|
WTO bermarkas di [[Jenewa]], [[Swiss]]. Pada tahun 2016, organisasi ini beranggotakan 164 negara dan [[wilayah kepabeanan]] yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia. Seluruh anggota WTO diharuskan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui Persetujuan Marrakesh. Salah satu aturan tersebut adalah "[[perlakuan yang sama untuk semua anggota]]", yang berarti bahwa keistimewaan yang diberikan oleh suatu anggota WTO kepada anggota WTO lainnya juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO. Selain itu, berdasarkan aturan "perlakuan nasional", anggota WTO harus memperlakukan produk asing yang telah memasuki pasar domestiknya sebagaimana [[barang sejenis|produk "sejenis"]] diperlakukan di negaranya. Sementara itu, dua badan pengambilan keputusan utama di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum. Para anggota WTO mengambil keputusan berdasarkan konsensus, tetapi jika konsensus tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Organisasi Perdagangan Dunia juga memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum. Perkara dagang antar anggota pertama-tama akan dibawa ke Panel yang dibentuk khusus untuk perkara tersebut. Pihak yang tidak puas dengan keputusan Panel dapat membawanya ke [[Badan Banding]].
Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, seperti [[hak asasi manusia]], [[hak-hak buruh]], dan [[pelestarian lingkungan hidup]]. Organisasi ini juga dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan dari [[lembaga swadaya masyarakat]] dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dengan negara berkembang. Selain itu, janji bahwa perdagangan bebas akan memajukan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan telah dipertanyakan, dan pendekatan ekonomi ini malah dianggap memperparah ketimpangan ekonomi dan merugikan negara-negara berkembang.
== Sejarah ==
Pendirian sistem perdagangan modern dilandaskan pada pengalaman selama [[periode antarperang]], ketika negara-negara berupaya memperbaiki keadaan ekonomi mereka dengan mengambil kebijakan yang berdampak buruk terhadap negara-negara lain, seperti [[protektionisme]], [[devaluasi]] mata uang, dan pengendalian modal. Contohnya adalah [[Undang-Undang Smoot-Hawley]] tahun 1930 di [[Amerika Serikat]] yang menaikkan tarif dari 38% menjadi 52%. Akibat penetapan undang-undang ini, mitra-mitra dagang Amerika Serikat mengambil tindakan balasan. Kemudian terjadi [[efek domino]] setelah perdagangan mulai beralih ke pasar lain, karena negara yang menjadi pasar baru tersebut lalu juga mengambil tindakan proteksionisme, yang lagi-lagi berujung pada tindakan balasan. Setelah berakhirnya [[Perang Dunia II]], negara-negara ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan oleh sebab itulah mereka berupaya mendirikan organisasi-organisasi internasional yang dapat menanggulangi hal tersebut.{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=7}} Maka digelarlah [[Konferensi Bretton Woods]] pada Juli 1944 yang menjadi landasan berdirinya [[Dana Moneter Internasional]] dan [[Bank Dunia]], [[Konferensi Dumbarton Oaks]] pada Agustus-Oktober 1944 yang akhirnya berujung pada pendirian [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]], serta [[Konferensi Havana tentang Perdagangan dan Kesempatan Kerja]] pada November 1947-Maret 1948 yang melahirkan [[Piagam Havana]].{{sfn|VanGrasstek|2013|pp=43}} Piagam ini merupakan kerangka hukum bagi sebuah lembaga internasional yang dapat mengurus perdagangan antarnegara, yaitu [[Organisasi Perdagangan Internasional]] ({{lang-en|International Trade Organization}}, disingkat ITO).{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=7}} Piagam ini mengatur berbagai hal, seperti penetapan asas [[perlakuan yang sama untuk semua anggota]] ({{lang-en|most favoured nation}}, disingkat MFN) tanpa syarat kepada semua negara anggota serta pembentukan prosedur untuk menyelesaikan sengketa.{{sfn|VanGrasstek|2013|pp=44}} Dengan ini, para pendirinya berharap agar pengurangan hambatan terhadap perdagangan akan meningkatkan pendapatan dan meredakan konflik politik atau sengketa dagang yang ditakutkan dapat memicu konflik yang lebih besar.{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=7}}
Sementara itu, di [[Lake Success, New York|Lake Success]], [[New York]], pada awal tahun 1947, ditetapkan [[Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan]] ({{lang-en|General Agreement on Tariffs and Trade}}, disingkat GATT) yang merupakan hasil perundingan antara 23 negara (12 negara maju dan 11 negara berkembang).{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=7}} Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948 untuk sementara waktu sembari menunggu peresmian Piagam Havana.{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=8}} Namun, [[Kongres Amerika Serikat]] menolak meratifikasi Piagam Havana karena mereka merasa ITO akan terlalu membatasi kedaulatan Amerika Serikat.{{sfn|De Schutter|2015|pp=9}} Akibatnya, pada tanggal 6 Desember 1950, Presiden [[Harry Truman]] menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan meratifikasi Piagam Havana,{{sfn|De Schutter|2015|pp=9}} padahal keterlibatan Amerika Serikat di dalam bakal organisasi ini dianggap sangat genting demi keberlanjutan organisasi tersebut.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=2}} Maka upaya untuk mendirikan ITO pun kandas, dan alhasil GATT memiliki sejarah yang unik karena perjanjian ini diberlakukan "sementara" selama 47 tahun. Walaupun GATT adalah perjanjian yang bersifat substansif dan tidak berurusan dengan pendirian sebuah lembaga khusus, secara perlahan GATT mulai berkembang menjadi lembaga internasionalnya sendiri. Negara-negara anggota berupaya menjawab permasalahan-permasalahan institusional yang timbul dengan pendekatan ''[[ad hoc]]'', termasuk dengan mengambil keputusan berdasarkan [[konsensus]]. Alhasil, meskipun GATT secara resmi tidak mendirikan sebuah organisasi dagang internasional, negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut bertindak seolah mereka tergabung di dalam sebuah lembaga internasional.{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=8}} GATT sendiri juga menjadi landasan bagi pengadaan delapan putaran perundingan perdagangan multilateral yang diadakan secara berkala untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Putaran-putaran tersebut meliputi [[Putaran Jenewa 1947]], [[Putaran Annecy]] 1949, [[Putaran Torquay]] 1950, [[Putaran Jenewa 1956]], [[Putaran Dillon]] 1960–61, [[Putaran Kennedy]] 1962–67, [[Putaran Tokyo]] 1973–79, dan [[Putaran Uruguay]] tahun 1986–94.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=9}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
[[Berkas:Marrakesh Agreement April 1994 (9305978663).jpg|jmpl|ka|250px|Penandatanganan Persetujuan Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.]]
[[Berkas:20110418sgd03-51 (11201047646).jpg|jmpl|ka|250px|Konferensi Tingkat Menteri Kesembilan di Bali, Indonesia, pada tahun 2013.]]
Sebelum Putaran Kennedy, negara-negara memusatkan perhatian mereka pada upaya untuk mengurangi hambatan berupa tarif. Namun, semenjak putaran tersebut, mereka juga mulai membahas pengurangan [[hambatan yang bukan non-tarif]], contohnya adalah perundingan [[Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan]] pada Putaran Tokyo dan perundingan kembali perjanjian ini dan perundingan [[Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitari dan Fitosanitari]] pada Putaran Uruguay. Selain itu, pada Putaran Uruguay, isu tentang [[kekayaan intelektual]] dan [[jasa|perdagangan jasa]] juga dibahas.{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=12}}
Semenjak dimulainya Putaran Uruguay, para perunding telah menyadari bahwa mereka membutuhkan mekanisme kelembagaan dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih baik. Salah satu pokok yang dirundingkan selama Putaran tersebut adalah "berfungsinya sistem GATT" ({{lang-en|functioning of the GATT system}}, disingkat FOGS). Banyak negara yang ingin menghindari masalah yang timbul selama Putaran Tokyo, yaitu kemunculan "perjanjian-perjanjian sampingan"{{efn|Contohnya adalah Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan hasil perundingan Putaran Tokyo. Awalnya perjanjian ini bersifat "plurilateral", atau dalam kata lain, negara dapat memilih untuk ikut dengan perjanjian ini atau tidak. Namun, semenjak keberhasilan Putaran Uruguay, perjanjian ini kini sudah menjadi perjanjian multilateral. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat {{harvnb|Macrory, Appleton & Plummer|2005|pp=376}}.}} yang hanya berlaku bagi negara anggota GATT yang bersedia mengikuti perjanjian tersebut (permasalahan ini disebut "''GATT [[à la carte]]''"). Oleh sebab itu, para perunding di GATT bersedia menjadikan pembahasan FOGS di dalampada Putaran Uruguay sebagai kesempatan untuk mendirikan sebuah organisasi dagang di tingkat global.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=9-10}} Kemudian, di dalam Rancangan Penetapan Akhir Putaran Uruguay yang dikeluarkan pada tahun 1991, terkandung sebuah usulan untuk mendirikan "Organisasi Dagang Multilateral". Nama yang diusulkan kemudian diubah menjadi "Organisasi Perdagangan Dunia". Persetujuan-persetujuan hasil Putaran Uruguay lalu disatukan ke dalam suatu perjanjian yang menjadi kerangka lembaga baru ini, yaitu [[Persetujuan Marrakesh]] (juga disebut "Perjanjian WTO"), termasuk di dalamnya adalah Perjanjian GATT 1994 yang menggantikan GATT 1947 serta perjanjian-perjanjian sampingan yang telah dirundingkan sebelumnya. Perjanjian WTO sudah dapat ditandatangani pada tanggal 15 April 1994. Persetujuan ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sehingga tanggal tersebut merupakan tanggal resmi pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=10-11}}
Pada November 2001, anggota-anggota WTO yang berkumpul selama Konferensi Tingkat Menteri Keempat di [[Doha]], [[Qatar]], memutuskan untuk memulai putaran perundingan baru yang disebut [[Putaran Pembangunan Doha]]. Pokok bahasan dari perundingan ini bermacam-macam, seperti pertanian, akses pasar untuk produk yang bukan pertanian, fasilitasi perdagangan, revisi aturan WTO, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, putaran pembangunan ini juga sangat mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang dan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari perdagangan.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=26}} Namun, para anggota tidak dapat menemukan titik temu dalam berbagai hal. Selama Konferensi Tingkat Menteri Kelima di [[Cancún]], [[Meksiko]], pada tahun 2003, negara-negara berkembang menolak memulai perundingan mengenai "[[isu-isu Singapura]]", yaitu isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan kompetisi, investasi, transparansi dalam proyek pengadaan pemerintah, dan fasilitasi dagang.{{sfn|Hoekman & Mavroidis|2007|pp=5}}{{sfn|Deutsche Welle|2003}} Pada saat yang sama, negara-negara maju juga menolak memangkas subsidi pertanian, padahal negara-negara berkembang merasa sangat dirugikan dengan adanya subsidi tersebut karena merusak daya saing produk mereka. Perseteruan ini mengakibatkan kegagalan Konferensi Tingkat Menteri Cancún.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=94-95}}{{sfn|Deutsche Welle|2003}} Kebuntuan ini diakhiri untuk sementara pada pertengahan tahun 2004 setelah Program Kerja Doha yang baru ditetapkan oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, dan salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh dewan tersebut adalah keputusan untuk tidak mencoba memulai perundingan tentang isu-isu Singapura. Kemudian, pada Konferensi Tingkat Menteri Keenam di [[Hong Kong]] pada Desember 2005, anggota WTO sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian sebelum tahun 2013. Namun, anggota WTO sama sekali tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain, seperti akses pasar untuk produk pertanian, bantuan domestik untuk produksi pertanian, akses pasar untuk produk non-pertanian, dan liberalisasi perdagangan jasa. Akhirnya, pada akhir Juli 2006, [[Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia|Direktur Jenderal]] WTO pada saat itu, [[Pascal Lamy]], memutuskan untuk menangguhkan Putaran Perundingan Doha.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=95}} Setelah itu, perundingan-perundingan yang dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang lebih kecil pun tidak membuahkan hasil,{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=97}} dan akhirnya Pascal Lamy mengumandangkan pada tanggal 31 Mei 2011 bahwa Putaran Pembangunan Doha sudah "mati".{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=26}} Walaupun begitu, selama Konferensi Tingkat Menteri Kesembilan di [[Bali]], [[Indonesia]], pada Desember 2013, anggota-anggota WTO berhasil menyepakati "[[Paket Bali]]", dan perjanjian terpenting yang menjadi bagian dari "paket" ini adalah [[Perjanjian Fasilitasi Perdagangan]] yang dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur pabean, meningkatkan keefisienan dan kecepatan prosedur, serta mengurangi biaya untuk mematuhi prosedur pabean.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=27}}
[[Berkas:Ricardo example of comparative advantage.svg|jmpl|kiri|250px|Grafik yang menggambarkan konsep keunggulan komparatif. Dalam skenario I (wajik), setiap negara menghabiskan 3.600 jam untuk memproduksi pakaian dan anggur. Dalam skenario I (persegi), setiap negara berfokus pada keunggulan komparatifnya, sehingga jumlah barang yang dihasilkan lebih besar.]]-->
{{Quote box|width=25em|align=right|quote="Sang penjahit tidak mencoba membuat sepatunya sendiri, tetapi membelinya dari sang pengrajin sepatu. Sang pengrajin sepatu tidak mencoba membuat bajunya sendiri, tetapi mempekerjakan sang penjahit. Sang petani tidak mencoba membuat keduanya, tetapi mempekerjakan dua pengrajin tersebut."|salign=right |source=— Ekonom [[Skotlandia]] [[Adam Smith]].{{sfn|Lowenfeld|2008|p=4}}{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=19-20}}}}
WTO pada dasarnya didirikan dengan logika ekonomi bahwa [[perdagangan bebas]] akan memperkuat ekonomi dan menguntungkan masyarakat dengan memanfaatkan [[keunggulan komparatif]] dari masing-masing negara. Tokoh yang paling dikenal sebagai pencetus teori keunggulan komparatif adalah [[David Ricardo]]. Sebagai contoh, jika negara A adalah penghasil beras terbaik dan negara B adalah produsen laptop yang paling bagus, jelas bahwa keduanya akan diuntungkan apabila A fokus pada beras, B fokus pada laptop, dan kemudian keduanya saling berdagang, alih-alih A membagi sumber dayanya untuk memproduksi laptop dan beras sendiriansecara mandiri, padahal negara tersebut tidak dapat membuat laptop secara efisien. Namun, permasalahan muncul jika negara A lebih hebat dalam membuat segala hal daripada B. Walaupun begitu, Ricardo menggunakan contoh yang sederhana untuk menunjukkan bahwa dalam keadaan seperti itu, perdagangan bebas masih akan menguntungkan kedua belah pihak. Bayangkan [[Kerajaan Britania Raya]] adalah negara yang dapat memproduksi botol [[wine|anggur]] dengan mempekerjakan 120 orang, sementara [[Kerajaan Portugal]] dapat memproduksi jumlah yang sama dengan 80 tenaga kerja saja. Pada saat yang sama, Britania Raya dapat menghasilkan pakaian dalam jumlah tertentu dengan 100 tenaga buruh, sementara untuk memproduksi jumlah yang sama, Portugal membutuhkan 90 tenaga kerja.
{| class="wikitable"
|}
Walaupun Portugal memiliki keunggulan absolutmutlak terhadap Britania Raya dalam memproduksi pakaian dan botol anggur, menurut Ricardo, perdagangan akan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Jika Britania Raya memutuskan untuk menghasilkanmemproduksi pakaian dengan 100 tenaga kerja dan mengekspornya ke Portugal untuk mendapatkan botol anggur yang dihasilkan oleh 80 petani Portugis, Britania Raya akan diuntungkan karena untuk membuat botol anggur sendiri, mereka membutuhkan 120 tenaga kerja. Portugal juga diuntungkan, karena alih-alih harus mengerahkan 90 orang untuk membuat pakaian, mereka dapat membelinya dari Britania Raya dengan hanya mempekerjakan 80 orang untuk memproduksi botol anggur.{{sfn|Trebilcock, Howse & Eliason|2012|p=3}}
Model Ricardo sendiri merupakan hasil penyederhanaan yang mengasumsikan bahwa biaya dan harga berlaku tetap, tetapi para ekonom modern telah memutakhirkan teori Ricardo dan menyesuaikannya dengan kenyataan dalam ekonomi modern. Contohnya adalah [[model Heckscher–Ohlin]] yang telah menemukan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi murah dan berlimpah di negaranya dan mengimpor barang dengan faktor produksi yang langka.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=20-21}}{{sfn|Lowenfeld|2008|pp=6-7}} Maka dari itu, perdagangan bebas dianggap penting untuk kemajuan ekonomi, karena jika negara memfokuskan diri pada keunggulan komparatif, modal dan tenaga kerja dapat dialokasikan secara efisien, dan produktivitas pun meningkat dan [[pertumbuhan ekonomi]] juga terdorong.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=20-24}} Hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dapat mengurangi keuntungan dari perdagangan atau bahkan menihilkannya, dan oleh sebab itulah anggota-anggota WTO berusaha memajukan ekonomi dengan mengurangi hambatan-hambatan tersebut.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=23}} Sebagai contoh, menurut laporan yang disusun oleh Kantor Eksekutif Presiden Amerika Serikat, pengurangan tarif di Amerika Serikat semenjak Perang Dunia II telah menambah [[produk domestik bruto]] negara sebesar 7,3% atau sekitar $1,3 triliun pada tahun 2014.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=21}} Selain itu, perdagangan bebas diyakini juga akan mengurangi kemiskinan dan menambah lapangan pekerjaan, terutama dengan dibukanya pasar baru untuk menjual barang dan jasa ke luar negeri, dan keuntungan lain dari perdagangan bebas adalah harga yang lebih murah dan pilihan yang lebih banyak untuk konsumen karena sudah tidak ada lagi tarif atau pembatasan yang menghambat barang atau jasa dari luar negeri.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=22-23}}
== Tujuan dan fungsi ==
Tujuan pendirian WTO dijabarkan di dalam mukadimah Perjanjian WTO, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan [[lapangan kerja penuh]], menambah [[pendapatan riil]] dan [[permintaan dan penawaran|permintaan]], serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Mukadimah persetujuan tersebut juga menambahkan bahwa segala upaya untuk mewujudkan angan-angan ini harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kebutuhan negara-negara berkembang.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=88}} Selain itu, mukadimah ini turut menegaskan pentingnya [[pembangunan berkelanjutan]] (pembangunan yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup) serta integrasi negara-negara berkembang (terutama [[negara terbelakang|negara-negara terbelakang]]) dengan sistem perdagangan dunia.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=88-89}} Menurut pakar hukum dagang asal [[Belanda]], [[Peter Van den Bossche]], mukadimah ini membantah keyakinan bahwa WTO hanya memperhatikan liberalisasi perdagangan tanpa memedulikan isu kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=89}} Di dalamDalam mukadimah yang sama, dikatakan bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya serta dengan menghapuskan segala tindakan diskriminatif di dalam hubungan dagang internasional. Sementara itu, sehubungan dengan dampak hukum dari penjabaran tujuan WTO di dalam mukadimah Perjanjian WTO, [[Badan Banding]] di dalam perkara ''US–Shrimp'' menyatakan bahwa bahasa yang digunakan di dalam mukadimah ini menunjukkan itikad dari para perunding Perjanjian WTO, sehingga isi mukadimah ini turut "mewarnai" upaya penafsiran terhadap perjanjian-perjanjian yang terlampir di dalam Perjanjian WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=89}}
Secara umum, fungsi WTO secara umum seperti yang dijabarkan dalam Pasal II:1 Perjanjian WTO adalah untuk menyediakan "kerangka kelembagaan bersama" yang mewadahi hubungan dagang antar anggotaantaranggota WTO. Pasal III Perjanjian WTO kemudian merincikan fungsi-fungsi khusus, yaitu untuk memfasilitasi pemberlakuan perjanjian-perjanjian yang terlampir di dalam Perjanjian WTO, untuk menyediakan wadah perundingan perjanjian dagang yang baru, untuk melaksanakan [[Kesepahaman Penyelesaian Sengketa]] yang berisi tentang prosedur penyelesaian sengketa, untuk melaksanakan Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan, serta untuk bekerja sama dengan [[Dana Moneter Internasional]] dan [[Bank Dunia]] agar kebijakan ekonomi global dapat menjadi lebih koheren.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=90}}{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=11-12}}
== Perjanjian-perjanjian WTO ==
Perjanjian utama yang melandasi lembaga WTO adalah [[Persetujuan Marrakesh]] atau "Perjanjian WTO". Perjanjian ini sendiri sebenarnya merupakan perjanjian singkat yang hanya terdiri dari 16 pasal, tetapi terdapat perjanjian-perjanjian terperinci lainnya yang dilampirkan dalam perjanjian ini. Berdasarkan Pasal II Perjanjian WTO, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang disebutkan di dalam Lampiran 1, 2, dan 3 (disebut "Perjanjian Dagang Multilateral") merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian WTO dan mengikat kepada semua anggota.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=43}} Sementara itu, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang disebutkan di dalam Lampiran 4 (disebut "Perjanjian Dagang Plurilateral") juga merupakan bagian dari Perjanjian WTO dan hanya berlaku bagi anggota yang telah menerima perjanjian tersebut.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=44}} Lampiran 1A mengandung perjanjian-perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan barang, yaitu:{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=45-48}}
# [[Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan]] 1994, termasuk di dalamnya adalah GATT 1947 dan instrumen-instrumen hukum yang berlaku sesuai dengan GATT 1947 sebelum berlakunya Perjanjian WTO (contohnya sertifikasi konsesi tarif)
# [[Perjanjian tentang Pertanian]]
# [[Perjanjian Fasilitasi Perdagangan]] yang dimasukkan ke dalam lampiran ini melalui Protokol Amendemen yang ditetapkan oleh anggota WTO pada 27 November 2014{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=48}}
Lampiran 1B berisi [[Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa]] ({{lang-en|General Agreement on Trade in Services}}, disingkat GATS), dan di dalam Lampiran 1C terdapat [[Perjanjian TRIPS|Perjanjian tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan]] ("Perjanjian TRIPS").{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=44}} Sementara itu, Lampiran 2 berisikan [[Kesepahaman Penyelesaian Sengketa]] ({{lang-en|Dispute Settlement Understanding}}, disingkat DSU) yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa dagang,{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=44, 51-52}} dan Lampiran 3 mengandung [[Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan]] yang menjabarkan prosedur peninjauan kebijakan dagang anggota-anggota WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=44, 52}} Di Lampiran 4 sendiri terdapat dua [[perjanjian plurilateral]], yaitu [[Perjanjian tentang Perdagangan Pesawat Sipil]] (yang disepakati pada Putaran Tokyo tahun 1979) dan [[Perjanjian tentang Pengadaan Pemerintah]] (sesuai dengan hasil revisi tahun 2014).{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=53}} Sebelumnya terdapat pula perjanjian plurilateral yang disebut Perjanjian Peternakan Susu Internasional dan Perjanjian Daging Sapi Internasional, tetapi perjanjian-perjanjian plurilateral ini sudah tidak berlaku pada tahun 1997.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=11}} Di sisi lain, pada tanggal 13 Desember 1996, [[Perjanjian Teknologi Informasi]] ({{lang-en|Information Technology Agreement}}, disingkat ITA) telah disepakati oleh 29 anggota WTO melalui "Deklarasi Tingkat Menteri tentang Perdagangan Produk Teknologi Informasi" yang dikeluarkan di [[Singapura]]. Perjanjian yang juga bersifat plurilateral ini menghapuskan bea masuk untuk berbagai produk dalam bidang [[teknologi informasi]], seperti komputer, peralatan telekomunikasi, dan [[semikonduktor]],{{sfn|Wunsch-Vincent|2005|pp=33-34}} dan secara keseluruhan terdapat sekitar 222 jenis barang. Semenjak itu, jumlah anggota yang turut serta dalam perjanjian ini terus bertambah hingga mencapai 67 negara pada tahun 2015. Kemudian, pada tanggal 28 Juli 2015, setelah sempat tersendat selama beberapa tahun, daftar barang yang masuk ke dalam cakupan perjanjian ini diperluas dengan 201 jenis produk tambahan. Perjanjian yang telah diperbaharui ini juga dijuluki "ITA II".{{sfn|Marx|2015|pp=346-347}}
Di dalamDalam Perjanjian WTO, terdapat protokol-protokol aksesi dari anggota-anggota WTO yang baru bergabung setelah ditetapkannya perjanjian tersebut, dan protokol-protokol ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Contohnya adalah Protokol Aksesi Tiongkok.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=53}} Selain itu, terdapat pula "daftar komitmen" ({{lang-en|schedules of commitments}}) yang berisikan komitmen suatu anggota WTO terhadap produk atau jasa tertentu, dan daftar ini juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian WTO.{{sfn|WTO, Legal Texts}}
== Struktur ==
Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum dan juga dianggap sebagai subjek [[hukum internasional]].{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=12}} Struktur kelembagaannya diatur oleh Pasal IV Perjanjian WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=128}} Terdapat dua badan yang mengambil keputusan di WTO, yaitu Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Perwakilan-perwakilan ini bertemu setidaknya dua tahun sekali.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=12}} Di bawahnya, Dewan Umum berperan sebagai badan pengambil keputusan utama sekaligus perumus kebijakan selama rentang waktu antara setiap Konferensi Tingkat Menteri. Dewan Umum terdiri dari para diplomat setingkat duta besar dari semua anggota WTO yang berkumpul di [[Jenewa]] setidaknya dua bulan sekali. Dewan ini dikepalai oleh seorang ketua yang dipilih oleh dewan itu sendiri.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=132}} Dewan Umum berperan dalam menetapkan anggaran tahunan dan kebijakan keuangan organisasi,{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=133}} serta dalam mengatur kerja sama dengan organisasi internasional lainnya atau dengan [[lembaga swadaya masyarakat]].{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=12}} Pekerjaan dewan umum dilengkapi oleh dua badan lainnya, yaitu [[Badan Penyelesaian Sengketa]] dan [[Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan]].{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=12}}
Di bawah Dewan Umum, terdapat dewan-dewan dan komite-komite khusus yang dibentuk oleh Pasal IV:5 Perjanjian WTO, yakni Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, dan Dewan TRIPS. Dewan-dewan ini melapor kepada Dewan Umum WTO, dan wewenang mereka sendiri sangat terbatas dan tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan di dalam Perjanjian WTO, di dalam perjanjian dagang masing-masing (contohnya GATS untuk Dewan Perdagangan Jasa), dan oleh keputusan dari Dewan Umum.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=134}} Dewan-dewan ini diperbolehkan mendirikan komite-komite atau badan subsider sesuai dengan kebutuhan.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=12}} Selain itu, terdapat juga berbagai komite dan kelompok kerja yang membantu kerja Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum, seperti Komite tentang Perdagangan dan Lingkungan yang didirikan di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994 berdasarkan Keputusan Tingkat Menteri tentang Perdagangan dan Lingkungan, Komite tentang Perdagangan dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Pasal IV:7 Perjanjian WTO dan dibentuk oleh Dewan Umum pada tahun 1995, atau Komite tentang Perjanjian Dagang Regional yang juga didirikan oleh Dewan Umum pada tahun berikutnya.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=135}}
Organisasi Perdagangan Dunia juga dilengkapi oleh Sekretariat yang bertugas menyediakan bantuan teknis, profesional, dan kepegawaian kepada badan-badan WTO, menyediakan bantuan teknis kepada anggota yang masih berstatus negara berkembang, mengawasi dan mengkaji perdagangan dunia, memberikan nasihat kepada negara yang ingin bergabung dengan WTO, serta menyediakan informasi kepada masyarakat.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=142-143}} Sekretariat WTO dipimpin oleh seorang [[Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia|Direktur Jenderal]]. Konferensi Tingkat Menteri dapat memilih Direktur Jenderal dan menetapkan wewenang serta masa jabatannya. Direktur Jenderal harus bertindak independen dari pemerintahan.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=12}} Direktur Jenderal berwenang mengangkat pegawai-pegawai, dan mereka bekerja sebagai pegawai negeri internasional.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=12}}{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=144}} Pegawai-pegawai ini kebanyakan berlatar belakang ahli hukum dan ekonom.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=144}}
{{main|Daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia}}
[[Berkas:Accession of the Republic of Seychelles to the WTO (15850067969).jpg|jmpl|ka|250px|Upacara penandatanganan aksesi [[Seychelles|Republik Seychelles]] ke dalam WTO pada tanggal 10 Desember 2014.]]
Pada tahun 2016, WTO memiliki 164 anggota yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=113}} Para anggotanya tidak hanya terdiri dari negara-negara berdaulat, tetapi juga meliputi wilayah kepabeanan ({{lang-en|customs territories}}), yaitu daerah yang bebas mengatur hubungan dagang mereka sendiri. Contoh wilayah kepabeanan yang menjadi anggota WTO adalah "[[Hong Kong|Hong Kong, Tiongkok]]", "[[Makau|Makau, Tiongkok]]", dan "[[Tionghoa Taipei]]" (dalam bahasa sehari-hari disebut "Taiwan").{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=114}} Selain itu, WTO juga memiliki kekhususannya sendiri dengan menerima [[Uni Eropa]] sebagai anggota. Pada saat yang sama, negara-negara anggota Uni Eropa juga menjadi anggota WTO, sehingga negara-negara ini seolah memiliki keanggotaan ganda. Walaupun begitu, pada kenyataannya [[Komisi Eropa]]-lah yang bertindak sebagai perantara Uni Eropa sekaligus semua negara anggotanya di dalam pertemuan-pertemuan dan perundingan-perundingan yang digelar di WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=115-116}}
Terdapat dua cara bagi negara yang ingin bergabung dengan WTO. Cara pertama yang disebut "keanggotaan awal" ({{lang-en|original membership}}) hanya dapat digunakan oleh negara yang pernah bergabung dengan GATT 1947 dan [[Komunitas Eropa]]. Berdasarkan Pasal XI:1 Perjanjian WTO, negara-negara tersebut dapat diterima sebagai anggota WTO jika mereka menerima semua ketentuan Perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral yang berada di bawahnya, dan jika memberikan konsesi dan membuat komitmen dalam perdagangan barang dan jasa yang kemudian dicantumkan di dalam daftar masing-masing.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=118}} Cara kedua adalah melalui prosedur aksesi seperti yang ditetapkan di dalam Pasal XII Perjanjian WTO. Negara atau wilayah kepabeanan yang ingin bergabung harus menerima semua ketentuan Perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral yang berada di bawahnya, dan kemudian mereka harus melakukan perundingan aksesi yang mencoba menentukan kesesuaian undang-undang dan praktik dagang calon anggota dengan aturan WTO dan langkah yang dapat diambil untuk menyesuaikannya, serta konsesi akses pasar untuk perdagangan barang dan komitmen perdagangan jasa yang akan diambil oleh calon anggota.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=118-119}} Tahapannya secara umum dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
# Tahap "perkenalan": calon anggota melaporkan semua kebijakan dagang dan ekonomi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban anggota WTO dan mengirim memorandum yang berkaitan dengan hal ini. Memorandum ini akan diperiksa oleh kelompok kerja WTO yang didirikan khusus untuk keperluan ini untuk melihat apakah undang-undang dan praktik calon anggota sejalan dengan aturan WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=119}}
# Tahap perundingan bilateral mengenai konsesi akses pasar dan komitmen yang akan diambil, tetapi pada akhirnya hasil perundingan bilateral tersebut harus diberlakukan secara multilateral kepada semua anggota WTO sesuai dengan asas MFN.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=119}}
# Tahap perumusan ketentuan keanggotaan: kelompok kerja WTO akan merumuskan ketentuan aksesi yang dijabarkan di dalam laporan kelompok kerja, rancangan protokol aksesi, dan rancangan "daftar barang" dan "daftar jasa" yang berisikan semua konsesi akses pasar dan komitmen calon anggota. Semua dokumen ini akan dikirimkan kepada Konferensi Tingkat Menteri atau Dewan Umum.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=119-120}}
# Tahap pengambilan keputusan: Konferensi Tingkat Menteri atau Dewan Umum akan memutuskan berdasarkan konsensus apakah mereka akan menerima calon anggota atau tidak. Jika lamaran untuk bergabung diterima, bakal anggota secara resmi akan bergabung dengan WTO dalam waktu tiga puluh hari setelah mereka mengirimkan instrumen ratifikasi protokol aksesi.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=120}}
Dalam sejarahnya, proses aksesi ke dalam WTO biasanya memakan waktu yang panjang; walaupun [[Kirgizstan]] merupakan negara tercepat yang bergabung ke dalam WTO (hanya memerlukan 2 tahun 10 bulan), perundingan aksesi dengan [[Aljazair]] masih belum selesai dari tahun 1987.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=120}} [[Republik Rakyat Tiongkok]] sendiri membutuhkan lebih dari empat belas tahun untuk menyelesaikan proses aksesi, dan mereka secara resmi bergabung pada November 2001.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=13}}
Selain anggota, WTO juga memiliki sejumlah "pengamat". Negara-negara yang baru saja mendapatkan status pengamat harus memulai perundingan untuk bergabung dengan WTO dalam kurun waktu lima tahun. Kewajiban ini tidak berlaku untuk [[Vatikan]] yang memiliki status pengamat di WTO. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga memiliki status pengamat permanen, seperti [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Dana Moneter Internasional]], [[Bank Dunia]], [[Organisasi Pangan dan Pertanian]], [[Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan]], [[Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia]], dan [[Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi]]. Ada pula organisasi-organisasi internasional yang hanya memiliki status pengamat di dalam badan WTO tertentu sesuai dengan mandat mereka, contohnya adalah [[Codex Alimentarius|Komisi Codex Alimentarius]] (lembaga gabungan Organisasi Pangan dan Pertanian dengan [[Organisasi Kesehatan Dunia]]) yang memiliki status pengamat di Komite Tindakan Sanitari dan Fitosanitari WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=118}}
== Pengambilan keputusan ==
[[Berkas:Doha Ministerial Conference 9-13 November 2001 (9308714762).jpg|jmpl|ka|250px|Konferensi Tingkat Menteri di [[Doha]], [[Qatar]], pada tanggal 9-13 November 2001.]]
[[Berkas:Singapore Ministerial Conference 9-13 December 1996 (9306028171).jpg|jmpl|ka|250px|Konferensi Tingkat Menteri di [[Singapura]] pada tanggal 9-13 Desember 1996.]]
Berdasarkan Pasal IX:1 Perjanjian WTO, Organisasi Perdagangan Dunia melanjutkan praktik pengambilan keputusan di dalam GATT 1947 yang menggunakan sistem konsensus. Prosedur standar ini akan dijalankan apabila tidak ada anggota yang terang-terangan menolak penetapan suatu keputusan. Apabila konsensus tidak dapat tercapai, keputusan akan diambil lewat pemungutan suara dengan sistem [[Mayoritas|mayoritas sederhana]]. Setiap anggota memiliki satu suara; pengecualiannya adalah Uni Eropa yang jumlah suaranya sama dengan jumlah anggotanya.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=146-147}} Selain itu, WTO juga memiliki prosedur-prosedur khusus. Sebagai contoh, Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum berwenang membuat penafsiran yang bersifat otoritatif terhadap perjanjian-perjanjian WTO, dan keputusan untuk menetapkan penafsiran semacam ini harus mendapatkan persetujuan dari sekurangnya 3/4 anggota. Contoh lain berkaitan dengan penerimaan anggota baru. Pasal XII:2 Perjanjian WTO mengatur bahwa keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut diambil oleh Konferensi Tingkat Menteri dengan dukungan dari sekurangnya 2/3 anggota. Namun, Dewan Umum bersepakat pada tanggal 15 November 1995 untuk mencoba mengambil keputusan lewat konsensus terlebih dahulu, sehingga pemungutan suara untuk menerima anggota baru baru akan diadakan jika konsensus tidak dapat tercapai.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=148-149}}
Pada praktiknya, konsensus selalu didahulukan dan keputusan sangat jarang diambil melalui pemungutan suara. Walaupun sistem konsensus dianggap lebih melegitimasi keputusan yang telah ditetapkan, [[Laporan Sutherland]] tahun 2004 mengungkapkan kekhawatiran bahwa jumlah anggota WTO yang begitu banyak akan menghambat upaya untuk menetapkan kebijakan baru. Penolakan dari satu anggota saja dapat menggagalkan upaya untuk mencapai konsensus meskipun kebijakan yang diusulkan didukung oleh banyak anggota, sehingga sistem konsensus dianggap dapat melumpuhkan proses pengambilan keputusan di WTO. Laporan Sutherland sendiri menyarankan agar anggota yang ingin memveto suatu keputusan diharuskan menyatakannya dalam bentuk tulisan dengan mencantumkan alasan yang menunjukkan bahwa hal tersebut menyangkut kepentingan nasional yang amat penting bagi anggota tersebut.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=151-152}}
=== Non-diskriminasi ===
Di dalamDalam hukum WTO, terdapat dua aturan utama yang melarang diskriminasi, yaitu "[[perlakuan yang sama untuk semua anggota]]" (MFN) dan "[[perlakuan nasional]]". Berdasarkan aturan MFN, apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk memberikan suatu perlakuan yang menguntungkan atau mengistimewakan salah satu anggota, keuntungan atau keistimewaan tersebut juga harus diberikan kepada semua anggota WTO tanpa terkecuali. Maka dari itu, anggota WTO tidak boleh memilih-milih dalam memberikan konsesi dagang kepada salah satu anggota lainnya. Sebagai contoh, apabila salah satu anggota WTO memutuskan untuk memangkas tarif impor beras dari salah satu anggota, pemangkasan tarif beras tersebut juga harus diberlakukan kepada semua anggota WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=39}}{{sfn|Van den Bossche & Prévost|2016|pp=13}} Sementara itu, aturan "perlakuan nasional" menitahkan bahwa anggota WTO harus memperlakukan produk impor sebagaimana anggota tersebut memperlakukan [[barang sejenis|produk sejenis]] di negaranya. Dalam kata lain, anggota WTO tidak boleh mendiskriminasi produk asing setelah produk tersebut masuk ke dalam pasar domestik. Sebagai contoh, apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk menghapuskan pajak rokok buatan dalam negeri, penghapusan pajak tersebut juga harus diberlakukan untuk rokok-rokok impor yang sudah memasuki pasar dalam negeri. Jika mereka hanya memungut pajak tersebut untuk rokok impor, mereka telah melanggar aturan perlakuan nasional.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=39}}{{sfn|Van den Bossche & Prévost|2016|pp=13-14}}
Kedua aturan ini terkandung di dalam GATT yang menyangkut barang dan GATS yang menyangkut jasa. Namun, kedua perjanjian ini memiliki perbedaan besar dalam hal cakupan penerapan. Aturan MFN di dalam GATS berlaku untuk semua jasa secara umum, walaupun anggota-anggota dapat membuat beberapa pengecualian yang terbatas cakupannya. Namun, aturan mengenai perlakuan nasional hanya berlaku untuk anggota yang telah membuat komitmen khusus terhadap sektor-sektor jasa tertentu atau terhadap salah satu dari [[Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa#Empat cara memasok|empat cara untuk memasok jasa]] (pasokan lintas batas, konsumsi luar negeri, kehadiran komersial, dan kehadiran manusia alamiah atau ''natural person''). Komitmen-komitmen ini dicantumkan di dalam daftar komitmen jasa setiap anggota. Oleh sebab itu, dalam membaca peraturan di dalam GATS, daftar komitmen jasa dari salah satu anggota yang sedang dikaji juga harus dipertimbangkan, dan mereka tidak harus menerapkan aturan perlakuan nasional untuk sektor jasa atau cara memasok yang belum diliberalisasi. Sementara itu, aturan perlakuan nasional di dalam GATT berlaku secara umum.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=39}}{{sfn|Trebilcock & Howse|2005|pp=390}}
=== Aturan mengenai akses pasar ===
[[Berkas:MSC Home Terminal.jpg|jmpl|ka|250px|Terminal peti kemas di [[Pelabuhan Antwerpen]]. Pemungutan bea masuk terhadap barang impor pada dasarnya tidak dilarang oleh WTO, tetapi negara anggota diajak untuk menurunkan tarif yang dipungut secara perlahan.]]
Negara-negara membutuhkan akses pasar agar perdagangan barang dan jasa dapat berjalan lancar, tetapi akses pasar terhadap suatu negara seringkali dihambat oleh berbagai cara, baik itu tarif maupun non-tarif.{{sfn|Van den Bossche & Prévost|2016|pp=49}} Secara umum, terdapat empat jenis aturan WTO yang terkait dengan akses pasar, yaitu peraturan tentang bea masuk, peraturan tentang bea dan pungutan-pungutan keuangan lainnya, peraturan tentang pembatasan secara kuantitatif, serta peraturan tentang [[hambatan non-tarif]] lainnya.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=39}}
Pada dasarnya, pemungutan bea masuk itu tidak dilarang, tetapi tarif yang dipungut oleh suatu negara tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan di dalam daftar konsesi masing-masing.{{efn|Menurut Pasal II:7 GATT 1994, daftar konsesi anggota merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian WTO. Daftar konsesi harus sejalan dengan aturan dasar GATT dan tidak dapat mengurangi kewajiban anggota. Sebagian besar daftar konsesi disusun dengan mengikuti [[Harmonized Commodity Description and Coding System]] (disingkat "Harmonized System"). Strukturnya sendiri pada umumnya terdiri dari Bab I yang berisi konsesi-konsesi tarif untuk produk pertanian dan bukan pertanian, Bagian II mengenai konsesi preferensial, Bagian III mengenai konsesi perihal tindakan selain tarif, serta Bagian IV mengenai komitmen khusus perihal bantuan domestik dan subsidi ekspor untuk produk pertanian. Untuk keterangan selengkapnya, lihat {{harvnb|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=437-440}}. Sementara itu, anggota yang ingin mengubah atau menarik daftar konsesinya harus mengikuti prosedur di dalam Pasal XXVIII:1 GATT. Pada dasarnya, anggota tersebut harus melakukan perundingan dengan anggota lain yang dianggap memiliki kepentingan yang besar sehubungan dengan perubahan yang ingin dicanangkan. Ganti rugi dalam bentuk konsesi baru biasanya perlu diberikan. Namun, jika perundingannya gagal, anggota yang ingin mengubah atau menarik daftar konsesi mereka bebas melakukan hal tersebut sesuai dengan Pasal XXVIII:3(a) GATT. Untuk keterangan selengkapnya, lihat {{harvnb|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=447-449}}.}} Setiap anggota WTO memiliki daftar konsesinya sendiri kecuali untuk anggota yang menjadi bagian dari suatu [[serikat pabean]] (contohnya adalah negara-negara anggota [[Uni Eropa]] yang tidak memiliki daftar konsesi mereka sendiri, tetapi mereka mengikuti daftar konsesi yang disusun oleh Uni Eropa). Daftar ini memuat "konsesi dagang", yaitu komitmen yang telah diambil oleh suatu anggota untuk tidak mengangkat tarif mereka di atas angka yang telah disepakati, atau dalam kata lain, mereka telah "mengikat" tarif mereka pada angka tersebut.{{efn|Komitmen tarif setiap negara sendiri berbeda-beda dan bergantung pada hasil perundingan dengan anggota-anggota lain; pada tahun 2017, [[Indonesia]] dan [[Amerika Serikat]] telah mengikat lebih dari 95% tarif mereka, sementara [[Kamerun]] hanya 13,3%. Lihat {{harvnb|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=436}}.}} Hukum WTO sendiri mengajak anggota-anggotanya untuk terus melakukan perundingan demi pengurangan tarif yang menguntungkan semua pihak, dan hasil dari perundingan ini juga akan dimasukkan ke dalam daftar konsesi anggota terkait.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=40}} Walaupun daftar konsesi menetapkan tarif maksimal, batas tarif untuk berbagai produk seringkali lebih tinggi daripada bea masuk yang sesungguhnya ditetapkan; dalam hal ini, Badan Banding dalam perkara ''Argentina–Textiles and Apparel (1998)'' menyatakan bahwa anggota diperbolehkan mengenakan bea yang lebih rendah daripada tarif maksimalnya.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=446-447}}
Sehubungan dengan "bea dan pungutan-pungutan lainnya", Badan Banding di dalam perkara ''India–Additional Import Duties'' telah mendefinisikan istilah ini sebagai "bea dan pungutan yang bukan bea masuk biasa".{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=462}} Misalnya, Panel di dalam perkara ''Dominican Republic–Safeguard Measures'' mendapati bahwa "tindakan pengamanan" yang dilakukan oleh petugas pabean [[Republik Dominika]] merupakan "bea dan pungutan lainnya", karena kebijakan ini bukanlah "bea masuk biasa".{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=463}} "Tindakan pengamanan" (berdasarkan Pasal XIX GATT) adalah penangguhan konsesi dagang untuk jangka waktu tertentu apabila terjadi lonjakan impor yang tidak terduga sebelumnya sampai-sampai mengancam akan mengakibatkan kerugian serius terhadap produsen dalam negeri,{{sfn|Bown & Wu|2014|pp=180-181}} dan tindakan pengamanan yang dipertentangkan di dalam perkara tersebut adalah penetapan bea masuk sementara sebesar 38% untuk impor kantong plastik [[polipropilena]].{{sfn|Bown & Wu|2014|pp=186}} Contoh-contoh lain yang dapat ditemui dalam perkara-perkara di Panel dan Badan Banding adalah bea tambahan terhadap suatu barang yang sudah dikenakan bea masuk, pembayaran jaminan keamanan untuk mengimpor barang, atau biaya pabean tanpa batasan maksimal.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=464}} Pasal II:1(b) GATT sendiri menitahkan bahwa bea semacam ini tidak boleh melebihi bea yang telah diberlakukan pada "tanggal perjanjian ini" atau bea yang diberlakukan dalam undang-undang yang berlaku pada tanggal tersebut. Akibat ketidakjelasan istilah "tanggal perjanjian ini", para anggota WTO telah bersepakat di dalam Kesepahaman mengenai Penafsiran Pasal II:1(b) GATT 1994 ({{lang-en|Understanding on the Interpretation of Article II:1(b) of the GATT 1994}}) bahwa setiap anggota dalam hal ini berkewajiban untuk mencatat tarif mengikat maksimal yang akan dikenakan untuk setiap bea atau pungutan lainnya di dalam daftar konsesi mereka.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=465}}
Hukum WTO sendiri tidak mengizinkan pembatasan kuantitatif terhadap barang. Oleh sebab itu, secara umum anggota WTO tidak diperbolehkan melarang pengimporan atau pengeksporan barang tertentu, dan mereka juga tidak dapat memberlakukan kuota terhadap barang. Untuk perdagangan jasa, aturan ini hanya berlaku untuk sektor jasa yang telah diliberalisasi oleh anggota tersebut.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=40}} Sementara itu, peraturan yang keempat merupakan sebuah kategori dengan cakupan yang luas, contohnya adalah kurangnya transparansi hukum dagang, praktik perdagangan yang tidak adil, prosedur pabean, buruknya perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, atau keberadaan hambatan teknis.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=39-40}} Aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, dan hambatan teknis diatur oleh perjanjiannya sendiri.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=883, 935, 993}} Misalnya, regulasi teknis yang diberlakukan oleh suatu negara harus mematuhi asas MFN, dan anggota yang memberlakukan regulasi ini harus memastikan agar tidak timbul hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=899, 912}}
=== Pengecualian ===
Upaya untuk meliberalisasi perdagangan dapat bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, contohnya adalah pelestarian lingkungan hidup atau kepentingan ekonomi lainnya. Maka dari itu, hukum WTO memiliki pasal-pasal "pengecualian" yang membenarkan penyimpangan dari aturan-aturan dasar WTO dalam keadaan tertentu demi kepentingan-kepentingan masyarakat. Pengecualian secara umum terkandung di dalam Pasal XX GATT dan XIV GATS, contohnya adalah perlindungan moral masyarakat atau perlindungan kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kepentingan untuk melindungi keamanan nasional juga dapat ditemui dalam Pasal XXI GATT dan Pasal XIV ''bis'' GATS. Sementara itu, Pasal XII dan XIX GATT serta Pasal X dan XII GATS mencantumkan kepentingan-kepentingan ekonomi, misalnya perlindungan industri dalam negeri dari kerugian serius yang diakibatkan oleh peningkatan impor secara tajam dan tak terduga.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=42}}
Sehubungan dengan pengecualian umum yang terkandung di dalam GATT dan GATS, anggota WTO biasanya dapat melewati langkah pertama untuk membenarkan kebijakan tersebut, yaitu pembuktian bahwa kebijakan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terkait. Sebagai contoh, sehubungan dengan Pasal XIV GATS, Panel di dalam perkara ''US–Gambling'' menerima argumen dari Amerika Serikat bahwa kebijakan yang membatasi [[judi]] dapat dibenarkan untuk melindungi moral masyarakat, dan "moral masyarakat" sendiri didefinisikan oleh Panel sebagai "standar tindakan benar dan salah yang dipelihara oleh atau atas perantara suatu komunitas atau bangsa." Badan Banding sepakat dengan keputusan ini.{{sfn|Joseph|2011|pp=108}}{{sfn|Gaines & Olsen|2012|pp=216-217}} Namun, upaya untuk memakai Pasal XX GATT dan Pasal XIV GATS acap kali kandas akibat keberadaan ''chapeau'' (mukadimah) di dalam kedua pasal tersebut. ''Chapeau'' ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota WTO untuk melindungi kepentingan tertentu tidak diperbolehkan apabila tindakan tersebut tergolong sebagai diskriminasi yang sembarangan atau tidak dapat dibenarkan, atau jika tindakan tersebut merupakan kedok untuk membatasi perdagangan internasional. Fungsi dari ''chapeau'' ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan, tetapi kenyataannya ''chapeau'' ini malah menggagalkan banyak upaya untuk membenarkan tindakan perlindungan.{{sfn|Joseph|2011|pp=115}}{{sfn|De Schutter|2015|pp=55, 76}} Contohnya, dalam perkara ''US–Gambling'', pada akhirnya Amerika Serikat dinilai telah melanggar hukum WTO karena mereka mengizinkan jasa taruhan balap kuda yang disediakan oleh beberapa perusahaan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dianggap telah berlaku diskriminatif. Sementara itu, dalam perkara ''US–Shrimp'', tindakan yang ingin melindungi [[penyu]] sebagai sumber daya alam yang dapat habis (sesuai dengan Pasal XX(g) GATT){{efn|Sebelumnya, Amerika Serikat mencoba mengajukan argumen bahwa "sumber daya alam yang dapat habis" hanya mengacu kepada sumber daya yang tidak hidup seperti [[emas]] atau [[perak]]. Namun, Badan Banding menyatakan bahwa sumber daya hidup juga bisa habis atau bahkan punah, dan menurut mereka gagasan modern dan "evolusioner" mengenai pelestarian lingkungan dapat mengilhami upaya penafsiran terhadap GATT yang dilakukan pada tahun 1998. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat {{harvnb|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=573-578}}.}} juga ditolak karena dinilai bersifat diskriminatif.{{sfn|Joseph|2011|pp=115}}
Hukum WTO juga menyediakan pengecualian dalam bentuk perjanjian dagang regional, yaitu perjanjian yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu untuk semakin memperkuat upaya integrasi ekonomi. Contohnya adalah [[Kawasan Perdagangan Bebas Perbara]], [[Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah]], atau [[Mercosur]] di [[Amerika Selatan]]. Dalam ranah WTO, "perjanjian dagang regional" juga dapat bersifat bilateral, contohnya adalah [[Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat-Kolombia]] atau [[Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Korea Selatan]].{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=671-673}} Pada dasarnya perjanjian-perjanjian semacam ini menjadi pengecualian bagi asas MFN, karena negara yang tergabung di dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ini memberikan keuntungan tertentu kepada mitra dagangnya, tetapi tidak kepada anggota WTO yang lain.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=507}} Pasal XXIV GATT dan Pasal V GATS sama-sama mengizinkan penetapan perjanjian dagang regional yang mendirikan [[serikat pabean]] atau [[kawasan perdagangan bebas]].{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=674, 679, 688}} Selain itu, pada tanggal 28 November 1979, negara-negara anggota GATT mengeluarkan sebuah keputusan mengenai ''[[Enabling Clause]]'' yang mengizinkan Perlakuan Khusus dan Berbeda (''Special and Differential Treatment'') untuk negara-negara berkembang. ''Enabling Clause'' ini kini menjadi bagian dari GATT 1994.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=687-688}} Salah satu contohnya adalah perlakuan yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang walaupun hal ini menyimpang dari asas MFN, pemberian landasan hukum kepada negara berkembang untuk membentuk "perjanjian dagang preferensial" sendiri, serta pemberian preferensi dagang tambahan kepada [[negara terbelakang]].{{efn|Di dalamDalam hukum WTO, tidak terdapat definisi "negara berkembang" atau "negara maju". Pada praktiknya, negara bebas untuk menyatakan diri sebagai negara "maju" atau "berkembang", tetapi anggota lain dapat menentang upaya anggota untuk menggunakan pasal-pasal yang hanya berlaku untuk negara berkembang. Sementara itu, untuk konsep "negara terbelakang", WTO menggunakan daftar yang dikeluarkan oleh [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Untuk keterangan selengkapnya, lihat {{harvnb|WTO, Least-developed Countries}} dan {{harvnb|WTO, Who are the Developing Countries in the WTO?}}.}}{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=701}} Dalam kenyataannya, saat ini terdapat sangat banyak perjanjian dagang di tingkat regional, sampai-sampai [[Laporan Sutherland]] pada tahun 2004 mengatakan:
{{cquote2|[H]ampir lima dasawarsa setelah pendirian GATT, MFN tidak lagi menjadi aturan, tetapi hampir menjadi pengecualian. Tentu saja sebagian besar perdagangan antara ekonomi-ekonomi besar saat ini masih dilakukan berdasarkan MFN. Namun, [keberadaan] suatu hal yang telah disebut "[[Efek mangkuk spageti|mangkuk spageti]]" [yang terdiri] dari serikat pabean, pasar bersama, kawasan perdagangan regional dan bilateral, preferensi, dan sekumpulan kesepakatan dagang lain-lain yang tiada hentinya ini telah hampir mencapai titik ketika perlakuan MFN merupakan pengecualian.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=308}}}}
== Penyelesaian sengketa ==
{{Quote box|width=25em|align=right|quote="Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan unsur utama yang memberikan keamanan dan prediktabilitas bagi sistem perdagangan multilateral. Para anggota mengakui bahwa fungsinya adalah untuk memelihara hak dan kewajiban anggota menurut perjanjian-perjanjian yang masuk cakupan, dan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan aturan hukum kebiasaan internasional mengenai penafsiran. Rekomendasi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa tidak boleh menambah ataupun mengurangi hak dan kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian-perjanjian yang masuk cakupan."|salign=right |source=— Pasal 3.2 Kesepahaman Penyelesaian Sengketa.{{sfn|Trebilcock & Howse|2005|p=139}}}}
WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang bertindak layaknya pengadilan dagang internasional.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=83}} Sistem penyelesaian sengketa ini memiliki yurisdiksi wajib (''compulsory jurisdiction''), atau dalam kata lain anggota-anggota WTO harus menerima yurisdiksi sistem tersebut.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=168}} Yurisdiksinya juga bersifat eksklusif dalam artian anggota yang ingin menuntut pelanggaran kewajiban hukum WTO yang dilakukan anggota lain harus membawa perkara ini ke sistem penyelesaian sengketa di WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=169}} Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh sistem penyelesaian sengketa ini mengikat secara hukum.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=83}} Tujuan dari sistem ini sendiri ditetapkan oleh Pasal 3.2 DSU, yaitu untuk "memberikan kepastian dan prediktabilitas" terhadap sistem perdagangan multilateral, sehingga badan yang menyelesaikan sengketa akan mengeluarkan putusan yang sama untuk isu hukum yang sama kecuali jika ada alasan yang kuat.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=185}} Selain itu, sistem ini juga didirikan untuk mempertahankan hak dan kewajiban anggota sesuai dengan yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian WTO. Maka dari itu, seperti yang tertulis secara gamblang di dalam Pasal 3.2 DSU, badan yang menyelesaikan sengketa tidak boleh mengeluarkan putusan yang menambah ataupun mengurangi hak dan kewajiban anggota. Salah satu dampaknya adalah penolakan penggunaan perjanjian di luar WTO sebagai landasan hukum, karena tindakan seperti itu akan "menambah atau mengurangi" hak dan kewajiban anggota.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=68}}
Sistem ini sendiri memiliki dua macam lembaga, yaitu lembaga politik berupa [[Badan Penyelesaian Sengketa]] dan lembaga kehakiman seperti Panel dan [[Badan Banding]] ({{lang-en|Appellate Body}}). Badan Penyelesaian Sengketa pada dasarnya adalah sesi khusus di Dewan Umum WTO. Badan ini terdiri dari para diplomat yang mewakili semua anggota WTO, dan Pasal 2.1 DSU menyatakan bahwa fungsi dari badan ini adalah untuk menjalankan sistem penyelesaian sengketa, termasuk dengan mendirikan panel, mengesahkan laporan panel dan Badan Banding, mengawasi pemberlakuan isi putusan, serta mengizinkan pengambilan tindakan balasan terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum WTO.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=209}} Badan ini juga dapat mengangkat anggota Badan Banding dan menetapkan aturan perilaku dalam sistem penyelesaian sengketa. Dalam mengambil beberapa keputusan penting (seperti pembentukan Panel, penetapan laporan Panel dan Badan Banding, dan pemberian izin untuk menangguhkan konsesi dagang), Badan Penyelesaian Sengketa memiliki sistem "konsensus terbalik": keputusan akan diambil kecuali jika para anggota WTO telah mencapai konsensus untuk tidak mengambil keputusan tersebut.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=210}}
Untuk lembaga kehakimannya, Panel berperan seperti pengadilan tingkat pertama. Namun, lembaga ini bukanlah sebuah pengadilan permanen, tetapi merupakan sebuah lembaga ''[[ad hoc]]'' yang dibentuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa untuk sengketa-sengketa tertentu. Panel akan dibubarkan setelah sengketanya diselesaikan.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=212}} Untuk memulai perkara di sistem penyelesaian sengketa WTO, anggota yang menuntut harus meminta konsultasi dengan anggota lain terlebih dahulu. Anggota terkait harus membalas permintaan ini dalam waktu sepuluh hari dan juga harus berunding dengan itikadiktikad baik dalam waktu tiga puluh hari setelah permintaan tersebut resmi dilayangkan. Setelah itu, pihak yang menuntut baru dapat melayangkan permintaan resmi untuk mendirikan sebuah Panel kepada Badan Penyelesaian Sengketa.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=90}} Permintaan ini berfungsi untuk menentukan cakupan sengketa dan yurisdiksi panel, serta untuk memberitahu anggota yang dipermasalahkan dan anggota-anggota lain mengenai perkara tersebut. Permintaan ini harus disampaikan dalam bentuk tulisan.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=212}} Panel biasanya terdiri dari tiga orang, tetapi pihak-pihak yang bersengketa dapat memutuskan dalam waktu sepuluh hari setelah pembentukan Panel agar jumlah anggotanya dijadikan lima.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=217}} Sekretariat WTO mengajukan nama orang-orang yang akan menjadi anggota Panel, dan pihak yang bertikai tidak dapat menentang pencalonan mereka kecuali jika ada "alasan yang mendesak" (sesuai dengan Pasal 8.6 DSU).{{sfn|Trebilcock & Howse|2005|p=136}} Pada praktiknya, proses pengangkatan anggota Panel merupakan proses yang sulit dan panjang, dan jika tidak tercapai kesepakatan dalam dua puluh hari, salah satu pihak dapat meminta kepada Direktur Jenderal WTO untuk menentukan anggota Panel. Dalam kenyataanya, Panel yang anggotanya ditunjuk oleh Direktur Jenderal WTO mencapai 92% dari seluruh Panel pada 2014, dan 62,5% pada 2015.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=218, catatan kaki #305}} Berdasarkan Pasal 11 DSU, tugas Panel adalah untuk meninjau perkara secara objektif.{{sfn|Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn|2015|pp=98}} Setelah Panel mengeluarkan putusan, laporannya akan disahkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 60 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota. Keputusan untuk mengesahkan laporan diambil berdasarkan sistem konsensus terbalik.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=278}}
Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara merasa tidak puas dengan putusan Panel, mereka dapat memohon peninjauan dari Badan Banding. Tidak seperti Panel, Badan Banding merupakan sebuah lembaga yang terus berdiri, dan lembaga ini sendiri dibentuk pada Februari 1995.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=233}} Lembaga ini terdiri dari tujuh anggota yang merupakan pakar hukum, perdagangan internasional, dan subjek yang dibahas dalam perjanjian-perjanjian WTO. Mereka bertindak secara independen dari pemerintah negaranya masing-masing, dan Badan Penyelesaian Sengketa dapat mengangkat anggota Badan Banding untuk masa jabatan selama empat tahun. Masing-masing boleh diangkat lagi satu kali.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=234-235}} Menurut Pasal 17.12 DSU, tugas Badan Banding adalah untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang diangkat selama prosedur banding, dan Pasal 17.13 DSU juga menegaskan bahwa Badan Banding berwenang mengubah, menegakkan, atau membatalkan putusan Panel.{{sfn|Van den Bossche & Zdouc|2017|pp=243}}
|
