Aneka Tambang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Penggantian teks otomatis (- + ) |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 78:
Selain PN Aneka Tambang, Pemerintah RI juga membentuk dua buah perusahaan pertambangan lain sebagai pengelola pertambangan timah yakni PN Timah dan pertambangan batubara milik Negara yakni PN Batubara, keduanya adalah peralihan dari BPU Timah yang beroperasi di P. Bangka, P. Singkep, P. Belitung dan BPU Batubara yang mengelola tambang batubara di Sawahlunto, Muaraenim dan Samarinda.
Usai Pengakuan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, Negara RI segera terlibat dalam berbagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tindakan ini tegas sebagaimana tampak pada upaya-upaya pembasmian pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah pada masa itu yang asal muasal penyebabnya beraneka ragam. Baik karena alasan-alasan ideologis seperti DI/TII, etnis kultural seperti APRA dan RMS, bahkan hingga pada alasan-alasan ketimpangan ekonomi antara Pusat dan daerah, seperti PRRI dan Permesta.
Bahkan pada pemberontakan PRRI, gerakan tersebut mampu menguasai beberapa lapangan minyak di Riau milik Amerika Serikat (Caltex), selain juga sempat mengganggu operasional tambang bauksit di P. Bintan yang pada waktu itu dipegang oleh NV NIBEM (perusahaan Belanda yang merupakan bagian dari Billiton yang kemudian menjadi bagian dari Rio Tinto). Keadaan seperti demikian tentu menjadi bukti kuat bahwa penguasaan pengusahaan pertambangan merupakan bagian dari upaya penegakan kedaulatan Negara.
Baris 86:
Mosi tersebut memberikan pengaruh besar pada pengembangan industri pertambangan di Indonesia. Isinya antara lain mendesak Pemerintah RI untuk menyelidiki berbagai soal terkait tambang emas/perak di Indonesia, memberikan pertimbangan status (legalitas) yang ada dan memajukan usul-usul tentang pertambangan yang menguntungkan Negara. Selain itu Mosi tersebut juga meminta Pemerintah untuk mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan pada masa tersebut.
Perkembangan pengusahaan pertambangan di Indonesia berlanjut terus dan pada sekitar 1956 hingga 1959, kita semua melihat bahwa sebelum pemberontakan PRRI/Permesta usai ditumpas, Pemerintah RI juga harus menangani akibat-akibat yang terjadi karena adanya nasionalisasi pada sekitar tahun 1957. Nasionalisasi yang terjadi sebagai akibat dari hengkangnya berbagai modal asing dari Barat karena situasi keamanan yang mereka anggap riskan pada waktu itu. Termasuk dalam berbagai perusahaan dan property milik asing yang dinasionalisasi adalah berbagai perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Yakni tambang emas di Cikotok (NV MMZB), tambang bauksit di Bintan (NV NIBEM) serta pengolahan dan pemurnian logam mulia di Jl. Gajah Mada, Jakarta (NV Brakensiek).
Ketiga perusahaan ini, yakni NV MMZB, NV NIBEM dan NV Brakensiek diakuisisi oleh NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan, sebuah operating vehicle milik Bank Industri Negara (cikal bakal Bapindo yang kemudian dimerger menjadi Bank Mandiri). Selanjutnya setelah upaya rehabilitasi yang dilakukan dinilai berhasil, termasuk dengan mengubah status hukum semua perusahaan ex Belanda itu menjadi milik Negara RI, maka Bank Industri Negara menyerahkan ketiga perusahaan tersebut pada Pemerintah RI untuk dikelola dalam sebuah lembaga pengelola yang lazim disebut pada waktu itu sebagai BPU (Badan Pimpinan Umum).
Baris 94:
Nasionalisasi juga dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai rentetan peristiwa sesudah KMB. Seperti gangguan keamanan akibat aksi DI/TII yang menyeruak di berbagai daerah (berbagai perkebunan di P. Jawa dan P. Sumatera), akibat Kebijakan Anti Dwi Kewarganegaraan (berbagai asset bangunan, lahan dan perkebunan ex milik orang Cina yang kembali ke RRC), akibat aksi-aksi sepihak kaum komunis (berbagai perkebunan dan tambang minyak di Sumatera Utara dan Jawa Tengah) serta akibat dari pencanangan Trikora (perusahaan-perusahaan perniagaan besar, konstruksi, pabrik-pabrik dan perbankan yang kemudian menjadi BUMN).
Sebuah BPU (Badan Pimpinan Umum) pada prinsipnya berlaku sebagai holding company dari berbagai perusahaan milik negara yang dikelolanya. Berbentuk sebagai quasi-korporasi, bukan merupakan entitas bisnis penuh berbadan hukum karena sifat lembaga pemerintah masih tampak jelas dan pimpinannya harus melapor pada kementerian teknis. Ranah kewenangan sebuah BPU antara lain untuk menangani secara lebih sentralistis atas bidang logistik dan pengadaan, pendanaan dan pembiayaan, pemasaran serta masalah penelitian dan pengembangan dari berbagai perusahaan milik negara yang menjadi kewenangannya.
BPU Pertambun yang dibentuk berdasarkan PP No. 88 Th. 1961 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 1961, menjadi pengelola dari:
Baris 105:
Sekitar satu tahun kemudian dasar hukum keberadaan BPU Pertambun diperkuat dengan dikeluarkannya PP No. 30 Th. 1962. Regulasi ini memberikan penugasan pada BPU Pertambun untuk melakukan kegiatan eksplorasi dengan melanjutkan berbagai pekerjaan penyelidikan yang telah dikerjakan oleh pihak kolonial Belanda sebelumnya. Berdasarkan PP ini maka BPU Pertambun melakukan kegiatan eksplorasi emas di daerah Rejang Lebong Bengkulu, eksplorasi mangaan di Tasikmalaya dan Bima, eksplorasi pasir besi di sepanjang pantai selatan P. Jawa, eksplorasi emas di Logas Riau Daratan serta eksplorasi intan di Cempaka Banjarbaru.
Beberapa dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh BPU Pertambun dapat berlanjut menjadi kegiatan eksploitasi. Sebagaimana dilakukan oleh Antam dengan menambang pasir besi lewat UBPPB Cilacap sejak tahun 1971 hingga 2004 dan pembentukan PT Galuh Cempaka pada tahun 1998, sebuah joint venture dengan MMC dari Malaysia untuk menambang intan. Meski beberapa diantaranya juga terpaksa tidak dilanjutkan lagi karena alasan bisnis, seperti halnya potensi emas di Logas Riau Daratan dan potensi mangaan di Bima serta Tasikmalaya.
Dinamika industri pertambangan di Indonesia terus berlanjut dan Perpu No. 37 Th. 1960 tentang Pertambangan digantikan oleh UU No. 11 Th. 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Begitu pula dinamika politik dan bisnis berubah pula, sehingga format BPU yang quasi-korporasi dianggap sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan zaman sehingga harus dirubah menjadi entitas bisnis sepenuhnya sebagai sebuah korporasi komersial.
Sebagai hasilnya maka dikeluarkanlah PP No. 22 Th. 1968 pada tanggal 5 Juli 1968 yang membentuk PN Aneka Tambang, sebagai merger dari berbagai perusahaan pertambangan milik Negara RI. Kebijakan Pemerintah RI ini pun masih dilengkapi lagi dengan dikeluarkannya PP No. 26 Th. 1974 tanggal 14 Juni 1974 yang mengalihkan bentuk Aneka Tambang dari PN atau Perusahaan Negara menjadi PT atau Perseroan Terbatas, yang kemudian menjadi dasar bagi keluarnya akta notaris dari Notaris Warda Sungkar Alurmei tentang anggaran dasar Aneka Tambang pada tanggal 30 Desember 1974.
Baris 113:
Berubahnya status hukum Aneka Tambang dari PN menjadi PT menjadi dasar diperingatinya tanggal 30 Desember sebagai hari jadi Antam. Hal ini dilakukan sejak sekitar tahun 1975 hingga sekitar tahun 1996. Dan sepanjang kurun waktu tersebut juga tidak pernah ada pertanyaan perihal asal usul dimulainya perusahaan serta semua perjalanan kekaryaannya. Alih-alih adanya pertanyaan perihal apa ada perbedaannya antara tanggal 17 April 1961, 5 Juli 1968 dan 30 Desember 1974, apalagi juga tanggal 14 Juni 1974 yang menjadi dasar dari diperingatinya tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember tidak ada bedanya dengan tanggal lainnya, tokh yang penting adalah apa yang sudah dihasilkan oleh Antam.
Namun sejak sekitar awal tahun 1997, sebelum Antam masuk bursa, lingkungan internal perusahaan mulai mengubah peringatan hari jadi dari 30 Desember menjadi memperingatinya pada 5 Juli.
== Referensi ==
| |||