Organisasi Perdagangan Dunia: Perbedaan antara revisi

Tujuan pendirian WTO dijabarkan dalam mukadimah Perjanjian WTO, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan [[lapangan kerja penuh]], menambah [[pendapatan riil]] dan [[permintaan dan penawaran|permintaan]], serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Mukadimah persetujuan tersebut juga menambahkan bahwa segala upaya untuk mewujudkan angan-angan ini harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kebutuhan negara-negara berkembang.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=88}} Selain itu, mukadimah ini turut menegaskan pentingnya [[pembangunan berkelanjutan]] (pembangunan yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup) serta integrasi negara-negara berkembang (terutama [[negara terbelakang|negara-negara terbelakang]]) dengan sistem perdagangan dunia.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=88-89}} Menurut pakar hukum dagang asal [[Belanda]], [[Peter Van den Bossche]], mukadimah ini membantah keyakinan bahwa WTO hanya memperhatikan liberalisasi perdagangan tanpa memedulikan isu kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=89}} Dalam mukadimah yang sama, dikatakan bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta dengan menghapuskan segala tindakan diskriminatif dalam hubungan dagang internasional. Sementara itu, sehubungan dengan dampak hukum dari penjabaran tujuan WTO dalam mukadimah Perjanjian WTO, [[Badan Banding]] dalam perkara ''US–Shrimp'' menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam mukadimah ini menunjukkan itikadiktikad dari para perunding Perjanjian WTO, sehingga isi mukadimah ini turut "mewarnai" upaya penafsiran terhadap perjanjian-perjanjian yang terlampir dalam Perjanjian WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=89}}

Secara umum, fungsi WTO secara umum seperti yang dijabarkan dalam Pasal II:1 Perjanjian WTO adalah untuk menyediakan "kerangka kelembagaan bersama" yang mewadahi hubungan dagang antaranggota WTO. Pasal III Perjanjian WTO kemudian merincikanmemperincikan fungsi-fungsi khusus, yaitu untuk memfasilitasi pemberlakuan perjanjian-perjanjian yang terlampir dalam Perjanjian WTO, untuk menyediakan wadah perundingan perjanjian dagang yang baru, untuk melaksanakan [[Kesepahaman Penyelesaian Sengketa]] yang berisi tentang prosedur penyelesaian sengketa, untuk melaksanakan Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan, serta untuk bekerja sama dengan [[Dana Moneter Internasional]] dan [[Bank Dunia]] agar kebijakan ekonomi global dapat menjadi lebih koheren.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=90}}{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=11-12}}

Aturan mengenai anggaran WTO dijabarkan dalam Pasal VII Perjanjian WTO. Anggaran tahunan diusulkan oleh Direktur Jenderal WTO kepada Komite mengenai Anggaran, Keuangan, dan Tata Usaha. Komite tersebutlah yang kemudian meninjau usulannya dan memberikan rekomendasi.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=157}} Anggaran ini lalu disahkan oleh Dewan Umum setelah mendapatkan persetujuan dari sekurangnya 2/3 anggota, walaupun pada kenyataannya keputusan ini diambil melalui konsensus. Terkait dengan sumber dananya, Regulasi Keuangan WTO merincikanmemperincikan kontribusi pendanaan dari setiap anggota. Jumlah kontribusi setiap anggota disesuaikan dengan besarnya persentase perdagangan anggota tersebut (impor ditambah ekspor) bila dibandingkan dengan semua anggota WTO. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Amerika Serikat menyumbang 11,2% anggaran, Tiongkok 9,1%, Singapura 2,4%, [[Malaysia]] 1,1%, Indonesia 0,9%, dan [[Norwegia]] 0,8%. Uni Eropa tidak membayar iuran anggaran, tetapi negara-negara anggotanya tetap harus berkontribusi. Untuk anggota dengan persentase perdagangan di bawa 0,015%, kontribusi anggaran yang harus dibayar tetap 0,015%. Selain anggaran, WTO juga memiliki beberapa [[dana perwalian]] dengan pendanaan yang juga bersumber dari anggota. Tujuan dari dana perwalian ini adalah untuk membantu kegiatan yang memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara berkembang dan terbelakang. Contohnya adalah Dana Perwalian Global Agenda Pembangunan Doha ({{lang-en|Doha Development Agenda Global Trust Fund}}).{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=158}}