|
'''Narasi''' adalah salah satu jenis pengembangan [[paragraf]] dalam sebuah [[tulisan]] yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir.
Gerakan 22 Mei 2019 direspon oleh ketua umum dewan penasehat Hmp Hukum keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Mereka mendukung langkah Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi menolak seruan gerakan rakyat dan upaya mendelegetimasi penyelanggara pemilu.
———————–
“Kalau ada data fakta kuat soal kecurangan pilpres, kami mahasiswa sangat mendukung Pihak 02 membawa ke ranah hukum atau Mahkamah Konstitusi,”tegas Aldi kamarullah selaku ketua umum dewan penasehat Hmp Hukum keluarga terpilih 2019.2020 UIN STS Jambi,dalam rilis tertulis yang dikirim ke Jambi Link lewat aplikasi WA.
Menurutnya, begitulah mekanisme yang berlaku di Negara ini. Jalur MK merupakan jalan sah dan konstitusional jika kontestan merasa tak mendapat keadilan. Bukan dengan menggiring opini untuk mendelegetimasi penyelenggara pemilu.
Aldi pun menentang upaya gerakan rakyat pada 22 Mei 2019. Apalagi, gerakan tersebut rawan ditunggangi. Ia berharap mahasiswa dan kaum muda bijak menyikapi situasi nasional itu. Jangan mudah terpancing.
“Kita tidak mau kegaduhan ini berlanjut. Karena dapat merugikan negara serta merusak kondusifitas bangsa Indonesia,”katanya.
Aldi menyinggung ihwal kesalahan input data situng KPU yang dikaitkan dengan upaya kecurangan Terstruktur, Massive dan Sistematis. Menurutnya, spekulasi itu terlalu berlebihan dan dipaksakan.
Sebab, kata dia, kesalahan input situng hanyalah human error saja. Tak ada kaitannya dengan upaya kecurangan yang dilakukan secara sengaja.
“Toh, ketika ada kesalahan, KPU langsung memperbaiki. Bukan membiarkan saja,”ujarnya.
Sekali lagi, aktivis PMII itu menentang seruan people power. Menurutnya, upaya itu merupakan langkah keliru.
“Kalau ada kecurangan, seharusnya protes sedari awal. Pleno itu dilakukan secara berjenjang. Kenapa saat pleno tingkat paling bawah tidak ada protes?”katanya.
Jelang Pleno KPU 22 Mei 2019 situasi Ibu Kota Negara memanas. Massa Pro Prabowo dari berbagai daerah diperkirakan bakal mengepung Bawaslu dan KPU. Mereka menuntut Capres 01 didiskualifikasi.
Polisi mengimpor ribuan Brigade Mobil dari daerah ke Jakarta. Mereka ditugaskan untuk mengantisipasi gerakan 22 Mei 1998.
Sejarah Indonesia mencatat, puncak reformasi ditandai tumbangnya rezim orde baru yang terjadi pada 22 Mei 2019. Bagaimana gerakan 22 Mei 2019 dengan isu Diskualifikasi Jokowi ?(*)
== Jenis-jenis narasi ==
| 