi ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Politik masa itu membawa Prancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap [[Austria]] dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompok Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria [[Leopold II, Kaisar Romawi Suci|Leopold II]], saudara [[Marie Antoinette]], berharap menghindari perang, namuntetapi meninggal pada tanggal [[1 Maret]] [[1792]].

Salah satu wilayah yang terkena dampak positif dari terjadinya revolusi Prancis adalah Indonesia. Meskipun pada saat itu kedaulatan NKRI dan kemerdekaan Indonesia belum menemu jalannya, namuntetapi peristiwa revolusi Prancis memberikan inspirasi bagi para tokoh di Indonesia. Beberapa paham yang turut dijadikan sebagai motor penggerak massa mencari jalan Indonesia dalam kebabasan dan kemerdekaan adalah sebagai berikut:

Meskipun tidak secara langsung terkena dampak dari terjadinya revolusi Prancis, namuntetapi secara tidak langsung paham demokrasi yang mulai muncul di Indonesia pada Abad ke-20 merupakan bukti menyebarnya paham demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Hal ini dibuktikan pada saat pemerintah Belanda yang pada waktu itu berkuasa di Indonesia memutuskan kaum bumi putera wajib militer guna memperkuat keamanan. Mendengar keputusan tersebut yang terjadi pada tahun 1916 ini maka Boedi Oetomo mengirimkan wakilnya yakni Dwidjosewoyo untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap para pemimpin Belanda di Indonesia. Dari hasil negosiasi tersebut pemerintah Belanda tidak jadi memberikan wajib militer bagi penduduk pribumi melainkan diganti dengan pendirian Volksraad yakni Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang diresmikan pada tanggal 16 bulan Desember tahun 1916.