Guinea Khatulistiwa: Perbedaan antara revisi

Pemerintah Guinea Khatulistiwa adalah otoriter dan mempunyai salah satu catatan hak asasi manusia terburuk di dunia , secara konsisten berada di antara "terburuk dari yang terburuk" dalam survei tahunan Freedom House tentang hak-hak politik dan sipil.<ref>[https://wayback.archive-it.org/all/20110131191445/http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/88.pdf Worst of the Worst 2010. The World's Most Repressive Societies]. freedomhouse.org</ref> [[Reporter Without Borders]] menempatkan Presiden [[Teodoro Obiang Nguema Mbasogo]] sebagai "pemangsa" kebebasan persnya. <ref>[http://en.rsf.org/equatorial-guinea.html Equatorial Guinea – Reporters Without Borders] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101015033438/http://en.rsf.org/equatorial-guinea.html |date=15 October 2010 }}. En.rsf.org. Retrieved on 5 May 2013.</ref> Perdagangan manusia adalah masalah yang signifikan; Laporan US Trafficking in Persons 2012 menyatakan bahwa Guinea Khatulistiwa "adalah sumber dan tujuan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran kerja paksadan perdagangan seks paksa. "Laporan tersebut menilai Guinea Ekuatorial sebagai pemerintah yang" tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya signifikan untuk melakukannya."<ref>"Equatorial Guinea". [https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/ ''Trafficking in Persons Report 2012'']. U.S. Department of State (19 June 2012). This source is in the public domain.</ref>

Dari tahun 1827 hingga 1843, [[Britania Raya]] memiliki basis di Bioko untuk mengendalikan perdagangan budak, <ref>"Fernando Po", Encyclopædia Britannica, 1911.</ref> yang dipindahkan ke [[Sierra Leone]] berdasarkan perjanjian dengan Spanyol pada tahun 1843. Pada tahun 1844, tentang pemulihan kedaulatan Spanyol, daerah tersebut dikenal sebagai "Territorios Españoles del Golfo de Guinea." Spanyol telah lalai menduduki wilayah yang luas di Teluk Biafra yang menjadi haknya berdasarkan perjanjian, dan Prancis sibuk memperluas pekerjaan mereka dengan mengorbankan wilayah yang diklaim oleh Spanyol. The perjanjian dari Paris pada tahun 1900 meninggalkan Spanyol dengan benua kantong dari Rio Muni, hanya 26.000 km 2dari 300.000 yang membentang ke timur ke sungai Ubangi yang awalnya diklaim orang Spanyol.<ref name=Clarence-Smith>Clarence-Smith, William Gervase (1986) [http://es.scribd.com/doc/63545279/The-Cambridge-History-of-Africa-Volume-7-From-1905-to-1940-0521225051-1986 "Spanish Equatorial Guinea, 1898–1940"] in ''The Cambridge History of Africa: From 1905 to 1940'' Ed. J. D. Fage, A. D. Roberts, & Roland Anthony Oliver. Cambridge: Cambridge University Press {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20140220142411/http://es.scribd.com/doc/63545279/The-Cambridge-History-of-Africa-Volume-7-From-1905-to-1940-0521225051-1986 |date=20 February 2014 }}</ref>

Menjelang akhir abad ke-19, Bubi dilindungi dari tuntutan para penanam oleh misionaris Claretian Spanyol, yang sangat berpengaruh di koloni dan akhirnya mengorganisir Bubi ke dalam sedikit teokrasi misi yang mengingatkan pada pengurangan Yesuit yang terkenal di [[Paraguay]]. Penetrasi Katolik dilanjutkan oleh dua pemberontakan kecil pada tahun 1898 dan 1910 yang memprotes wajib militer atas kerja paksa untuk perkebunan. Bubi dilucuti pada tahun 1917, dan dibiarkan bergantung pada para misionaris.<ref name="Clarence-Smith" />

Rio Muni memiliki populasi kecil, secara resmi sedikit lebih dari 100.000 pada tahun 1930-an, dan melarikan diri melintasi perbatasan ke Cameroun atau Gabon sangat mudah. Juga, perusahaan kayu membutuhkan peningkatan jumlah pekerja, dan penyebaran penanaman kopi menawarkan cara alternatif untuk membayar pajak. Dengan demikian Fernando Pó terus menderita karena kekurangan tenaga kerja. Prancis hanya secara singkat mengizinkan perekrutan di Cameroun, dan sumber utama tenaga kerja adalah Igbo yang diselundupkan dengan sampan dari Calabar di Nigeria. Resolusi untuk kekurangan pekerja ini memungkinkan Fernando Pó menjadi salah satu daerah pertanian paling produktif di Afrika setelah [[Perang Dunia Kedua]].<ref name="Clarence-Smith" />

Secara politis, sejarah kolonial pasca-perang memiliki tiga fase yang cukup berbeda: hingga 1959, ketika statusnya dinaikkan dari 'kolonial' ke 'provinsi', mengikuti pendekatan Kekaisaran Portugis ; antara tahun 1960 dan 1968, ketika Madrid berupaya melakukan dekolonisasi parsial yang bertujuan menjaga wilayah itu sebagai bagian dari sistem Spanyol; dan sejak 1968, setelah wilayah itu menjadi republik merdeka . Fase pertama terdiri dari sedikit lebih dari kelanjutan dari kebijakan sebelumnya; ini sangat mirip dengan kebijakan Portugal dan Perancis, terutama dalam membagi penduduk menjadi mayoritas yang diperintah sebagai 'pribumi' atau non-warga negara, dan minoritas yang sangat kecil (bersama-sama dengan orang kulit putih) mengaku berstatus sipil sebagai emansipado ,asimilasi dengan budaya metropolitan menjadi satu-satunya cara kemajuan yang diizinkan.<ref>Crowder, Michael, ed. (1984) ''The Cambridge History of Africa: Volume 8, from C. 1940 to C. 1975''. Cambridge: Cambridge University Press, {{ISBN|0521224098}}.</ref>